KPPU Temukan Dugaan Monopoli Pinjaman Pendidikan, Skenario Student Loan Harus Dipercepat
Sabtu, 30 Maret 2024 - 10:02 WIB
Dia mengungkapkan program stundet loan saat ini telah diterapkan di banyak negara. Dengan mekanisme ini tingkat partisipasi kasar pendidikan tinggi di masing-masing negara tersebut bisa meningkat.
“Beberapa negara yang menerapkan kebijakan tersebut di antaranya India, Australia, Selandia Baru, Inggris, Kanada dan Amerika Serikat. Di Indonesia juga pernah ada kebijakan Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI) di awal tahun 1980-an yang terhenti karena tingginya angka gagal bayar,” katanya.
Skenario student loan terbaru, lanjut Fathan, harus mengambil pelajaran dari kegagalan Kredit Mahasiswa Indonesia. Saat itu administrasi penyedia jasa keuangan tidak begitu bagus sehingga gagal memantau dan melacak mahasiswa peserta KMI yang telah menyelesaikan studi.
“Akibatnya saat itu angka gagal bayar KMI mencapai 95% dan perbankan mengkategorikan kredit mahasiswa sebagai bisnis risiko tinggi. Situasi tersebut tidak boleh terulang pada skenario student loan yang saat ini dibahas oleh Kemenkeu dan LPDP,” katanya.
Politisi PKB tersebut mengungkapkan ada beberapa skema student loan yang bisa diterapkan di Indonesia. Di antaranya kredit lunak seperti kredit mikro dengan bunga 3% atau bahkan tanpa bunga. Terkait sumber pendanaan pemerintah bisa mengandeng CSR badan usaha milik negara atau perusahaan besar untuk mendukung program tersebut.
“Dengan kian bagusnya administrasi kependudukan saat ini upaya pemantauan dan pelacakan peserta kredit mahasiswa akan lebih mudah sehingga meminimalkan potensi gagal bayar,” pungkasnya.
“Beberapa negara yang menerapkan kebijakan tersebut di antaranya India, Australia, Selandia Baru, Inggris, Kanada dan Amerika Serikat. Di Indonesia juga pernah ada kebijakan Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI) di awal tahun 1980-an yang terhenti karena tingginya angka gagal bayar,” katanya.
Skenario student loan terbaru, lanjut Fathan, harus mengambil pelajaran dari kegagalan Kredit Mahasiswa Indonesia. Saat itu administrasi penyedia jasa keuangan tidak begitu bagus sehingga gagal memantau dan melacak mahasiswa peserta KMI yang telah menyelesaikan studi.
“Akibatnya saat itu angka gagal bayar KMI mencapai 95% dan perbankan mengkategorikan kredit mahasiswa sebagai bisnis risiko tinggi. Situasi tersebut tidak boleh terulang pada skenario student loan yang saat ini dibahas oleh Kemenkeu dan LPDP,” katanya.
Politisi PKB tersebut mengungkapkan ada beberapa skema student loan yang bisa diterapkan di Indonesia. Di antaranya kredit lunak seperti kredit mikro dengan bunga 3% atau bahkan tanpa bunga. Terkait sumber pendanaan pemerintah bisa mengandeng CSR badan usaha milik negara atau perusahaan besar untuk mendukung program tersebut.
“Dengan kian bagusnya administrasi kependudukan saat ini upaya pemantauan dan pelacakan peserta kredit mahasiswa akan lebih mudah sehingga meminimalkan potensi gagal bayar,” pungkasnya.
Lihat Juga :