Kemendikbud Beri Bantuan Kuota, Pemda Harus Bergerak Cepat
Sabtu, 29 Agustus 2020 - 12:49 WIB
Sejumlah siswa mengikuti proses belajar-mengajar dengan daring atau sekolah jarak jauh di Yogyakarta. Foto/Dok/SINDOnews
JAKARTA - Kemendikbud akan memberikan bantuan kuota internet pada guru dan siswa juga dosen dan mahasiswa. Dana yang digelontorkan pun tidak sedikit yakni Rp7,2 triliun. Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian pun meminta pemerintah daerah bergerak cepat merespon bantuan ini.
Diketahui, Kemendikbud mendorong sekolah untuk mendata nomor telepon seluler siswa dan dilaporkan ke Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sehingga nomor tersebut nantinya bisa diisi kuota data oleh masing-masing operator telekomunikasi. (Baca juga: Kemendikbud: 4.966 Sekolah Sudah Berlakukan PTM dan 23.258 Masih PJJ )
Terkait dengan kelengkapan nomor ponsel melalui Dapodik ini, Hetifah meminta pemerintah daerah dan kepala sekolah untuk bergerak cepat dalam merespon arahan ini.
“Pembaruan dapodik harus menjadi prioritas, karena rakyat sudah sangat menunggu-nunggu bantuan ini. Jangan sampai terhambat masalah teknis atau administrasi,’’ katanya melalui keterangan tertulis kepada SINDONews, Sabtu (29/8/2020).
Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya bidang Kesejahteraan Rakyat ini juga berharap, seluruh pemangku kepentingan di sekolah dapat saling mengingatkan dan membantu memastikan hal tersebut dijalankan. (Baca juga: Bantuan Kuota Data Siswa, Sekolah Harus Data No HP Siswa )
“Bisa jadi kepala sekolahnya belum tahu akan hal ini, guru dan siswanya bisa membantu memberitahu. Komite sekolah juga harap membantu, sekiranya ada kesulitan terkait akses internet atau teknis pengisian, orang tua yang memang memiliki kemampuan bisa diajak terlibat. Intinya semua harus bergotong royong karena batas waktunya sangat cepat”, paparnya.
Selain itu, Hetifah berharap pemda dapat melakukan pemantauan terhadap unit-unit sekolah yang ada di daerahnya.
“Pemda dapat melihat siapa yang sudah melakukan pembaruan dan mana yang belum. Untuk yang belum pemda dapat melakukan jemput bola, misalnya mengingatkan lewat telepon, dan memberikan layanan bantuan jika terdapat kendala. Tiga hari ke depan harusnya dinas pendidikan di seluruh Indonesia sedang bekerja keras”, jelasnya. (Baca juga: Rekomendasi KPAI Sebelum Sekolah Lakukan Pembelajaran Tatap Muka )
Terakhir, Hetifah mengantisipasi jangan sampai program ini disalahgunakan. “Jangan sampai harusnya nomor teleponnya berapa, lalu diberikan nomor yang lain yang tidak berhak. Ini dapat menjadi temuan. Oleh karena itu orang tua, guru, siswa, harus sama-sama jaga dan awasi”, pungkasnya.
Diketahui, Kemendikbud mendorong sekolah untuk mendata nomor telepon seluler siswa dan dilaporkan ke Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sehingga nomor tersebut nantinya bisa diisi kuota data oleh masing-masing operator telekomunikasi. (Baca juga: Kemendikbud: 4.966 Sekolah Sudah Berlakukan PTM dan 23.258 Masih PJJ )
Terkait dengan kelengkapan nomor ponsel melalui Dapodik ini, Hetifah meminta pemerintah daerah dan kepala sekolah untuk bergerak cepat dalam merespon arahan ini.
“Pembaruan dapodik harus menjadi prioritas, karena rakyat sudah sangat menunggu-nunggu bantuan ini. Jangan sampai terhambat masalah teknis atau administrasi,’’ katanya melalui keterangan tertulis kepada SINDONews, Sabtu (29/8/2020).
Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya bidang Kesejahteraan Rakyat ini juga berharap, seluruh pemangku kepentingan di sekolah dapat saling mengingatkan dan membantu memastikan hal tersebut dijalankan. (Baca juga: Bantuan Kuota Data Siswa, Sekolah Harus Data No HP Siswa )
“Bisa jadi kepala sekolahnya belum tahu akan hal ini, guru dan siswanya bisa membantu memberitahu. Komite sekolah juga harap membantu, sekiranya ada kesulitan terkait akses internet atau teknis pengisian, orang tua yang memang memiliki kemampuan bisa diajak terlibat. Intinya semua harus bergotong royong karena batas waktunya sangat cepat”, paparnya.
Selain itu, Hetifah berharap pemda dapat melakukan pemantauan terhadap unit-unit sekolah yang ada di daerahnya.
“Pemda dapat melihat siapa yang sudah melakukan pembaruan dan mana yang belum. Untuk yang belum pemda dapat melakukan jemput bola, misalnya mengingatkan lewat telepon, dan memberikan layanan bantuan jika terdapat kendala. Tiga hari ke depan harusnya dinas pendidikan di seluruh Indonesia sedang bekerja keras”, jelasnya. (Baca juga: Rekomendasi KPAI Sebelum Sekolah Lakukan Pembelajaran Tatap Muka )
Terakhir, Hetifah mengantisipasi jangan sampai program ini disalahgunakan. “Jangan sampai harusnya nomor teleponnya berapa, lalu diberikan nomor yang lain yang tidak berhak. Ini dapat menjadi temuan. Oleh karena itu orang tua, guru, siswa, harus sama-sama jaga dan awasi”, pungkasnya.
(mpw)
tulis komentar anda