Proses Input Data HP untuk Bantuan Kuota Diminta Diperpanjang
Senin, 14 September 2020 - 10:38 WIB
Puluhan siswa mengikuti proses belajar-mengajar dengan daring atau pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan wifi gratis di Yogyakarta. Foto/Dok/SINDOnews
JAKARTA - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta Kemendikbud untuk memperpanjang waktu input nomor ponsel untuk bantuan kuota. Hal ini karena banyak kendala yang ditemui di lapangan.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah merilis data perkembangan input data Bantuan Kuota Internet yang menyebutkan bahwa data nomor ponsel yang sudah terdaftar sebanyak 21,7 juta nomor dari 44 juta siswa dan 2,8 juta nomor dari 3,3 juta guru di Indonesia. (Baca juga: Bantuan Paket Kuota Ditargetkan Minggu Depan Dikirim )
Sementara itu, untuk mahasiswa, nomor ponsel yang telah tercatat sebanyak 2,7 juta nomor dari 8 juta mahasiswa, dan dosen 161 ribu dari 250 ribu dosen.
“Data ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PJJ yang berlangsung selama ini tidaklah didominasi oleh PJJ Daring. Tidak sampai 50 % siswa yang memiliki nomor HP untuk didaftarkan. Bahkan angka ini bisa saja berkurang setelah nomor HP siswa diverval (verifikasi dan validasi) nantinya,” ujar Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia Heru Purnomo melalui siaran pers, Senin (14/9). (Baca juga: Pemerintah, Kenapa Bantuan Paket Kuota Tak Kunjung Datang )
Wakil Sekjen FSGI Fahriza Marta Tanjung menambahkan, masih belum maksimalnya proses pemutakhiran data nomor ponsel ini menunjukan jika Kemendikbud dan Pemerintah Daerah tidak memiliki pemetaan yang akurat terhadap implementasi PJJ yang sudah berlangsung.
"Berapa banyak siswa yang melaksanakan PJJ Daring atau berapa banyak siswa yang melaksanakan PJJ Luring maupun campuran. Berapa banyak siswa yang punya HP atau punya jaringan internet. Besarnya selisih antara nomor yang sudah terdaftar dengan target jumlah siswa yang akan diberikan bantuan menunjukkan implementasi PJJ tidak berlangsung sebagaimana mestinya,” ujarnya. (Baca juga: Ini 10 Mahasiswa Terpilih dalam Pilmapres 2020 )
Proses entri data dan verval data nomor HP siswa ke aplikasi juga banyak dikeluhkan oleh operator sekolah karena ketidakkonsistenan aplikasi yang digunakan. Terutama dari sisi akses, karena banyaknya sekolah yang menggunakan aplikasi tersebut sehingga proses entri menjadi sangat lambat. Bahkan ada juga kejadian bahwa nomor HP yang aktif tapi tertolak ketika dilakukan verval di aplikasi. Kesulitan-kesulitan yang timbul mengakibatkan operator sekolah hampir 24 jam berada di depan layar komputer karena harus terus memonitor perkembangan entri data dan verval.
"Mengingat kesulitan yang dilakukan dalam proses entri maupun verval data nomor HP siswa, maka kami meminta agar proses entri maupun verval diperpanjang tanpa batas cut off karena bisa muncul kendala-kendala teknis seperti HP rusak, HP hilang, ganti HP yang baru, ganti nomor HP, jaringan tidak support dan lain-lain," jelasnya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah merilis data perkembangan input data Bantuan Kuota Internet yang menyebutkan bahwa data nomor ponsel yang sudah terdaftar sebanyak 21,7 juta nomor dari 44 juta siswa dan 2,8 juta nomor dari 3,3 juta guru di Indonesia. (Baca juga: Bantuan Paket Kuota Ditargetkan Minggu Depan Dikirim )
Sementara itu, untuk mahasiswa, nomor ponsel yang telah tercatat sebanyak 2,7 juta nomor dari 8 juta mahasiswa, dan dosen 161 ribu dari 250 ribu dosen.
“Data ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PJJ yang berlangsung selama ini tidaklah didominasi oleh PJJ Daring. Tidak sampai 50 % siswa yang memiliki nomor HP untuk didaftarkan. Bahkan angka ini bisa saja berkurang setelah nomor HP siswa diverval (verifikasi dan validasi) nantinya,” ujar Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia Heru Purnomo melalui siaran pers, Senin (14/9). (Baca juga: Pemerintah, Kenapa Bantuan Paket Kuota Tak Kunjung Datang )
Wakil Sekjen FSGI Fahriza Marta Tanjung menambahkan, masih belum maksimalnya proses pemutakhiran data nomor ponsel ini menunjukan jika Kemendikbud dan Pemerintah Daerah tidak memiliki pemetaan yang akurat terhadap implementasi PJJ yang sudah berlangsung.
"Berapa banyak siswa yang melaksanakan PJJ Daring atau berapa banyak siswa yang melaksanakan PJJ Luring maupun campuran. Berapa banyak siswa yang punya HP atau punya jaringan internet. Besarnya selisih antara nomor yang sudah terdaftar dengan target jumlah siswa yang akan diberikan bantuan menunjukkan implementasi PJJ tidak berlangsung sebagaimana mestinya,” ujarnya. (Baca juga: Ini 10 Mahasiswa Terpilih dalam Pilmapres 2020 )
Proses entri data dan verval data nomor HP siswa ke aplikasi juga banyak dikeluhkan oleh operator sekolah karena ketidakkonsistenan aplikasi yang digunakan. Terutama dari sisi akses, karena banyaknya sekolah yang menggunakan aplikasi tersebut sehingga proses entri menjadi sangat lambat. Bahkan ada juga kejadian bahwa nomor HP yang aktif tapi tertolak ketika dilakukan verval di aplikasi. Kesulitan-kesulitan yang timbul mengakibatkan operator sekolah hampir 24 jam berada di depan layar komputer karena harus terus memonitor perkembangan entri data dan verval.
"Mengingat kesulitan yang dilakukan dalam proses entri maupun verval data nomor HP siswa, maka kami meminta agar proses entri maupun verval diperpanjang tanpa batas cut off karena bisa muncul kendala-kendala teknis seperti HP rusak, HP hilang, ganti HP yang baru, ganti nomor HP, jaringan tidak support dan lain-lain," jelasnya.
(mpw)
tulis komentar anda