Distribusi MBG Dinilai Bermasalah, Pakar IPB Tawarkan Solusi Berbasis KIP dan KIS

Dalam praktiknya, ia menemukan fenomena sejumlah siswa yang tidak mengonsumsi makanan dari program MBG karena sudah terbiasa membawa bekal dari rumah atau pesan melalui katering. Kondisi ini berpotensi menimbulkan food waste atau pemborosan makanan. Risiko makanan terbuang terjadi akibat distribusi yang tidak tepat sasaran.

Baca juga: Dukung MBG, Relawan For Prabowo-Gibran: Sah Secara Hukum dan Dibutuhkan Masyarakat

Untuk mengatasi hal tersebut, Deni mengusulkan agar distribusi bantuan tidak hanya berbasis sekolah atau komunitas, tetapi juga diintegrasikan dengan sistem perlindungan sosial yang sudah ada, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS). Melalui skema ini, penerima manfaat dapat menukarkan bantuan dalam bentuk bahan pangan atau makanan di koperasi yang telah ditunjuk.

“Dengan mekanisme redeem berbasis KIP atau KIS, bantuan menjadi lebih fleksibel dan tepat sasaran. Selain itu, kebutuhan pangan dapat disuplai langsung dari petani lokal melalui koperasi, sehingga menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih berkelanjutan,” jelasnya.

Pendekatan ini dinilai tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memberikan output yang lebih besar dengan input anggaran yang sama. Dengan berbagai masukan tersebut, ia mengharapkan implementasi program MBG dapat terus disempurnakan agar lebih efektif, efisien, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat yang membutuhkan