Asesmen Nasional Pengganti UN Jangan Sampai Menjadi Beban Baru

Satriwan menjelaskan, hasil asesmen nasional itu jangan menjadi tolok ukur kemampuan siswa ataupun sekolah untuk menentukan tingkat kualitas mereka. Oleh karena itu, ujarnya, diperlukan pemahaman kepada kepala daerah apa tujuan dari asesmen nasional ini. (Baca juga: Kemendikbud Terbitkan Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi )

Sebab, dia menjelaskan, biasanya kepala daerah yang menggunakan hasil ujian seperti ini sebagai ukuran kualitas pendidikan daerah mereka. Daerah pun membuat perangkingan sekolah dan juga siswa dan disampaikan ke media untuk mengumumkan siapa saja pihak yang berkontribusi kepada daerahnya.

Jika labelling semacam ini terjadi, jelasnya, maka akan menjadi beban psikologi anak. "Oleh karena itu hasil asesmen nasional jangan dibuka ke publik. Hanya dijadikan sebagai konsumsi internal Kemendikbud untuk memberikan follow up kepada sekolah dan guru," ujarnya.

Sebelumnya, asesmen Nasional tidak hanya dirancang sebagai pengganti UN dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) tetapi juga sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan.

Mendikbud Nadiem Anwar Makarim mengatakan perubahan mendasar pada Asesmen Nasional adalah tidak lagi mengevaluasi capaian peserta didik secara individu. Akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil.