IPB University Kembangkan Teknologi Cek Kehalalan Produk dengan Mudah dan Cepat

Menyambut dan membuka secara resmi, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Perindustrian Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih mengatakan, kewajiban sertifikasi halal tersebut telah dilaksanakan mulai 17 Oktober 2019 sesuai amalan UU No. 33 Tahun 2014.

Dalam pelaksanaanya, Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka telah mengupayakan dan meningkatkan fasilitasi infrastruktur bagi sertifikasi halal bagi Industri Kecil Menengah (IKM). Hal ini menanggapi pendatanganan MoU terkait penyelenggaraan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil oleh Kementerian Agama dan Kepala Lembaga Lainnya pada 13 Agustus 2020 yang lalu serta keluhan IKM yang mengalami kesulitan dalam pemenuhan stándar halal.

Sehingga, Kementerian Perindustrian mengusulkan penyelia bagi IKM dapat berlaku bagi beberapa IKM lainnya atau sentra serta menargetkan pemberian 935 fasilitas infrastruktur bagi sertifikasi halal. “Ke depannya kami berharap dapat memfasilitasi lebih banyak penyelia halal yang dapat menjamin proses produksi halal di industri kecil dan menengah,” ungkapnya.