Data Guru Calon Penerima BSU Bocor, Perhimpunan Guru Minta Polisi Usut Tuntas
Jum'at, 20 November 2020 - 07:59 WIB
Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim. Foto/Dok/SINDOnews
JAKARTA - Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) menyayangkan dugaan bocornya data pribadi guru honorer calon penerima bantuan subsidi upah (BSU) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Koordinator Perhimpunan Guru Satriwan Salim mengatakan kebocoran data itu ramai di WhatsApp Grup (WAG) guru nasional.
Dia menyatakan kebocoran ini membuat para guru honorer resah. Sebab, data yang disajikan dalam bentuk excel itu ada ratusan ribu nama beserta nomor induk kependudukan. (Baca juga: Cek Pencairan Bantuan Subsidi Upah di Info GTK dan PD Dikti )
“(Ada) Nomor rekening yang bersangkutan, bahkan nama ibu kandungnya. Kami menyayangkan data pribadi ini bocor dan tersebar ke publik,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Jumat (20/11/2020).
Satriwan menerangkan, Kemendikbud dan pihak bank semestinya bisa menjaga kerahasiaan data pribadi para guru dan tenaga kependidikan. Proses pendataan calon penerima BSU sebenarnya lebih praktis dan efisien.
Para guru dan tenaga kependidikan tinggal mengecek di situs Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kemendikbud. Setelah itu, mendaftarkan diri secara mandiri. (Baca juga: Mahasiswa UGM Kembangkan Teknologi Redestilasi Pembuat Asap Cair )
“Tidak melibatkan pihak ketiga atau administrasi di sekolah, seperti surat keterangan kepala sekolah, Yayasan, dan lainnya. Semua serba langsung antara guru honorer atau swasta dengan Kemendikbud,” tuturnya.
Seorang guru honorer, Iman Z Haeri, mengatakan merasa khawatir namanya dan rekan-rekannya ikut bocor ikut publik. Ia was-was ada pihak-pihak yang berniat tidak baik dan memanfaatkan data pribadi tersebut untuk tindak pidana.
“Potensi penyalahgunaan data kami para guru honorer ini bisa saja dilakukan oleh pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan,” ujar guru mata pelajaran Sejarah di sekolah menengah atas (SMA) di Jakarta Selatan.
Peristiwa ini, menurut Iman, para guru honorer dan swasta yang belum mendaftar BSU kini merasa takut dan cemas. Takut kebocoran data pribadi menimpa mereka juga.
“Mas Menteri pasti sangat paham soal keamanan digital. Kalau kecolongan lagi, ini mirip kejadian percakapan dalam penyederhanaan draf kurikulum beberapa waktu lalu,” jelasnya.
Perhimpunan Guru meminta Kemendikbud dan bank segera memproteksi secara kuat data-data pribadi para guru dan tenaga kependidikan itu. Total calon penerima BSU ini adalah 2.034.732 orang dengan anggaran sebesar Rp3,6 triliun.
Perhimpunan Guru mendesak kepolisian segera turun tangan menyelidiki masalah ini. Hal ini agar keamanan data pengguna, khususnya, guru, tenaga kependidikan, dan dosen benar-benar terlindungi oleh negara.
Dia menyatakan kebocoran ini membuat para guru honorer resah. Sebab, data yang disajikan dalam bentuk excel itu ada ratusan ribu nama beserta nomor induk kependudukan. (Baca juga: Cek Pencairan Bantuan Subsidi Upah di Info GTK dan PD Dikti )
“(Ada) Nomor rekening yang bersangkutan, bahkan nama ibu kandungnya. Kami menyayangkan data pribadi ini bocor dan tersebar ke publik,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Jumat (20/11/2020).
Satriwan menerangkan, Kemendikbud dan pihak bank semestinya bisa menjaga kerahasiaan data pribadi para guru dan tenaga kependidikan. Proses pendataan calon penerima BSU sebenarnya lebih praktis dan efisien.
Para guru dan tenaga kependidikan tinggal mengecek di situs Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kemendikbud. Setelah itu, mendaftarkan diri secara mandiri. (Baca juga: Mahasiswa UGM Kembangkan Teknologi Redestilasi Pembuat Asap Cair )
“Tidak melibatkan pihak ketiga atau administrasi di sekolah, seperti surat keterangan kepala sekolah, Yayasan, dan lainnya. Semua serba langsung antara guru honorer atau swasta dengan Kemendikbud,” tuturnya.
Seorang guru honorer, Iman Z Haeri, mengatakan merasa khawatir namanya dan rekan-rekannya ikut bocor ikut publik. Ia was-was ada pihak-pihak yang berniat tidak baik dan memanfaatkan data pribadi tersebut untuk tindak pidana.
“Potensi penyalahgunaan data kami para guru honorer ini bisa saja dilakukan oleh pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan,” ujar guru mata pelajaran Sejarah di sekolah menengah atas (SMA) di Jakarta Selatan.
Peristiwa ini, menurut Iman, para guru honorer dan swasta yang belum mendaftar BSU kini merasa takut dan cemas. Takut kebocoran data pribadi menimpa mereka juga.
“Mas Menteri pasti sangat paham soal keamanan digital. Kalau kecolongan lagi, ini mirip kejadian percakapan dalam penyederhanaan draf kurikulum beberapa waktu lalu,” jelasnya.
Perhimpunan Guru meminta Kemendikbud dan bank segera memproteksi secara kuat data-data pribadi para guru dan tenaga kependidikan itu. Total calon penerima BSU ini adalah 2.034.732 orang dengan anggaran sebesar Rp3,6 triliun.
Perhimpunan Guru mendesak kepolisian segera turun tangan menyelidiki masalah ini. Hal ini agar keamanan data pengguna, khususnya, guru, tenaga kependidikan, dan dosen benar-benar terlindungi oleh negara.
(mpw)
tulis komentar anda