Komisi X DPR Soroti Tumpang Tindih Tata Kelola Pendidikan di Indonesia
Selasa, 19 Januari 2021 - 14:14 WIB
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda. Foto: SINDOnews/Abdul Rochim
JAKARTA - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan Peta Jalan Pendidikan harus menjadi visi negara. Hal ini penting untuk menuntaskan permasalahan di dunia pendidikan.
Syaiful menerangkan, terkait dengan Peta Jalan Pendidikan ini Komisi X DPR RI sudah membentuk Panja yang saat ini sudah memasuki masa sidang ketiga sejak dibentuk Juli lalu. Rangkaian rapat dengar pendapat pun sudah beberapa kali digelar dengan berbagai stakeholder untuk menerima masukan agar masa pendidikan Indonesia lebih baik di masa akan datang.
Syaiful menuturkan, sebagaimana filosofisnya pihaknya menghendaki agar peta jalan ini menjadi visi negara dan tidak hanya menjadi visi pemerintah. "Pemerintah boleh berganti, rezim boleh berganti, semestinya terkait dengan pendidikan terutama Peta Jalan Pendidikan Nasional kita harus dicantolkan kepada visi negara," katanya pada RDPU Peta Jalan Pendidikan yang disiarkan daring, Selasa (19/1).
Politikus dari PKB ini menerangkan, meletakkan Peta Jalan Pendidikan sebagai visi negara harus menjadi agenda utama di masa yang akan datang. Hal ini supaya, ujar dia, agar dunia pendidikan di tanah air tidak terus mengalami berbagai persoalan yang semestinya sudah dituntaskan untuk menuju 100 tahun Indonesia Merdeka.
Syaiful berharap, tumpang tindih tata kelola pendidikan pun tidak boleh terjadi lagi. Kualitas pendidikan yang masih belum merata juga tidak boleh lagi menjadi persoalan di masa datang. Begitu pula kesejahteraan dan sumber daya pendidikan juga harus dituntaskan. Lalu kurikulum yang tambal sulam juga termasuk persoalan anggaran fungsi pendidikan 20 %. "Semua hal tadi semestinya tidak menjadi persoalan kita di masa akan datang," ucapnya.
Syaiful menerangkan, terkait dengan Peta Jalan Pendidikan ini Komisi X DPR RI sudah membentuk Panja yang saat ini sudah memasuki masa sidang ketiga sejak dibentuk Juli lalu. Rangkaian rapat dengar pendapat pun sudah beberapa kali digelar dengan berbagai stakeholder untuk menerima masukan agar masa pendidikan Indonesia lebih baik di masa akan datang.
Syaiful menuturkan, sebagaimana filosofisnya pihaknya menghendaki agar peta jalan ini menjadi visi negara dan tidak hanya menjadi visi pemerintah. "Pemerintah boleh berganti, rezim boleh berganti, semestinya terkait dengan pendidikan terutama Peta Jalan Pendidikan Nasional kita harus dicantolkan kepada visi negara," katanya pada RDPU Peta Jalan Pendidikan yang disiarkan daring, Selasa (19/1).
Politikus dari PKB ini menerangkan, meletakkan Peta Jalan Pendidikan sebagai visi negara harus menjadi agenda utama di masa yang akan datang. Hal ini supaya, ujar dia, agar dunia pendidikan di tanah air tidak terus mengalami berbagai persoalan yang semestinya sudah dituntaskan untuk menuju 100 tahun Indonesia Merdeka.
Syaiful berharap, tumpang tindih tata kelola pendidikan pun tidak boleh terjadi lagi. Kualitas pendidikan yang masih belum merata juga tidak boleh lagi menjadi persoalan di masa datang. Begitu pula kesejahteraan dan sumber daya pendidikan juga harus dituntaskan. Lalu kurikulum yang tambal sulam juga termasuk persoalan anggaran fungsi pendidikan 20 %. "Semua hal tadi semestinya tidak menjadi persoalan kita di masa akan datang," ucapnya.
(mpw)
tulis komentar anda