Perhimpunan Guru Desak Terbitkan SKB untuk Lindungi Guru Non-ASN
Selasa, 16 Februari 2021 - 19:22 WIB
“Saya berharap dikotomi dan bentuk-bentuk marginalisasi dunia pendidikan tak terjadi lagi. Para kepala sekolah dan kepala daerah juga jangan terlalu sensitif jika guru honorer ‘curhat’,” ujar Ketua P2G Kabupaten Bandung Barat Adhi Kurnia.
Ketiga, Perhimpunan Guru mendorong pemerintah untuk segera melakukan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). P2G memprediksi target Kemendikbud untuk merekrut 1 juta guru honorer menjadi P3K tidak akan tercapai pada tahun ini.
Berdasarkan pengamatan P2G hingga Februari 2021 ini hanya 500.000 formasi Guru P3K yang diisi dan diajukan oleh Pemda. Adhi menilai ada koordinasi dan komunikasi yang tidak bagus antara Pemda dengan Kemdikbud, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpanrb), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam proses perekrutan Guru P3K.
“Pemda masih khawatir terkait sumber anggaran penggajian guru P3K nanti. Apalagi sekarang kondisi keuangan daerah sedang terganggu Covid-19,” ucapnya.
Terakhir, Perhimpunan Guru meminta kepala sekolah yang bersikap otoriter dalam kepemimpinannya ditindak tegas oleh dinas pendidikan sesuai aturan yang berlaku.” Jika perlu diberhentikan saja sebagai efek jera,” tuturnya.
Ketiga, Perhimpunan Guru mendorong pemerintah untuk segera melakukan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). P2G memprediksi target Kemendikbud untuk merekrut 1 juta guru honorer menjadi P3K tidak akan tercapai pada tahun ini.
Berdasarkan pengamatan P2G hingga Februari 2021 ini hanya 500.000 formasi Guru P3K yang diisi dan diajukan oleh Pemda. Adhi menilai ada koordinasi dan komunikasi yang tidak bagus antara Pemda dengan Kemdikbud, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpanrb), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam proses perekrutan Guru P3K.
“Pemda masih khawatir terkait sumber anggaran penggajian guru P3K nanti. Apalagi sekarang kondisi keuangan daerah sedang terganggu Covid-19,” ucapnya.
Terakhir, Perhimpunan Guru meminta kepala sekolah yang bersikap otoriter dalam kepemimpinannya ditindak tegas oleh dinas pendidikan sesuai aturan yang berlaku.” Jika perlu diberhentikan saja sebagai efek jera,” tuturnya.
(dam)
tulis komentar anda