Pembelajaran Tatap Muka Sudah Urgen, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
Minggu, 21 Maret 2021 - 14:05 WIB
Simulasi pembelajaran tatap muka di salah satu sekolah SMP di Surabaya. Foto/Dok/SINDOnews
JAKARTA - Persiapan proses Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah harus didukung teknis pelaksanaan secara rinci terkait faktor kesehatan lingkungan sekolah dan keamanan peserta didik dan pengajar, saat berinteraksi dalam proses belajar mengajar . Hal tersebut penting untuk mengantisipasi peyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah.
"Saya kira pemda yang lebih mengerti kondisi lapangan. Dari pusat kita menerapkan standar yang wajib dipenuhi yaitu daftar periksa, kalau tidak terpenuhi tidak boleh menyelenggarakan. Ke depan dengan adanya vaksin, diharapkan tingkat risiko jauh menurun dan mayoritas sekolah bisa menyelenggarakan PTM dengan lebih aman," kata Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudin kepada SINDOnews, Minggu (21/3/2021).
Baca juga: Pembelajaran Daring Dinilai Tak Efektif, Anggota Komisi X Ini Dukung Digelar PTM
Menurutnya, pemerintah daerah harus bantu memetakan, mana sekolah yang siap dan mana yang tidak. Untuk yang tidak, diharapkan ada bantuan seperti fasilitas sanitasi, penyediaan masker, hand sanitizer, dan lain-lain.
Selain itu, pemerintah pusat harus gencar mensosialisasikan karena luasnya daerah Indonesia rentan terjadi asimetri informasi. "Juga dalam pengawasan, sebaiknya ada hotline yang bisa dihubungi masyarakat apabila terdapat pelanggaran," harapnya.
Politisi Golkar ini juga menyoroti soal Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang selama ini diterapkan sekolah selama pandemi Covid-19. Sebenarnya, lanjut dia, banyak sekali minusnya dari PJJ, antara lain learning loss, ancaman putus sekolah, tekanan psikologis, dan lain-lain.
"Saya kira pemda yang lebih mengerti kondisi lapangan. Dari pusat kita menerapkan standar yang wajib dipenuhi yaitu daftar periksa, kalau tidak terpenuhi tidak boleh menyelenggarakan. Ke depan dengan adanya vaksin, diharapkan tingkat risiko jauh menurun dan mayoritas sekolah bisa menyelenggarakan PTM dengan lebih aman," kata Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudin kepada SINDOnews, Minggu (21/3/2021).
Baca juga: Pembelajaran Daring Dinilai Tak Efektif, Anggota Komisi X Ini Dukung Digelar PTM
Menurutnya, pemerintah daerah harus bantu memetakan, mana sekolah yang siap dan mana yang tidak. Untuk yang tidak, diharapkan ada bantuan seperti fasilitas sanitasi, penyediaan masker, hand sanitizer, dan lain-lain.
Selain itu, pemerintah pusat harus gencar mensosialisasikan karena luasnya daerah Indonesia rentan terjadi asimetri informasi. "Juga dalam pengawasan, sebaiknya ada hotline yang bisa dihubungi masyarakat apabila terdapat pelanggaran," harapnya.
Politisi Golkar ini juga menyoroti soal Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang selama ini diterapkan sekolah selama pandemi Covid-19. Sebenarnya, lanjut dia, banyak sekali minusnya dari PJJ, antara lain learning loss, ancaman putus sekolah, tekanan psikologis, dan lain-lain.
Lihat Juga :