Kemendikbud Jelaskan Tahapan Sekolah untuk Persiapan PTM Terbatas
Jum'at, 09 April 2021 - 16:19 WIB
Tahapan kelima, sekolah wajib menyiapkan masker dan hand sanitizer cadangan ketika warga sekolah lupa membawa. Keenam, sekolah menyiapkan prosedur operasional standar (POS) untuk mengarahkan, membimbing, dan memandu warga sekolah agar bisa berperilaku sehat.
“Persiapan berangkat dari rumah, di kendaraan bagaimana, pemeriksaan di sekolah, kalau panas tinggi, kalau sakit harus di rumah. Kemudian komorbid harus bertahan di rumah. Sekolah mempersiapkan sarana promosi edukasi di sekolah untuk mengingatkan warga sekolah agar menjaga 5M,” katanya.
Baca juga: Tegas, Mendikbud akan Evaluasi Perguruan Tinggi yang Tak Penuhi 8 Standar Ini
Untuk memandu orang tua tentang tata laksana mengantar dan menyambut anak di sekolah dengan aman, ujarnya, sekolah dapat menyelenggarakan pertemuan virtual atau fisik dengan berjaga jarak. Jika bisa orang tua diminta mengantar anak dan tidak menggunakan transportasi umum.
Selain itu, lanjut Jumeri, sekolah juga wajib mengatur sistem PTM terbatas. Misalnya pembagian shift dalam satu kelas pada hari yang berbeda dengan kapasitas maksimum per kelas 50 %. “Ini harus ditaati warga sekolah,” ungkap Jumeri.
“Persiapan berangkat dari rumah, di kendaraan bagaimana, pemeriksaan di sekolah, kalau panas tinggi, kalau sakit harus di rumah. Kemudian komorbid harus bertahan di rumah. Sekolah mempersiapkan sarana promosi edukasi di sekolah untuk mengingatkan warga sekolah agar menjaga 5M,” katanya.
Baca juga: Tegas, Mendikbud akan Evaluasi Perguruan Tinggi yang Tak Penuhi 8 Standar Ini
Untuk memandu orang tua tentang tata laksana mengantar dan menyambut anak di sekolah dengan aman, ujarnya, sekolah dapat menyelenggarakan pertemuan virtual atau fisik dengan berjaga jarak. Jika bisa orang tua diminta mengantar anak dan tidak menggunakan transportasi umum.
Selain itu, lanjut Jumeri, sekolah juga wajib mengatur sistem PTM terbatas. Misalnya pembagian shift dalam satu kelas pada hari yang berbeda dengan kapasitas maksimum per kelas 50 %. “Ini harus ditaati warga sekolah,” ungkap Jumeri.
Lihat Juga :