Rencana Belum Matang, Kemendikbudristek Diminta Tunda Asesmen Nasional
Senin, 23 Agustus 2021 - 22:29 WIB
"Survei lingkungan belajar yang dilakukan Kemdikbud pada tengah tahun lalu memunculkan kegaduhan karena berdasarkan beberapa laporan dari peserta survei, isian surveinya banyak yang cenderung politis, SARA, rasis dan diskriminatif. Ini menunjukkan bagaimana pihak Kemendikbudristek nampak belum memiliki kesiapan dalam mendedahkan indikator yang tepat pada survei lingkungan belajar ini," beber Ledia.
Ledia mengakui, asesmen nasional memang diperlukan. Namun, hal itu seharusnya benar-benar dirancang dan disosialisasikan sebagai baseline untuk mengukur kinerja satuan pendidikan dan pemda sekaligus menghasilkan rekomendasi perlakuan yang tepat untuk meningkatkan mutu pendidikan pada masing-masing satuan pendidikan dan wilayah.
"Meski namanya asesmen nasional, tapi dia bukan untuk memberi 'nilai' bagi sekolah, namun sebagai baseline yang bisa memberikan gambaran kondisi apa adanya dari masing-masing satuan pendidikan dan wilayah secara unik untuk kemudian dikeluarkan rekomendasi perlakuan yang tepat bagi masing-masing satuan pendidikan dan wilayah tersebut. Tidak bisa dipukul rata," tegasnya.
Sayangnya, lanjut Ledia, asesmen nasional ini sejak awal disebut sebagai pengganti ujian nasional. Alhasil, banyak sekolah yang salah mengartikan konteks evaluasi yang dimaksudkan sebagai bahan pemetaan, malah diartikan untuk tes hingga munculah bimbingan belajar (bimbel)-bimbel AKM bagi murid-murid yang akan disertakan dalam asesmen nasional. "Ini jelas salah kaprah dan perlu diluruskan," imbuh Ledia menyesalkan.
Oleh karenanya, Ledia mendorong agar konteks pernyataan dukungan negara bagi perbaikan mutu pendidikan usai asesmen nasional lebih intens disosialisasikan Kemenrikbudristek kepada pihak sekolah, agar tidak disalahartikan sebagai penilaian bagi sekolah.
Terakhir, Sekretaris Fraksi PKS ini pun menilai bahwa kondisi pandemi yang memaksa peserta didik melaksanakan metode pembelajaran jarak jauh membuat asesmen nasional sebaiknya ditunda sambil dilakukan perbaikan-perbaikan pada indikator asesmen, metode, dan pemahaman sosialisasi.
"Memaksakan menyelenggarakan asesmen nasional secara daring di masa pandemi ini menurut kami tidak tepat. Selain banyak indikator asesmen yang tidak dapat tergali lewat asesmen daring, masih ada prioritas yang harus diutamakan oleh Kemdikbudristek, seperti memastikan optimalisasi program vaksinasi bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan siswa serta memastikan kesiapan dan ketersediaan sarana prasarana pembelajaran tatap muka terbatas. Maka, tunda dulu asesmen nasional ini sambil dilakukan perbaikan-perbaikan esensial," tandasnya.
Ledia mengakui, asesmen nasional memang diperlukan. Namun, hal itu seharusnya benar-benar dirancang dan disosialisasikan sebagai baseline untuk mengukur kinerja satuan pendidikan dan pemda sekaligus menghasilkan rekomendasi perlakuan yang tepat untuk meningkatkan mutu pendidikan pada masing-masing satuan pendidikan dan wilayah.
"Meski namanya asesmen nasional, tapi dia bukan untuk memberi 'nilai' bagi sekolah, namun sebagai baseline yang bisa memberikan gambaran kondisi apa adanya dari masing-masing satuan pendidikan dan wilayah secara unik untuk kemudian dikeluarkan rekomendasi perlakuan yang tepat bagi masing-masing satuan pendidikan dan wilayah tersebut. Tidak bisa dipukul rata," tegasnya.
Sayangnya, lanjut Ledia, asesmen nasional ini sejak awal disebut sebagai pengganti ujian nasional. Alhasil, banyak sekolah yang salah mengartikan konteks evaluasi yang dimaksudkan sebagai bahan pemetaan, malah diartikan untuk tes hingga munculah bimbingan belajar (bimbel)-bimbel AKM bagi murid-murid yang akan disertakan dalam asesmen nasional. "Ini jelas salah kaprah dan perlu diluruskan," imbuh Ledia menyesalkan.
Oleh karenanya, Ledia mendorong agar konteks pernyataan dukungan negara bagi perbaikan mutu pendidikan usai asesmen nasional lebih intens disosialisasikan Kemenrikbudristek kepada pihak sekolah, agar tidak disalahartikan sebagai penilaian bagi sekolah.
Terakhir, Sekretaris Fraksi PKS ini pun menilai bahwa kondisi pandemi yang memaksa peserta didik melaksanakan metode pembelajaran jarak jauh membuat asesmen nasional sebaiknya ditunda sambil dilakukan perbaikan-perbaikan pada indikator asesmen, metode, dan pemahaman sosialisasi.
"Memaksakan menyelenggarakan asesmen nasional secara daring di masa pandemi ini menurut kami tidak tepat. Selain banyak indikator asesmen yang tidak dapat tergali lewat asesmen daring, masih ada prioritas yang harus diutamakan oleh Kemdikbudristek, seperti memastikan optimalisasi program vaksinasi bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan siswa serta memastikan kesiapan dan ketersediaan sarana prasarana pembelajaran tatap muka terbatas. Maka, tunda dulu asesmen nasional ini sambil dilakukan perbaikan-perbaikan esensial," tandasnya.
(mpw)
tulis komentar anda