Sambut New Normal, PGRI Minta Kemendikbud Kaji Kesiapan Sekolah

Pria yang akrab disapa None ini melanjutkan, keputusan untuk mengaktifkan kembali sekolah wajib melibatkan komite sekolah dengan kehadiran orang tua di atas 50% sehingga tidak akan muncul keputusan sepihak. "Harus ada aturan yang menunjuk siapa yang bertanggungjawab secara hukum dan moral jika ada anak didik yang tertular di sekolah," tutur adik Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo ini.

Menurut Irman, bila Kemendikbud masih gamang soal pengaktifan kembali sekolah, penggunan sistem daring dalam kerangka homeschooling harus dimaksimalkan. Skenario itu dapat dilakukan selama satu semester.

”Hentikan DAK (dana alokasi khusus) sarana dulu di sekolah. Fokus pada sistem pengembangan homeschooling dan pecegahan COVID-19 di sekolah,” tegasnya.

Pria asal Makassar ini mendorong Kemendikbud segera menyederhanakan kurikulum dengan melakukan perubahan-perubahan yang cukup mendasar. Dia mengakui, pada masa pandemi, capaian akademik tidak menjadi fokus utama. Siswa lebih didorong untuk memahami kompetensi dasar dan belajar dari situasi yang dihadapi sekarang ini. (Baca juga: New Normal, Gugus Tugas Terbitkan Aturan dan Persyaratan Perjalanan Orang)

Sayangnya, kurikulum yang dipaparkan Irman itu belum bisa berjalan saat ini lantaran tidak adanya acuan dari Kemendikbud. Termasuk sistem penilaian kinerja belajar-mengajar dengan konsep pembelajaran jarak jauh. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim sejauh ini belum memutuskan skenario seperti apa untuk menyikapi pembukaan sekolah di tengah pandemi COVID-19.