KPK Dorong Penguatan Pendidikan Antikorupsi di SMA dan Sederajat di Jabar
Selasa, 23 Agustus 2022 - 19:01 WIB
Sementara itu, Kepala Diadik Jabar, Dedi Supandi menyatakan, akan terus mendorong setiap sekolah untuk melaksanakan dan mengunggah praktik-praktik baik terkait antikorupsi.
Bahkan, kata Dedi, kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pendidikan Antikoruspi ini pun dilakukan secara hybrid dan dihadiri oleh perwakilan kepala sekolah yang telah mengikuti pendidikan dan latihan (diklat) integritas.
"Tadi seluruh kepala sekolah mendapatkan akun. Jadi, pada saat melakukan pembelajaran, ada praktik-praktik baik tolong di-upload untuk memopulerkan praktik baik ke seluruh wilayah Jabar," terangnya.
Menurut Dedi, KPK telah memahami bahwa Jabar sudah terintegrasi dan leading terkait antikorupsi di mana regulasi pun telah dibuat, baik dalam bentuk peraturan gubernur atau pergub maupun peraturan bupati/wali kota (perbup/perwal).
"Di Jabar ini juga ada relawan kurikulum antikorupsi. Kita juga membentuk tim Pokja Kurikulum Antikorupsi yang berada di tiap cabang dinas," paparnya.
Tidak hanya itu, 100 dari 848 SMA, SMK dan SLB Negeri di Jabar telah mengunggah praktik-praktik baik melalui platform KPK. Dedi pun mendorong hal ini dapat terus dilakukan oleh seluruh sekolah di Jabar.
"Itu yang harus ditingkatkan. Insya Allah dalam waktu dua pekan kita akan menyampaikan bahwa seluruh sekolah, khususnya negeri di Jabar akan meng-upload (praktik-praktik baik antikorupsi)," kata Dedi.
Bahkan, kata Dedi, kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pendidikan Antikoruspi ini pun dilakukan secara hybrid dan dihadiri oleh perwakilan kepala sekolah yang telah mengikuti pendidikan dan latihan (diklat) integritas.
"Tadi seluruh kepala sekolah mendapatkan akun. Jadi, pada saat melakukan pembelajaran, ada praktik-praktik baik tolong di-upload untuk memopulerkan praktik baik ke seluruh wilayah Jabar," terangnya.
Menurut Dedi, KPK telah memahami bahwa Jabar sudah terintegrasi dan leading terkait antikorupsi di mana regulasi pun telah dibuat, baik dalam bentuk peraturan gubernur atau pergub maupun peraturan bupati/wali kota (perbup/perwal).
"Di Jabar ini juga ada relawan kurikulum antikorupsi. Kita juga membentuk tim Pokja Kurikulum Antikorupsi yang berada di tiap cabang dinas," paparnya.
Tidak hanya itu, 100 dari 848 SMA, SMK dan SLB Negeri di Jabar telah mengunggah praktik-praktik baik melalui platform KPK. Dedi pun mendorong hal ini dapat terus dilakukan oleh seluruh sekolah di Jabar.
"Itu yang harus ditingkatkan. Insya Allah dalam waktu dua pekan kita akan menyampaikan bahwa seluruh sekolah, khususnya negeri di Jabar akan meng-upload (praktik-praktik baik antikorupsi)," kata Dedi.
(mpw)
Lihat Juga :