KPK Dorong Penguatan Pendidikan Antikorupsi di SMA dan Sederajat di Jabar

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi pendidikan antikorupsi yang telah diimplementasikan di SMA, SMK, dan SLB Negeri di Provinsi Jawa Barat.

Apresiasi tersebut disampaikan KPK dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi yang digelar di Kantor Dinas Pendidikan ( Disdik ) Jabar, Jalan Dr Rajiman, Kota Bandung, Selasa (23/8/2022).

Baca juga: Beasiswa BRI 2022 Dibuka hingga 2 September, Ini Benefit dan Jaminan Karier di Bank BUMN

Direktur Jenjang Pendidikan KPK, Aida Ratna Zulaiha menyatakan, Jabar menjadi provinsi terdepan dalam implementasi pendidikan antkorupsi di SMA, SMK dan SLB Negeri.

"Kami sangat tahu kalau di Dinas Pendidikan wilayah Jabar ini implementasi antikorupsi sudah dilakukan dalam bentuk mata pelajaran PPKN," ujar Aida.

Tidak hanya itu, pihaknya pun mengapresiasi reward dan punishment terkait antikorupsi yang telah diterapkan di lingkungan pendidikan di Jabar. Meskipun, kata Aida, masih ada pelanggaran yang harus ditindak.

Baca juga: 16 Sekolah Kedinasan yang Bisa Langsung Jadi PNS, Nomor 1 dan 3 Paling Diburu Lulusan SMA

"Jadi misalnya sekarang selesai PPDB, kalau ada intervensi dan pelanggaran ya ditegakan aturannya, yang memanipulasi data juga harus diberikan sanksi," tegasnya.

Dia pun menyoroti upaya Disdik Jabar yang terus mengaktifkan Penyuluh Antikorupsi (Paksi) lewat berbagai program dan kegiatan. Menurutnya, upaya tersebut sebagai salah satu pemicu implmentasi pendidikan antikorupsi di Jabar berkembang.

Termasuk, tambah Aida, adanya perhatian pada penguatan integritas para kepala sekolah di wilayah Jabar melalui kegiatan atau program terkait implementasi pendidikan antikorupsi.

"Kepala sekolah di Jabar itu hampir semua mengikuti pelatihan integritas. Kami sangat harapkan itu menjadi modal mereka dalam mengelola sekolah dan menjadikan dirinya sebagai teladan," katanya.

Meski begitu, KPK mendorong penguatan sinergitas lingkungan pendidikan di Jabar bersama KPK terkait antikorupsi. Untuk itu, pihaknya berharap, laporan implementasi pendidikan antikorupsi di setiap sekolah disampaikan dalam dua format, yakni melalui Dapodik dan platform Jaga.id milik KPK.

"Walaupun sudah dilakukan, kita tidak mendapatkan laporannya secara detail. Karena itu, kita ingin (laporan) melalui Dapodik dan melalui Jaga.id. Jadi, kami juga nanti bisa melihat dan mencari best practice di mana yang ada di Jabar dan kita akan sebarkan ke satuan pendidikan di wilayah lain," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Diadik Jabar, Dedi Supandi menyatakan, akan terus mendorong setiap sekolah untuk melaksanakan dan mengunggah praktik-praktik baik terkait antikorupsi.

Bahkan, kata Dedi, kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pendidikan Antikoruspi ini pun dilakukan secara hybrid dan dihadiri oleh perwakilan kepala sekolah yang telah mengikuti pendidikan dan latihan (diklat) integritas.

"Tadi seluruh kepala sekolah mendapatkan akun. Jadi, pada saat melakukan pembelajaran, ada praktik-praktik baik tolong di-upload untuk memopulerkan praktik baik ke seluruh wilayah Jabar," terangnya.

Menurut Dedi, KPK telah memahami bahwa Jabar sudah terintegrasi dan leading terkait antikorupsi di mana regulasi pun telah dibuat, baik dalam bentuk peraturan gubernur atau pergub maupun peraturan bupati/wali kota (perbup/perwal).

"Di Jabar ini juga ada relawan kurikulum antikorupsi. Kita juga membentuk tim Pokja Kurikulum Antikorupsi yang berada di tiap cabang dinas," paparnya.

Tidak hanya itu, 100 dari 848 SMA, SMK dan SLB Negeri di Jabar telah mengunggah praktik-praktik baik melalui platform KPK. Dedi pun mendorong hal ini dapat terus dilakukan oleh seluruh sekolah di Jabar.

"Itu yang harus ditingkatkan. Insya Allah dalam waktu dua pekan kita akan menyampaikan bahwa seluruh sekolah, khususnya negeri di Jabar akan meng-upload (praktik-praktik baik antikorupsi)," kata Dedi.