Prof Poppy Sulistyaning Dikukuhkan Jadi Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional UGM
Jum'at, 24 Februari 2023 - 08:47 WIB
loading...
A
A
A
Pertikaian dagang antara Uni Eropa dan Indonesia ini berlangsung pada saat lembaga penyelesaian sengketa WTO tengah dilanda kemacetan sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan putusan proses penyelesaian sengketa ini akibat ketiadaan anggota Appellate Body yang merupakan organ penting dalam mekanisme penyelesaian sengketa di WTO.
“Kekosongan anggota Appellate Body WTO ini merupakan salah satu dari deretan bukti bahwa multilateralisme perdagangan di bawah WTO tengah mengalami tekanan luar bisa dalam beberapa tahun belakangan,” ujar Poppy.
Dari kasus pertikaian dagang ini, menurut Poppy mencerminkan WTO mengalami stagnasi. Padahal, keberadaan WTO saat ini harus mampu beradaptasi dan memberi ruang bagi negara-negara anggotanya dalam menjalankan kebijakan domestik yang tengah dihadapkan pada ancaman nyata perubahan iklim dan perkembangan pesat ekonomi digital.
Ia menjelaskan bahwa saat ini WTO mengalami stagnasi yang membawa implikasi yang signifikan pada perdagangan global. “Terlihat dalam stagnasi dalam mekanisme penyelesaian sengketa di WTO berakibat pada tereskalasinya perang dagang di antara negara-negara kuat dan kecenderungan penyelesaian sengketa secara sepihak dan dilakukan di luar mekanisme WTO,” jelasnya.
Bagi Poppy, WTO seolah sekarang ini kehilangan relevansinya sebagai wadah untuk melakukan negosiasi, penyelesaian sengketa, dan pengelolaan perdagangan global. Stagnasi pada WTO juga memperkuat narasi mengenai makin mendesaknya gagasan untuk mereformasi WTO, baik dalam aspek kelembagaan, pengambilan keputusan, maupun cakupan kerja sama.
Pada tataran prinsip, kata Poppy, reformasi WTO dapat dilakukan dengan mendorong kembali diterapkannya embedded liberalism. Menurutnya, embedded liberalis bukan hal baru dalam sistem perdagangan multilateral.
Sebab, prinsip ini yang melandasi rezim perdagangan sebelum WTO ketika masih di bawah GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). Melalui prinsip perdagangan bebas tanpa hambatan dapat mendorong dan memperlancar arus perdagangan barang dan jasa lintas batas negara.
“Kekosongan anggota Appellate Body WTO ini merupakan salah satu dari deretan bukti bahwa multilateralisme perdagangan di bawah WTO tengah mengalami tekanan luar bisa dalam beberapa tahun belakangan,” ujar Poppy.
Dari kasus pertikaian dagang ini, menurut Poppy mencerminkan WTO mengalami stagnasi. Padahal, keberadaan WTO saat ini harus mampu beradaptasi dan memberi ruang bagi negara-negara anggotanya dalam menjalankan kebijakan domestik yang tengah dihadapkan pada ancaman nyata perubahan iklim dan perkembangan pesat ekonomi digital.
Ia menjelaskan bahwa saat ini WTO mengalami stagnasi yang membawa implikasi yang signifikan pada perdagangan global. “Terlihat dalam stagnasi dalam mekanisme penyelesaian sengketa di WTO berakibat pada tereskalasinya perang dagang di antara negara-negara kuat dan kecenderungan penyelesaian sengketa secara sepihak dan dilakukan di luar mekanisme WTO,” jelasnya.
Bagi Poppy, WTO seolah sekarang ini kehilangan relevansinya sebagai wadah untuk melakukan negosiasi, penyelesaian sengketa, dan pengelolaan perdagangan global. Stagnasi pada WTO juga memperkuat narasi mengenai makin mendesaknya gagasan untuk mereformasi WTO, baik dalam aspek kelembagaan, pengambilan keputusan, maupun cakupan kerja sama.
Pada tataran prinsip, kata Poppy, reformasi WTO dapat dilakukan dengan mendorong kembali diterapkannya embedded liberalism. Menurutnya, embedded liberalis bukan hal baru dalam sistem perdagangan multilateral.
Sebab, prinsip ini yang melandasi rezim perdagangan sebelum WTO ketika masih di bawah GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). Melalui prinsip perdagangan bebas tanpa hambatan dapat mendorong dan memperlancar arus perdagangan barang dan jasa lintas batas negara.
Lihat Juga :
