Orang Tua Siswa Protes Kebijakan Gubernur NTT yang Wajibkan Masuk Sekolah Pukul 05.00 Wita
Selasa, 28 Februari 2023 - 20:24 WIB
loading...
A
A
A
Selain itu, orang tua siswa pada salah satu SMK Negeri Kota Kupang itu mengatakan kebijakan itu tak masuk akal dan terkesan semberono.
"Bagaimana mungkin anak-anak dipaksa bangun subuh-subuh lalu mereka harus pergi sekolah pagi-pagi, sementara kendaraan umum belum ada. Kami tak punya kendaraan. Lalu mereka ke sekolah pakai apa," kata dia bertanya.
Orang tua siswa lainnya, Martinus mengatakan kebijakan gubernur itu sangat tidak masuk akal alias semberono. Pasalnya, kebijakan tersebut tidak berdasar kajian teknis dari sisi kesehatan dan pendidikan anak.
"Apakah ada kajian teknis yang mendasari kebijakan gubernur itu. Atau apakah kebijakan tersebut adalah bagian dari sebuah hasil ilmiah kajian dari aspek pendidikan dan kesehatan," katanya.
Dia berharap gubernur agar agar segera menghapus kebijakan itu. "Jangan bikin kebijakan seperti orang bermimpi. Tapi harus pakai kajian ilmiah," katanya menambahkan.
"Kami minta dibatalkan. Tidak ada kajian ilmiah yang menjadi dasar kebijakan itu," katanya terpisah.
Politisi PDIP itu mengatakan tak ada yang menjadi pertimbangan serius melandasi kebijakan tersebut. Karena itu, kata dia, pemerintah agar segera membatalkan kebijakan tersebut.
"Bagaimana mungkin anak-anak dipaksa bangun subuh-subuh lalu mereka harus pergi sekolah pagi-pagi, sementara kendaraan umum belum ada. Kami tak punya kendaraan. Lalu mereka ke sekolah pakai apa," kata dia bertanya.
Orang tua siswa lainnya, Martinus mengatakan kebijakan gubernur itu sangat tidak masuk akal alias semberono. Pasalnya, kebijakan tersebut tidak berdasar kajian teknis dari sisi kesehatan dan pendidikan anak.
"Apakah ada kajian teknis yang mendasari kebijakan gubernur itu. Atau apakah kebijakan tersebut adalah bagian dari sebuah hasil ilmiah kajian dari aspek pendidikan dan kesehatan," katanya.
Dia berharap gubernur agar agar segera menghapus kebijakan itu. "Jangan bikin kebijakan seperti orang bermimpi. Tapi harus pakai kajian ilmiah," katanya menambahkan.
DPRD Minta Dibatalkan
Kebijakan Gubernur Viktor tersebut pun menjadi perhatian serius lembaga DPRD provinsi. Ketua Komisi V DPRD NTT Yunus Takandewa bahkan mendesak pemerintah segera membatalkan kebijakan tersebut."Kami minta dibatalkan. Tidak ada kajian ilmiah yang menjadi dasar kebijakan itu," katanya terpisah.
Politisi PDIP itu mengatakan tak ada yang menjadi pertimbangan serius melandasi kebijakan tersebut. Karena itu, kata dia, pemerintah agar segera membatalkan kebijakan tersebut.
Lihat Juga :