Banyak Rektor Mengadu, Nadiem Diminta Lebih Sering Turun ke Kampus-kampus
loading...
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim. Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR , Abdul Fikri Faqih meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim untuk lebih sering turun gunung ke kampus-kampus. Hal ini agar mendapatkan informasi lebih detail terkait permasalahan terkini yang mendera sektor pendidikan tinggi (dikti) di Tanah Air.
“Terkadang permasalahan di lapangan tidak dapat tergambar dari data-data teknis yang disampaikan oleh pejabat di bawah, maka pemimpin perlu turun langsung untuk melihatnya,” kata Fikri kepada wartawan, Kamis (11/5/2023).
Hal ini disampaikan Fikri usai menerima banyak masukan dari para rektor Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Perguruan Tinggi Negeri (PTN), maupun pengamat pendidikan atas maraknya problem di kampus-kampus.
“Salah satunya masukan agar mas Menteri lebih sering turba, turun ke bawah mengunjungi kampus-kampus, baik negeri maupun swasta,” ujarnya.
Masalah pertama, Fikri menjelaskan, soal evaluasi pelaksanaan PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum) di 11 Universitas. Beberapa pihak menilai, PTN-BH minim kontrol dari pemerintah, baik secara pengelolaan keuangan, maupun penerimaan mahasiswa.
Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan, bahwa aset PTN BH tetap milik negara, yang artinya tetap wajib diaudit dan ada pertanggungjawaban hukumnya dalam pelaporan keuangan.
“Kampus swasta (PTS) juga mengeluh, kuota penerimaan mahasiswa baru di PTN-BH tidak terkontrol hingga puluhan ribu mahasiswa tiap tahunnya, sehingga berpotensi mematikan PTS-PTS yang ada,” imbuh Fikri.
Selain itu, kata dia, banyak PTS juga meminta perimbangan keuangan negara (APBN) dalam sektor Dikti di Tanah Air.
“Terkadang permasalahan di lapangan tidak dapat tergambar dari data-data teknis yang disampaikan oleh pejabat di bawah, maka pemimpin perlu turun langsung untuk melihatnya,” kata Fikri kepada wartawan, Kamis (11/5/2023).
Hal ini disampaikan Fikri usai menerima banyak masukan dari para rektor Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Perguruan Tinggi Negeri (PTN), maupun pengamat pendidikan atas maraknya problem di kampus-kampus.
“Salah satunya masukan agar mas Menteri lebih sering turba, turun ke bawah mengunjungi kampus-kampus, baik negeri maupun swasta,” ujarnya.
Masalah pertama, Fikri menjelaskan, soal evaluasi pelaksanaan PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum) di 11 Universitas. Beberapa pihak menilai, PTN-BH minim kontrol dari pemerintah, baik secara pengelolaan keuangan, maupun penerimaan mahasiswa.
Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan, bahwa aset PTN BH tetap milik negara, yang artinya tetap wajib diaudit dan ada pertanggungjawaban hukumnya dalam pelaporan keuangan.
“Kampus swasta (PTS) juga mengeluh, kuota penerimaan mahasiswa baru di PTN-BH tidak terkontrol hingga puluhan ribu mahasiswa tiap tahunnya, sehingga berpotensi mematikan PTS-PTS yang ada,” imbuh Fikri.
Selain itu, kata dia, banyak PTS juga meminta perimbangan keuangan negara (APBN) dalam sektor Dikti di Tanah Air.
Lihat Juga :
