Banyak Rektor Mengadu, Nadiem Diminta Lebih Sering Turun ke Kampus-kampus
Kamis, 11 Mei 2023 - 11:50 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: Luar Biasa! Prajurit Perwira TNI AU Lulus Magister ITB dengan IPK Sempurna
Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan, bahwa aset PTN BH tetap milik negara, yang artinya tetap wajib diaudit dan ada pertanggungjawaban hukumnya dalam pelaporan keuangan.
“Kampus swasta (PTS) juga mengeluh, kuota penerimaan mahasiswa baru di PTN-BH tidak terkontrol hingga puluhan ribu mahasiswa tiap tahunnya, sehingga berpotensi mematikan PTS-PTS yang ada,” imbuh Fikri.
Selain itu, kata dia, banyak PTS juga meminta perimbangan keuangan negara (APBN) dalam sektor Dikti di Tanah Air.
“Pemerintah harus hadir dan intervensi untuk keseimbangan anggaran Pendidikan tinggi yang ada di Indonesia, terutama karena jumlah PTS lebih besar dari PTN (90 persen kampus adalah PTS),” tegas FIkri.
Selama ini, menurut Fikri, anggaran PTN mencapai 96%, sedangkan PTS dialokasikan hanya 4%. Padahal jumlah mahasiswa di PTS sangat besar, mencapai 72%, sedangkan di PTN hanya 28%.
Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan, bahwa aset PTN BH tetap milik negara, yang artinya tetap wajib diaudit dan ada pertanggungjawaban hukumnya dalam pelaporan keuangan.
“Kampus swasta (PTS) juga mengeluh, kuota penerimaan mahasiswa baru di PTN-BH tidak terkontrol hingga puluhan ribu mahasiswa tiap tahunnya, sehingga berpotensi mematikan PTS-PTS yang ada,” imbuh Fikri.
Selain itu, kata dia, banyak PTS juga meminta perimbangan keuangan negara (APBN) dalam sektor Dikti di Tanah Air.
“Pemerintah harus hadir dan intervensi untuk keseimbangan anggaran Pendidikan tinggi yang ada di Indonesia, terutama karena jumlah PTS lebih besar dari PTN (90 persen kampus adalah PTS),” tegas FIkri.
Selama ini, menurut Fikri, anggaran PTN mencapai 96%, sedangkan PTS dialokasikan hanya 4%. Padahal jumlah mahasiswa di PTS sangat besar, mencapai 72%, sedangkan di PTN hanya 28%.
Lihat Juga :
