Akses Internet Masih Jadi Kendala Dunia Pendidikan Indonesia
loading...
A
A
A
Baca juga: Setarakan Hasil Pendidikan, 36.604 Santri akan Ikuti Uji Kesetaraan 2023
Misalnya Sistem Aplikasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) yang digunakan untuk proses pengadaan. Belum adanya sosialisasi secara langsung, menjadi salah satu penyebab mengapa mereka kebingungan menggunakan aplikasi itu.
"Aplikasi sistem aplikasi pengadaan sekolah (SIPLah), dari 1521 sekolah yang diwakilkan oleh kepala sekolah, 71 persen yang menggunakan aplikasi SIPLah dalam proses pengadaan," imbuhnya.
“(Yang) Belum menggunakan, ada beberapa kendala, yang pertama belum dapat sosialisasi, kemudian akses internet dan listrik yang terbatas, sekolah tidak memiliki modal," lanjut Yoshia.
Menyikapi hal itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikbudristek Suharti yang juga hadir dalam webinar itu mengamini jika kondisi itu memang menjadi kendala di beberapa wilayah di nusantara. Solusinya perlu diperkuat kolaborasi lintas kementerian.
"Kami perlu membangun koordinasi dengan kementerian yang lain, dengan pihak-pihak lain supaya blank spot- blank spot internet, infrastruktur yang lain, bisa mendapatkan perhatian," tuturnya.
"Misalnya mungkin dengan Kemenkominfo, kemudian ada listrik di daerah-daerah yang tidak ada listrik, nanti dengan kementerian ESDM. Untuk memastikan spot-spot itu menjadi perhatian mereka supaya pemerintah secara bersama-sama di semua lini dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi," lanjut dia.
Ditegaskannya, daerah-daerah tersebut sejatinya harus mendapat perhatian lebih, untuk sebuah program.
"Karena itu juga yang justru yang paling penting. Mereka yang di daerah tertinggal, kelompok miskin, tentunya yang tidak punya gawai untuk mengakses internet dalam sehari-hari, mereka itu justru butuh dibantu untuk lebih cepat terakselerasi meningkatkan hasil kinerja belajarnya," papar Suharti.
Terkait sosialisasi yang dianggap belum disampaikan secara, langsung, Suharti menjelaskan, selama ini pihaknya memang lebih sering menyampaikan lewat daring. Hal itu bertujuan untuk lebih mengefisiensikan waktu yang ada.
Misalnya Sistem Aplikasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) yang digunakan untuk proses pengadaan. Belum adanya sosialisasi secara langsung, menjadi salah satu penyebab mengapa mereka kebingungan menggunakan aplikasi itu.
"Aplikasi sistem aplikasi pengadaan sekolah (SIPLah), dari 1521 sekolah yang diwakilkan oleh kepala sekolah, 71 persen yang menggunakan aplikasi SIPLah dalam proses pengadaan," imbuhnya.
“(Yang) Belum menggunakan, ada beberapa kendala, yang pertama belum dapat sosialisasi, kemudian akses internet dan listrik yang terbatas, sekolah tidak memiliki modal," lanjut Yoshia.
Menyikapi hal itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikbudristek Suharti yang juga hadir dalam webinar itu mengamini jika kondisi itu memang menjadi kendala di beberapa wilayah di nusantara. Solusinya perlu diperkuat kolaborasi lintas kementerian.
"Kami perlu membangun koordinasi dengan kementerian yang lain, dengan pihak-pihak lain supaya blank spot- blank spot internet, infrastruktur yang lain, bisa mendapatkan perhatian," tuturnya.
"Misalnya mungkin dengan Kemenkominfo, kemudian ada listrik di daerah-daerah yang tidak ada listrik, nanti dengan kementerian ESDM. Untuk memastikan spot-spot itu menjadi perhatian mereka supaya pemerintah secara bersama-sama di semua lini dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi," lanjut dia.
Ditegaskannya, daerah-daerah tersebut sejatinya harus mendapat perhatian lebih, untuk sebuah program.
"Karena itu juga yang justru yang paling penting. Mereka yang di daerah tertinggal, kelompok miskin, tentunya yang tidak punya gawai untuk mengakses internet dalam sehari-hari, mereka itu justru butuh dibantu untuk lebih cepat terakselerasi meningkatkan hasil kinerja belajarnya," papar Suharti.
Terkait sosialisasi yang dianggap belum disampaikan secara, langsung, Suharti menjelaskan, selama ini pihaknya memang lebih sering menyampaikan lewat daring. Hal itu bertujuan untuk lebih mengefisiensikan waktu yang ada.
Lihat Juga :
