Kritisi Polemik PPDB, Politikus Muda Perindo Tekankan Pemerataan Kualitas Pendidikan

JAKARTA - Politikus MudaPartai Persatuan Indonesia(Perindo), Manik Marganamahendra menyoroti pentingnya pemerataan kualitas infrastruktur dan tenaga pengajar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

"Saya melihatPPDB zonasiini salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghimpun rasa keadilan dari masyarakat," ujar Manik dalam Diskusi Polemik MNC Trijaya, 'PPDB dan Potret Pendidikan Kita' pada Sabtu (8/7/2023).

Menurut Manik, sejumlah masalah kecurangan terkait pemalsuan KK, surat domisili ditemukan bukan hanya ditemukan saat ini ketika sistem zonasi danPenerimaan Peserta Didik Baru(PPDB) diberlakukan namun dugaan kecurangan itu sudah ada saat muncul istilah sekolah favorit yang membuat oknum keluarga peserta didik memalsukan nilai UN bahkan menyogok untuk bisa diterima di sekolah favorit.

"Yang menjadi masalah kita terlalu sibuk dengan administrasi, tapi mengabaikan kualitas institusi pendidikan kita yang harus merata," ungkap Manik.



Oleh karena itu, dia menekankan proses rekrutmen harus mengedepankan kualitas. Apalagi kata dia literasi membaca anak Indonesia masih kurang baik, kemampuan matematika dan sains juga ia sebut masih rendah.

"Kualitas pendidikan kita belum optimal. Kita harus membuat sistem pendidikan yang memiliki daya ungkit baik untuk semua kelas masyarakat, bukan untuk kelas masyarakat tertentu. Kesenjangan sekolah favorit dengan sekolah biasa itu terasa beda mulai dari infrastruktur dan kualitas pengajarnya," kata pria lulusan SMAN1 Bogor tersebut.

Manik menambahkan, adanya kesenjangan pendidikan adalah situasi yang tidak terbantahkan saat ini dengan belum samanya kualitas infrastruktur pendidikan dan sumber daya manusia tenaga pendidik di setiap daerah.

Mencuatnya dugaan kecurangan sistem zonasi PPDB ini terungkap salah satunya ditemukan di Kota Bogor. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengaku menemukan banyak pelanggaran dalam Peneriman Peserta Didik Baru (PPDB) online melalui sistem zonasi. Pelanggaran yang terjadi yakni ketidaksesuaian data alamat pada peserta.

"Jadi hasil di lapangan menunjukkan banyak ditemukan pelanggaran, KK palsu, KK di-update tapi tidak sesuai antara domisili dan dokumen yang ada," kata Bima usai melakukan sidak, Jumat (7/7/2023).