Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Jokowi Kembali Siapkan Anggaran PIP untuk Cetak SDM Unggul
loading...
Presiden Jokowi pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2023. Foto/Setpres/Agus Suparto.
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyiapkan anggaran dalam rangka mencetak sumber daya manusia (SDM) Indonesia unggul. Salah satunya, lewat anggaran pendidikan yang disalurkan melalui Program Indonesia Pintar (PIP).
Program PIP ini di antaranya adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan KIP Kuliah. KIP merupakan bantuan biaya pendidikan yang diberikan pada anak usia sekolah yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik.
Sementara, KIP Kuliah merupakan bantuan biaya pendidikan untuk siswa SMK/SMA untuk melanjutkan ke jenjang kuliah.
Jokowi mengatakan anggaran perlindungan sosial total dari tahun 2015 sampai 2023 sebesar Rp3.212 triliun, termasuk di dalamnya KIP dan KIP Kuliah. Tidak hanya itu, anggaran ini juga digunakan untuk serta re-skilling dan up-skilling bagi para tenaga kerja.
Baca juga: Vision+ Gelar Workshop Kenalkan Karier Bidang Teknologi bagi Pelajar
“Termasuk didalamnya KIS (Kartu Indonesia Sehat), KIP, KIP Kuliah, PKH (Program Keluarga Harapan), Kartu Sembako, serta perlindungan kepada lansia, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, serta re-skilling dan up-skilling tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja dan Program Kartu Pra-Kerja,” ungkap Jokowi pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2023, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (16/8/2023).
Lebih lanjut, Jokowi juga mengingatkan agar bonus demografi yang akan mencapai puncak di tahun 2030 akan menjadi peluang besar untuk meraih Indonesia Emas 2045.
Baca juga: Tiga Begawan Budaya Raih Tanda Kehormatan dari Presiden Jokowi, Simak Profilnya
“Peluang tersebut harus mampu kita manfaatkan. Rugi besar kita jika melewatkan kesempatan ini karena tidak semua negara memilikinya dan belum tentu kita akan kembali memilikinya,” katanya.
Di saat yang sama, kata Jokowi, SDM yang telah dipersiapkan harus mendapat lapangan kerja untuk menghasilkan produktivitas nasional.
“Sehingga kita juga harus kembangan sektor ekonomi baru yang membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, yang memberikan nilai tambah sebesar-besarnya,” pungkasnya.
Program PIP ini di antaranya adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan KIP Kuliah. KIP merupakan bantuan biaya pendidikan yang diberikan pada anak usia sekolah yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik.
Sementara, KIP Kuliah merupakan bantuan biaya pendidikan untuk siswa SMK/SMA untuk melanjutkan ke jenjang kuliah.
Jokowi mengatakan anggaran perlindungan sosial total dari tahun 2015 sampai 2023 sebesar Rp3.212 triliun, termasuk di dalamnya KIP dan KIP Kuliah. Tidak hanya itu, anggaran ini juga digunakan untuk serta re-skilling dan up-skilling bagi para tenaga kerja.
Baca juga: Vision+ Gelar Workshop Kenalkan Karier Bidang Teknologi bagi Pelajar
“Termasuk didalamnya KIS (Kartu Indonesia Sehat), KIP, KIP Kuliah, PKH (Program Keluarga Harapan), Kartu Sembako, serta perlindungan kepada lansia, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, serta re-skilling dan up-skilling tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja dan Program Kartu Pra-Kerja,” ungkap Jokowi pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2023, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (16/8/2023).
Lebih lanjut, Jokowi juga mengingatkan agar bonus demografi yang akan mencapai puncak di tahun 2030 akan menjadi peluang besar untuk meraih Indonesia Emas 2045.
Baca juga: Tiga Begawan Budaya Raih Tanda Kehormatan dari Presiden Jokowi, Simak Profilnya
“Peluang tersebut harus mampu kita manfaatkan. Rugi besar kita jika melewatkan kesempatan ini karena tidak semua negara memilikinya dan belum tentu kita akan kembali memilikinya,” katanya.
Di saat yang sama, kata Jokowi, SDM yang telah dipersiapkan harus mendapat lapangan kerja untuk menghasilkan produktivitas nasional.
“Sehingga kita juga harus kembangan sektor ekonomi baru yang membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, yang memberikan nilai tambah sebesar-besarnya,” pungkasnya.
(nnz)
Explore More