Tok, Komisi X DPR Setujui Anggaran Kemendikbduristek Rp97 Triliun

JAKARTA - Komisi X DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ( Kemendikbudristek ) tahun anggaran 2024 sebesar Rp97.701.768.771.000.

Di antara dana tersebut terdapat anggaran sebesar Rp68.466.463.999.000 yang digunakan untuk membiayai pendanaan wajib sebesar Rp 45,02 triliun dan pembiayaan program prioritas lainnya sebesar Rp23,44 triliun.

Pendanaan wajib sebesar Rp45,02 triliun akan digunakan untuk Program Indonesia Pintar (PIP) yang menyasar 18,5 juta siswa dengan nilai anggaran Rp13,4 triliun; Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) yang menyasar 964.946 mahasiswa dengan nilai anggaran Rp13,9 triliun; Aneka tunjangan guru nonPNS yang menyasar 343.118 guru dengan nilai anggaran Rp8 triliun.

Kemudian Tunjangan profesi dosen dan guru bantu nonPNS yang menyasar 67.082 orang dengan nilai anggaran Rp2,2 triliun; Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan Pendidikan Vokasi yang menyasar 125 lembaga dengan nilai anggaran Rp7,2 triliun.

Baca juga: Sekolah Swasta Mengeluh Kurang Murid, Ini Jumlah Siswa di Indonesia Tahun Ajaran 2022/2023

Berikutnya, untuk program prioritas lainnya yakni sebesar Rp23,44 triliun mencakup biaya pengembangan untuk Platform Merdeka Belajar, Kurikulum Merdeka, Asesmen Nasional, Pendampingan Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, SMK Pusat Keunggulan, Pendidikan Karakter, Program Literasi Bahasa dan Kesastraan, serta mendukung tugas dan fungsi, reformasi birokrasi, dan tata kelola.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, mengatakan bahwa berbagai masukan dari Komisi X di antaranya tentang akselerasi PIP akan menjadi fokus anggaran Kemendikbudristek ke depan.

Ditambah, tahun 2024 menurut Nadiem menjadi kesempatan emas untuk mengakselerasi berbagai program layanan pendidikan termasuk peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran.

“Tahun 2024 menjadi kesempatan emas untuk mengakselerasi semua program Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak. Selain itu, kami memastikan hampir 100 persen sekolah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka,” jelas Nadiem dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI, melalui siaran pers, Minggu (10/9/2023).

Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikbudristek, Suharti, menambahkan bahwa rencana kerja Kemendikbudristek merujuk pada tema Rencana Kinerja Pemerintah Tahun 2023 yakni “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema ini mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Baca juga: Rata-rata Biaya Pendidikan di Indonesia Menurut Jenjang Pendidikan, Makin Mahal?

“Tema tersebut diwujudkan melalui peningkatan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing serta revolusi mental dan pembangunan kebudayaan sebagai bagian dari program prioritas nasional,” ujarnya.

Pada Raker Komisi X DPR RI, Putra Nababan menyatakan persetujuannya atas pagu anggaran yang diajukan Kemendikbudristek. Ia berpesan melalui anggaran tersebut, program prioritas yang berdampak terhadap pemecahan masalah yang terjadi di Indonesia seperti kekeringan yang memicu krisis pangan, dapat lebih diutamakan implementasinya.

“Kami dari Fraksi PDI Perjuangan menyetujui pagu anggaran TA 2024 sebesar Rp 97 triliun, semoga disetujui di Badan Anggaran DPR. Saya mendorong agar lembaga pendidikan khususnya di bidang pertanian berperan memberi terobosan dalam memberikan dampak bagi ketahanan pangan nasional," ujarnya.

"Selain itu, agar lebih banyak kualitas SDM, produk maupun jasa yang dihasilkan oleh dunia pendidikan kebermanfaatannya semakin luas bagi masyarakat kita,” lanjutnya.

Perwakilan pimpinan sidang, Hetifah Sjaifudian juga menyetujui pagu anggaran Kemendikbudristek dan berharap agar program prioritas yang berdampak luas dapat berlanjut. “Kami mengapresiasi serangkaian program Merdeka Belajar yang bergulir untuk ke depan dapat berjalan berkesinambungan guna menjawab berbagai persoalan di dunia pendidikan kita,” tutur Hetifah.