Rektor ITB AD Jakarta: Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru Perlu Diatur Ulang

JAKARTA - Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta Muhkhaer Pakkanna mengkritisi soal penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi. Perlu ada pengaturan ulang jadwal penerimaan mahasiswa baru yang berpihak kepada kampus-kampus kecil.

Mukhaer mengatakan, biasanya setiap September semua proses penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi swasta (PTS) telah ditutup. Namun untuk tahun ini, katanya, PTS diprediksi akan menelan pil pahit.

"Jujur! hampir semua PTS, terutama kampus mikro, kecil, dan menengah (KMKM), target penerimaan jumlah mahasiswa barunya, bertumbangan," katanya, dalam keterangan resmi, Rabu (4/10/2023).

Baca juga: 7 Kampus dengan Jurusan Teknik Pertambangan Jempolan, Cetak Alumni Unggul Sumber Daya Mineral

Dia mengungkapkan, bahkan ada PTS yang hanya menerima satu atau dua digit jumlah mahasiswa padahal kampus tersebut memiliki banyak program studi. Kondisi ini pun akan berpengaruh buruk kepada likuiditas dan juga cash flow kampus, ujarnya.

Namun kondisi ini, jelasnya, menjadi pengecualian bagi PTS yang memiliki modal kakap maupun berstatus milik badan usaha negara. "Karena injeksi modal tidak bertepi banyaknya. Fasilitas sarana dan prasarana mereka pun, aman sentosa," tuturnya.

Sementara untuk kampus negeri terutama yang berstatus PTN Badan Hukum (PTN BH) kondisinya jauh lebih aman lagi karena mempunyai banyak jalur penerimaan mahasiswa baru. Bahkan sampai September ini pun, ujarnya, masih ada PTN BH yang membuka gelombang penerimaan mahasiswa baru.

Baca juga: Universitas dengan Jumlah Alumni Paling Banyak Berkarier di Industri Keuangan di Indonesia

Dia menjelaskan, dulu PTN hanya memiliki dua jalur penerimaan yaitu tes dan tanpa tes dan setiap memasuki bulan Juli PTN tidak akan menerima mahasiswa lagi.

"Tentu, mereka yang tidak lolos di dua jalur seleksi di PTN itui, mereka berbondong-bondong mencari PTS sesuai yang diharapkan," ucapnya.

Menurutnya, dengan tidak adanya pengaturan jadwal penerimaan mahasiswa bagi PTN seperti dulu, PTS kecil akan kena getah dan keok saat ini. "Dampakya, PTS KMKM (kampus mikro, kecil, dan menengah), biaya kuliahnya, pasti banyak yang diobral. Jadilah, PTS dhuafa," tuturnya.

Dia berpendapat, jika pola-pola kebijakan terhadap pengaturan penerimaan mahasiswa baru itu tidak diatur maka Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi akan sulit terdongrak.

"Yang memungkinkan kuliah, tidak akan merata. Masyarakat pelosok-pelosok dusun akan sulit terakses karena PTS-PTS KMKM akan mati suri. Hidup segan, mati tak mau," pungkasnya