Masuk Kelas Lagi, Kesehatan Diutamakan
Kamis, 06 Agustus 2020 - 06:04 WIB
loading...
A
A
A
Menurut dia, SKB 4 Menteri memang jelas mengatur tentang pembukaan sekolah, terutama di zona hijau. Tapi tidak semua sekolah di zona hijau pun bisa memenuhi 10 syaratnya. “Bagi sekolah unggulan atau bonafit mungkin bisa, tapi sekolah negeri, swasta kecil, siapa yang membiayai itu semua?” keluhnya.
Dia berharap pemerintah seperti dinas pendidikan bersama pihak terkait untuk duduk bersama menyiapkan strategi PJJ online maupun non online. Dari data yang dia peroleh, sebagian besar guru merasa senang jika ada sekolah tatap muka karena pekerjaan mereka tidak terlalu berat dibanding melalui PJJ. (Baca juga: Massa Mengamuk Mobil BNN Dirusak Saat Penggerebekan Narkoba)
Soal wilayah zona kuning, menurutnya, jika diatur dengan sedemikian rupa, tetap bisa pikir bisa. Dia mencontohkan di bidang bisnis, pelayanan selama ini sudah bisa dibuka. Pemerintah perlu membuat rencana (plan) A, B, C dan seterusnya. Misalnya, dengan membatasi jumlah yang belajar di sekolah, jadwal masuk juga dibatasi supaya anak tidak jenuh belajar rumah.
PGRI juga mengusulkan, SD seharusnya bisa dibuka dengan syarat-syarat yang ketat. Sebab sekarang ini banyak juga anak yang berkeliaran di luar rumah karena orang tuanya harus bekerja dan lainnya.
Berbeda dengan itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian memandang tidak perlu untuk mengaktifkan kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah. Menurut dia, kesehatan dan keselamatan anak-anak merupakan hal yang harus diutamakan, terlebih lagi melihat kasus pandemi yang masih meningkat.
“Ini tidak mendesak dan urgensi utama kita sekarang adalah kesehatan dan keselamatan anak-anak. ini juga sudah ditegaskan berulang oleh IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia),” ujar Hetifah. (Lihat videonya: Suasana Terkini Pascaledakan Maut di Beirut Ibu Kota Lebanon)
Sedang Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Jumeri menyatakan, rencana pembukaan sekolah di zona kuning masih terus didiskusikan. “Sabar dulu, sedang proses,” kata mantan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Bawen, Kabupaten Semarang itu. (Faorick Pakpahan/Fahmi Bahtiar)
Dia berharap pemerintah seperti dinas pendidikan bersama pihak terkait untuk duduk bersama menyiapkan strategi PJJ online maupun non online. Dari data yang dia peroleh, sebagian besar guru merasa senang jika ada sekolah tatap muka karena pekerjaan mereka tidak terlalu berat dibanding melalui PJJ. (Baca juga: Massa Mengamuk Mobil BNN Dirusak Saat Penggerebekan Narkoba)
Soal wilayah zona kuning, menurutnya, jika diatur dengan sedemikian rupa, tetap bisa pikir bisa. Dia mencontohkan di bidang bisnis, pelayanan selama ini sudah bisa dibuka. Pemerintah perlu membuat rencana (plan) A, B, C dan seterusnya. Misalnya, dengan membatasi jumlah yang belajar di sekolah, jadwal masuk juga dibatasi supaya anak tidak jenuh belajar rumah.
PGRI juga mengusulkan, SD seharusnya bisa dibuka dengan syarat-syarat yang ketat. Sebab sekarang ini banyak juga anak yang berkeliaran di luar rumah karena orang tuanya harus bekerja dan lainnya.
Berbeda dengan itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian memandang tidak perlu untuk mengaktifkan kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah. Menurut dia, kesehatan dan keselamatan anak-anak merupakan hal yang harus diutamakan, terlebih lagi melihat kasus pandemi yang masih meningkat.
“Ini tidak mendesak dan urgensi utama kita sekarang adalah kesehatan dan keselamatan anak-anak. ini juga sudah ditegaskan berulang oleh IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia),” ujar Hetifah. (Lihat videonya: Suasana Terkini Pascaledakan Maut di Beirut Ibu Kota Lebanon)
Sedang Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Jumeri menyatakan, rencana pembukaan sekolah di zona kuning masih terus didiskusikan. “Sabar dulu, sedang proses,” kata mantan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Bawen, Kabupaten Semarang itu. (Faorick Pakpahan/Fahmi Bahtiar)
(ysw)
Lihat Juga :
