Memprihatinkan, PGRI Minta Pemerintah Fokus PJJ di Wilayah 3T
loading...
Sejumlah murid mengikuti proses belajar mengajar dengan tatap muka di kebon pisang. Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah sekolah di beberapa daerah telah mengaktifkan kembali kegiatan belajar tatap muka langsung. Namun, langkah itu masih mengundang pro kontra berbagai pihak, termasuk dari kalangan guru.
Wakil Sekretaris Jenderal PB PGRI Dudung Abdul Qodir menyadari pelaksanaan pendidikan jarak jauh (PJJ) atau belajar dari rumah dalam beberapa bulan di masa pandemi telah memunculkan ragam masalah. Mulai dari sarana prasarana seperti kepemilikan gawai, kuota internet, dan lainnya. (Baca juga: Survei Dosen S2 Fisipol UGM, Internet Jadi Kendala Utama PJJ di DIY )
Persoalan mendasar dari pelaksanaan PJJ daring, yaitu sarana prasarana dan alat. Misalnya, hampir 45-48 persen jaringan internet terganggu. Selain itu, hampir 48 persen anak juga tidak memiliki gawai. Hanya 35 persen anak yang punya gawai sendiri, sementara 20 persen mempunya gawai tetapi itu milik orang tua.
“Ini juga persoalan. Makanya pemerintah bersama dinas pendidikan, swasta, untuk duduk bareng menyiapkan strategi PJJ daring maupun luring. Modelnya harus bagaimana ketika di daerah pedalaman, pulau, sebenarnya kita harus menyiapkan guide-guide (petunjuk) itu,” terang Dudung kepada SINDOnews, Rabu (5/8/2020).
Sejauh ini, lanjut Dudung, para guru siap mengajar dengan sistem PJJ meski dengan berbagai persoalan dan kemampuan pelayanan yang berbeda-beda. Ketika belajar tatap muka, sebagian besar guru merasa senang karena pekerjaan mereka tidak terlalu berat dibanding melalui PJJ. (Baca juga: PGRI Usul Pemerintah Buat Diskresi Kebijakan Pembukaan Sekolah )
“Mereka lebih memilih belajar tatap muka, tetapi siapa yang mau menjamin kesehatan, keamanan guru dan siswa? Sehingga perlu ada aturan-aturan yang sedikit lentur tetapi tetap dengan ada standar-standar minimal protokol kesehatan yang diberlakukan dan berkoordinasi dengan IDAI, IDI atau gugus tugas,” ujar dia.
Terkait pembukaan sekolah di zona kuning atau oranye, ia menyadari ada desakan dari para orang tua, guru, dan siswa yang ingin segera belajar tatap muka. Namun, zona kuning merupakan zona berbahaya menurut para ahli kesehatan.
“Tetapi kalau diatur dengan sedemikian rupa, saya pikir bisa. Dan nyatanya, di bidang bisnis, pelayanan lain bisa dibuka, sementara (sekolah) kita tidak bisa membuka. Ini kan ada tanda tanya besar kenapa (tidak dibuka),” imbuh dia.
Ia berharap pemerintah menyiapkan sejumlah rencana jika sekolah kembali menggelar belajar tatap muka. Misalnya, membatasi jumlah yang belajar di sekolah, jadwal masuk juga dibatasi sehingga anak tidak jenuh belajar rumah.
PGRI ingin mengusulkan, kalau IDAI dan gugus tugas membolehkan, SD pun harusnya dibuka dengan syarat-syarat yang ketat. Ada relaksasi yang diberikan. Terlebih lagi, sekarang ini banyak juga anak-anak yang berkeliaran di luar rumah karena orang tuanya harus bekerja dan lainnya.
“Ini persoalan juga. Makanya harus dicari solusi. Sekarang siapa juga yang bisa menanggung kalau anak-anak berkeliaran di luar rumah? Mari kita duduk bareng mengedepankan bersama dan keselamatan anak dan guru sehingga (masalah) bisa terselesaikan. Intinya, membuat kebijakan itu how to solve the problem,” tandasnya.
Wakil Sekretaris Jenderal PB PGRI Dudung Abdul Qodir menyadari pelaksanaan pendidikan jarak jauh (PJJ) atau belajar dari rumah dalam beberapa bulan di masa pandemi telah memunculkan ragam masalah. Mulai dari sarana prasarana seperti kepemilikan gawai, kuota internet, dan lainnya. (Baca juga: Survei Dosen S2 Fisipol UGM, Internet Jadi Kendala Utama PJJ di DIY )
Persoalan mendasar dari pelaksanaan PJJ daring, yaitu sarana prasarana dan alat. Misalnya, hampir 45-48 persen jaringan internet terganggu. Selain itu, hampir 48 persen anak juga tidak memiliki gawai. Hanya 35 persen anak yang punya gawai sendiri, sementara 20 persen mempunya gawai tetapi itu milik orang tua.
“Ini juga persoalan. Makanya pemerintah bersama dinas pendidikan, swasta, untuk duduk bareng menyiapkan strategi PJJ daring maupun luring. Modelnya harus bagaimana ketika di daerah pedalaman, pulau, sebenarnya kita harus menyiapkan guide-guide (petunjuk) itu,” terang Dudung kepada SINDOnews, Rabu (5/8/2020).
Sejauh ini, lanjut Dudung, para guru siap mengajar dengan sistem PJJ meski dengan berbagai persoalan dan kemampuan pelayanan yang berbeda-beda. Ketika belajar tatap muka, sebagian besar guru merasa senang karena pekerjaan mereka tidak terlalu berat dibanding melalui PJJ. (Baca juga: PGRI Usul Pemerintah Buat Diskresi Kebijakan Pembukaan Sekolah )
“Mereka lebih memilih belajar tatap muka, tetapi siapa yang mau menjamin kesehatan, keamanan guru dan siswa? Sehingga perlu ada aturan-aturan yang sedikit lentur tetapi tetap dengan ada standar-standar minimal protokol kesehatan yang diberlakukan dan berkoordinasi dengan IDAI, IDI atau gugus tugas,” ujar dia.
Terkait pembukaan sekolah di zona kuning atau oranye, ia menyadari ada desakan dari para orang tua, guru, dan siswa yang ingin segera belajar tatap muka. Namun, zona kuning merupakan zona berbahaya menurut para ahli kesehatan.
“Tetapi kalau diatur dengan sedemikian rupa, saya pikir bisa. Dan nyatanya, di bidang bisnis, pelayanan lain bisa dibuka, sementara (sekolah) kita tidak bisa membuka. Ini kan ada tanda tanya besar kenapa (tidak dibuka),” imbuh dia.
Ia berharap pemerintah menyiapkan sejumlah rencana jika sekolah kembali menggelar belajar tatap muka. Misalnya, membatasi jumlah yang belajar di sekolah, jadwal masuk juga dibatasi sehingga anak tidak jenuh belajar rumah.
PGRI ingin mengusulkan, kalau IDAI dan gugus tugas membolehkan, SD pun harusnya dibuka dengan syarat-syarat yang ketat. Ada relaksasi yang diberikan. Terlebih lagi, sekarang ini banyak juga anak-anak yang berkeliaran di luar rumah karena orang tuanya harus bekerja dan lainnya.
“Ini persoalan juga. Makanya harus dicari solusi. Sekarang siapa juga yang bisa menanggung kalau anak-anak berkeliaran di luar rumah? Mari kita duduk bareng mengedepankan bersama dan keselamatan anak dan guru sehingga (masalah) bisa terselesaikan. Intinya, membuat kebijakan itu how to solve the problem,” tandasnya.
(mpw)
Lihat Juga :
