Rektor UMJ Dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Politik
Kamis, 09 November 2023 - 20:07 WIB
loading...
Rektor UMJ Prof. Dr. Ma’mun Murod dikukuhkan sebagai Guru Besar di Bidang Ilmu Politik. Foto/UMJ.
A
A
A
JAKARTA - Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Prof. Dr. Ma’mun Murod dikukuhkan sebagai Guru Besar di Bidang Ilmu Politik, Kamis (9/11/2023). Ma’mun merupakan guru besar ke-20 yang dimiliki UMJ dengan angka kredit sebesar 851,50.
Wakil Rektor I UMJ Dr. Muhammad Hadi mengatakan bahwa dikukuhkannya Prof. Ma’mun menjadi kebanggaan bagi UMJ karena Ma’mun merupakan dosen produktif yang pemikirannya banyak dirujuk melalui buku, jurnal dan tulisan di media massa.
Peryataan tersebut diakui oleh Ketua Badan Pembina Harian UMJ Prof. Dr. Abdul Mu’ti. Dalam sambutannya Mu’ti menyebut bahwa Ma’mun merupakan dosen yang sangat produktif dan gagasan yang disampaikan pada orasi ilmiah dinilai luar biasa dan mengandung kritik tajam.
Baca juga: 10 Sekolah Pariwisata Favorit dan Terpopuler di Indonesia, Lulusannya Terjamin
“Dengan pengukuhan ini kami yakin bahwa perkembangan kampus UMJ akan semakin dirasakan manfaatnya secara langsung oleh seluruh masyarakat,” ungkapnya, melalui siaran pers, Kamis (9/11/2023).
Menurutnya, pengukuhan ini menunjukkan bahwa dua sayap besar Islam di Indonesia telah melahirkan intelektual yang dapat melintas dua ormas yaitu Ma’mun, kader Muhammadiyah yang berlatar belakang keluarga Nahdlatul Ulama.
“Kita dalam berbagai hal memang harus memperkuat kekuatan-kekuatan yang didukung oleh sayap Islam yang moderat. Ini menjadi bagian penting dari peningkatan kualitas UMJ untuk mencerdaskan umat dan kehidupan bangsa,” pungkas Mu’ti.
Baca juga: Apa Saja Perbedaan SIPSS dan Akpol? Ini Penjelasannya
Hal senada disampaikan oleh Kepala LLDIKTI Wilayah III Prof. Dr. Toni Toharudin. Menurutnya pengukuhan Prof. Ma’mun merupakan prestasi dan kebanggaan bagi LLDIKTI Wilayah 3.
Toni bertutur bahwa Ma’mun adalah akademisi yang layak dijadikan teladan bagi anak bangsa karena dapat memadukan dunia akademis, aktivis, dan pesantren. Terlebih saat ini telah menyandang gelar Guru Besar yang memiliki peran penting sebagai bagian dari penentu arah kehidupan bangsa.
“Dunia politik Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan dan persoalan kompleks seperti korupsi dan lain-lain. Oleh karenanya dibutuhkan peran Guru Besar untuk turut serta dalam mengupayakan politik berkeadaban agar menghasilkan pemimpin berkualitas dan jujur,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Toni mengharapkan agar gelar Guru Besar dapat mendorong semangat Ma’mun untuk berperan dalam mengupayakan perubahan pelembagaan demokrasi di Indonesia ke arah yang lebih baik.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. Haedar Nashir yang hadir di acara pengukuhan, menyatakan bahwa orasi ilmiah Prof. Ma’mun bertajuk Dialektika Islam dan Pancasila: Dari Ideologi Menuju Aktualisasi, menegaskan kembali bahwa Indonesia adalah negara Pancasila. Menurutnya, Guru Besar ke-283 di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah merupakan sosok pencari ilmu yang luar biasa.
"Terima kasih telah menegaskan kembali bahwa Indonesia adalah negara Pancasila. Kita ingin mengakhiri perdebatan politik lampau. Tidak cukup dengan konsensus bahwa Indonesia adalah negara Pancasila, tapi kita harus membangun Indonesia ini menjadi negara daarul ahdi wassyahadah yaitu Indonesia berkemajuan," pungkas Haedar.
Ma’mun ditetapkan sebagai Guru Besar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 37257/M/07/23.
Wakil Rektor I UMJ Dr. Muhammad Hadi mengatakan bahwa dikukuhkannya Prof. Ma’mun menjadi kebanggaan bagi UMJ karena Ma’mun merupakan dosen produktif yang pemikirannya banyak dirujuk melalui buku, jurnal dan tulisan di media massa.
Peryataan tersebut diakui oleh Ketua Badan Pembina Harian UMJ Prof. Dr. Abdul Mu’ti. Dalam sambutannya Mu’ti menyebut bahwa Ma’mun merupakan dosen yang sangat produktif dan gagasan yang disampaikan pada orasi ilmiah dinilai luar biasa dan mengandung kritik tajam.
Baca juga: 10 Sekolah Pariwisata Favorit dan Terpopuler di Indonesia, Lulusannya Terjamin
“Dengan pengukuhan ini kami yakin bahwa perkembangan kampus UMJ akan semakin dirasakan manfaatnya secara langsung oleh seluruh masyarakat,” ungkapnya, melalui siaran pers, Kamis (9/11/2023).
Menurutnya, pengukuhan ini menunjukkan bahwa dua sayap besar Islam di Indonesia telah melahirkan intelektual yang dapat melintas dua ormas yaitu Ma’mun, kader Muhammadiyah yang berlatar belakang keluarga Nahdlatul Ulama.
“Kita dalam berbagai hal memang harus memperkuat kekuatan-kekuatan yang didukung oleh sayap Islam yang moderat. Ini menjadi bagian penting dari peningkatan kualitas UMJ untuk mencerdaskan umat dan kehidupan bangsa,” pungkas Mu’ti.
Baca juga: Apa Saja Perbedaan SIPSS dan Akpol? Ini Penjelasannya
Hal senada disampaikan oleh Kepala LLDIKTI Wilayah III Prof. Dr. Toni Toharudin. Menurutnya pengukuhan Prof. Ma’mun merupakan prestasi dan kebanggaan bagi LLDIKTI Wilayah 3.
Toni bertutur bahwa Ma’mun adalah akademisi yang layak dijadikan teladan bagi anak bangsa karena dapat memadukan dunia akademis, aktivis, dan pesantren. Terlebih saat ini telah menyandang gelar Guru Besar yang memiliki peran penting sebagai bagian dari penentu arah kehidupan bangsa.
“Dunia politik Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan dan persoalan kompleks seperti korupsi dan lain-lain. Oleh karenanya dibutuhkan peran Guru Besar untuk turut serta dalam mengupayakan politik berkeadaban agar menghasilkan pemimpin berkualitas dan jujur,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Toni mengharapkan agar gelar Guru Besar dapat mendorong semangat Ma’mun untuk berperan dalam mengupayakan perubahan pelembagaan demokrasi di Indonesia ke arah yang lebih baik.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. Haedar Nashir yang hadir di acara pengukuhan, menyatakan bahwa orasi ilmiah Prof. Ma’mun bertajuk Dialektika Islam dan Pancasila: Dari Ideologi Menuju Aktualisasi, menegaskan kembali bahwa Indonesia adalah negara Pancasila. Menurutnya, Guru Besar ke-283 di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah merupakan sosok pencari ilmu yang luar biasa.
"Terima kasih telah menegaskan kembali bahwa Indonesia adalah negara Pancasila. Kita ingin mengakhiri perdebatan politik lampau. Tidak cukup dengan konsensus bahwa Indonesia adalah negara Pancasila, tapi kita harus membangun Indonesia ini menjadi negara daarul ahdi wassyahadah yaitu Indonesia berkemajuan," pungkas Haedar.
Ma’mun ditetapkan sebagai Guru Besar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 37257/M/07/23.
(nnz)
Lihat Juga :
