Pakar Ilmu Komunikasi Apresiasi Respons Cepat Pemerintah Terkait TikTok Shop

Sementara itu Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan (UPH) yang juga Ketua Forum Sinologi Indonesia (FSI) Johanes Herlijanto menyatakan dirinya mengapresiasi respons cepat pemerintah menyikapi keresahan masyarakat terkait TikTok Shop. Berdasarkan penelusuran di media, kata Johanes, keresahan masyarakat terhadap praktik perdagangan melalui aplikasi TikTok pada umumnya terkait dengan beberapa hal.

Pertama adalah keresahan yang berkaitan dengan kekhawatiran terhadap maraknya produk-produk import yang membanjiri pasar Indonesia, melalui aplikasi jual beli platform digital, termasuk melalui aplikasi TikTok shop.

Keresahan kedua terkait erat dengan kecurigaan adanya praktik predatory pricing, yaitu penerapan diskon yang tak masuk akal bagi barang-barang yang dicurigai merupakan produk impor.

Hal berikutnya yang menjadi sumber keresahan dalam masyarakat adalah kekhawatiran TikTok meluncurkan Project S di Indonesia. Sebagai informasi, istilah Project S ini mengacu pada upaya TikTok untuk mengumpulkan data mengenai jenis produk yang paling dicari di sebuah masyarakat, misalnya di Indonesia.

Berdasarkan data tersebut, TikTok lalu menyiapkan produk dari rekanan mereka di China, atau bahkan hasil produksi TikTok sendiri, untuk dipasarkan di dalam masyarakat yang datanya telah mereka koleksi itu.

Tentu saja, harga yang mereka tawarkan akan jauh lebih murah di banding yang beredar dalam masyarakat tersebut, sehingga secara logis masyarakat akan memilih untuk membeli produk-produk itu.

“Bila pembanjiran barang impor di atas, apalagi dibarengi dengan pelaksanaan project S di atas di Indonesia dibiarkan terjadi maka UMKM di Indonesia, atau bahkan industri lokal yang lebih besar sekali pun, akan terkena dampak negatif,” tutur Johanes.

Oleh karenanya, lanjut Johanes, meski TikTok telah membantah bahwa perusahaan ini melakukan hal-hal yang dituduhkan di atas, bantahan tersebut belum berhasil menyurutkan keresahan-keresahan yang berkembang dalam masyarakat.

Apalagi, menurut Johanes, terdapat beberapa keresahan pula dalam masyarakat Indonesia mengenai praktik shadow banning yang dicurigai telah dilakukan TikTok kepada beberapa pemilik UMKM sehingga produk mereka tidak muncul dalam pencarian, dan digantikan dengan produk-produk yang dipasarkan oleh TikTok sendiri.

Dalam keterangannya, Johanes juga merujuk pada kekhawatiran di luar hal-hal yang terkait erat dengan dunia bisnis. Menurutnya, beberapa pemerhati juga mengkhawatirkan hal-hal lain yang juga berpotensi membawa resiko bagi Indonesia, seperti penguasaan big data yang terkait data demografi di Indonesia, yang tentu berada di tangan pengelola aplikasi tersebut.