Pakar Ilmu Komunikasi Apresiasi Respons Cepat Pemerintah Terkait TikTok Shop
Jum'at, 17 November 2023 - 13:28 WIB
loading...
A
A
A
Sebagai pemerhati China, Johanes mengkhawatirkan kemungkinan TikTok dipergunakan untuk menyebarluaskan cerita-cerita yang sejalan dengan yang diinginkan pemerintah China untuk disampaikan kepada masyarakat di luar China, termasuk Indonesia.
“Tanda-tanda seperti itu telah terlihat dari berbagai video yang seringkali melakukan glorifikasi terhadap RRC dan perkembangan di negeri itu yang disebarluaskan melalui aplikasi media sosial TikTok, meski tentu saja video-video semacam itu tidak hanya beredar di TikTok, tetapi juga marak pada berbagai platform media sosial lain yang memungkinkan penggunanya berbagi konten video,” pungkasnya.
Oleh karena itu, dosen jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan (UPH) itu menyampaikan apresiasinya bila pemerintah tidak hanya memandang kasus TikTok sebatas masalah perizinan, seperti yang belakangan ini didengungkan.
Menurutnya, masalah perizinan tentu akan dengan mudah diselesaikan dengan permohonan izin sesegera mungkin. “Namun sebelum memberikan izin, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan kepentingan UMKM dalam bidang bisnis, yang kemungkinan akan terganggu dengan beroperasi kembalinya kegiatan jual beli melalui aplikasi TikTok, bila mereka telah menyelesaikan perizinan,” tuturnya.
Pandangan senada diungkapkan Tb. Fiki C. Satari, Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Fiki menyatakan bahwa meski nilai ekonomi digital Indonesia pada tahun 2027 diproyeksikan tumbuh mencapai Rp. 3,216 triliun, yang merupakan 2,5 kali lebih besar dibandingkan tahun 2027, masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi Indonesia.
Tantangan itu antara lain adalah, pertama, 90% produk yang dijual melalui perdagangan elektronik (e-commerce) adalah barang impor. Kedua adalah kecenderungan reseller produk impor ilegal. Ketiga adalah adanya predatory pricing yang disebabkan lapangan bermain tak setara karena produk ilegal tidak bayar pajak, tidak penuhi persyaratan izin dan sertifikasi dan sebab-sebab lainnya.
Kemudian tantangan keempat adalah adanya praktik monopoli data oleh platform asing. Menurutnya, tantangan-tantangan di atas menyebabkan matinya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak pada bidang produksi dan yang berdagang di pasar luar jaringan (luring), anjloknya serapan tenaga kerja, dan kekalahan platform perdagangan daring lokal dalam bersaing.
Ia juga menerangkan bahwa kondisi e-commerce di Indonesia saat ini adalah adanya penguasaan hulu dan hilir oleh platform asal China yang semakin menguasai dan mendominasi pasar, yang mengakibatkan makin tergerusnya platform lokal. Selain melalui TikTok, Satari mengatakan bahwa produk produk asal China itu masuk melalui berbagai platform asal China lain
“Tanda-tanda seperti itu telah terlihat dari berbagai video yang seringkali melakukan glorifikasi terhadap RRC dan perkembangan di negeri itu yang disebarluaskan melalui aplikasi media sosial TikTok, meski tentu saja video-video semacam itu tidak hanya beredar di TikTok, tetapi juga marak pada berbagai platform media sosial lain yang memungkinkan penggunanya berbagi konten video,” pungkasnya.
Oleh karena itu, dosen jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan (UPH) itu menyampaikan apresiasinya bila pemerintah tidak hanya memandang kasus TikTok sebatas masalah perizinan, seperti yang belakangan ini didengungkan.
Menurutnya, masalah perizinan tentu akan dengan mudah diselesaikan dengan permohonan izin sesegera mungkin. “Namun sebelum memberikan izin, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan kepentingan UMKM dalam bidang bisnis, yang kemungkinan akan terganggu dengan beroperasi kembalinya kegiatan jual beli melalui aplikasi TikTok, bila mereka telah menyelesaikan perizinan,” tuturnya.
Pandangan senada diungkapkan Tb. Fiki C. Satari, Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Fiki menyatakan bahwa meski nilai ekonomi digital Indonesia pada tahun 2027 diproyeksikan tumbuh mencapai Rp. 3,216 triliun, yang merupakan 2,5 kali lebih besar dibandingkan tahun 2027, masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi Indonesia.
Tantangan itu antara lain adalah, pertama, 90% produk yang dijual melalui perdagangan elektronik (e-commerce) adalah barang impor. Kedua adalah kecenderungan reseller produk impor ilegal. Ketiga adalah adanya predatory pricing yang disebabkan lapangan bermain tak setara karena produk ilegal tidak bayar pajak, tidak penuhi persyaratan izin dan sertifikasi dan sebab-sebab lainnya.
Kemudian tantangan keempat adalah adanya praktik monopoli data oleh platform asing. Menurutnya, tantangan-tantangan di atas menyebabkan matinya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak pada bidang produksi dan yang berdagang di pasar luar jaringan (luring), anjloknya serapan tenaga kerja, dan kekalahan platform perdagangan daring lokal dalam bersaing.
Ia juga menerangkan bahwa kondisi e-commerce di Indonesia saat ini adalah adanya penguasaan hulu dan hilir oleh platform asal China yang semakin menguasai dan mendominasi pasar, yang mengakibatkan makin tergerusnya platform lokal. Selain melalui TikTok, Satari mengatakan bahwa produk produk asal China itu masuk melalui berbagai platform asal China lain
(wyn)
Lihat Juga :
