Ganjar Pranowo Bahas Infrastruktur Pendidikan di Papua: Ternyata Masih Ada 600 Ribu Anak Tidak Sekolah

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo , menyoroti permasalahan infrastruktur pendidikan di Papua saat melakukan kunjungan di Sorong Raya, Papua Barat Daya.

Selama kunjungan tersebut, ia menegaskan komitmennya untuk membawa Papua ke arah yang lebih baik.

Ganjar tiba di Komplek Kokoda Kilometer 8, Kota Sorong, disambut oleh masyarakat dari Inanwatan, Matemani, Kais, dan Kokoda (Imekko).

Kunjungan ini, seperti sebelumnya, merupakan bagian dari upayanya untuk mendengar aspirasi masyarakat secara langsung.

Menurut Ganjar, Papua adalah bagian tak terpisahkan dari Indonesia dan harus menjadi fokus utama dalam pembangunan ke depan.

Baca juga: Akses Pendidikan di Papua Belum Merata, Ganjar: Pembangunan SDM di Jadi Prioritas

"Kami hadir di sini untuk melihat sendiri, bersentuhan langsung dengan masyarakat, dan membuka telinga, mata, termasuk hati kami untuk melihat kondisi yang ada," ujar Ganjar pada Rabu (22/11/2023).

Ganjar sepakat dengan prioritas pembangunan yang disampaikan masyarakat di Bumi Cenderawasih, termasuk penuntasan rumah tidak layak huni, lapangan kerja, dan infrastruktur pendidikan di Papua.

"Dalam beberapa masukan, kami mendengar tentang rumah tidak layak huni dan pendidikan. Beberapa di antaranya lulus tetapi kesulitan mencari pekerjaan. Ini membutuhkan pelatihan. Masalah lainnya adalah putus sekolah," jelas Ganjar.

Ia menjanjikan komunikasi dengan jaringan yang ada untuk mencari solusi.

Kepala Suku Imekko Kota Sorong dan Sorong Raya, Ibrahim Wugaje, menyambut baik kedatangan Ganjar di wilayahnya dan menyerahkan dokumen berisi pesan moral dan amanah masyarakat adat suku besar Imeko kepada Ganjar Pranowo.

"Terima kasih atas kedatangan Bapak. Saya mewakili masyarakat Kokoda mendukung Bapak di Pilpres yang akan datang," tandas Ibrahim.

Infrastruktur Pendidikan di Papua dan 600 Ribu Anak Papua Putus Sekolah

Permasalahan Infrastruktur pendidikan di Papua masih menjadi penyebab dari masalah besar. Dilansir dari salah satu media nasional, lebih dari 620 ribu anak di jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK di Papua tidak bersekolah atau tidak menyelesaikan pendidikannya.

Baca juga: Ganjar Pranowo: Fokus Utama Saya Pendidikan dan Kesehatan

Penyebabnya kompleks, dan solusi yang tepat harus dicari dengan hati-hati karena adanya berbagai keterbatasan.
Menurut pakar pendidikan dari Universitas Papua, Dr. Agus Irianto Sumule, kekurangan tenaga guru menjadi masalah mendasar.

"Problem mendasarnya itu, kalau saya melihatnya, adalah kekurangan tenaga guru. Kita menyelesaikan masalah pendidikan, itu harus dimulai dari ketersediaan tenaga guru, baik tenaga guru untuk tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK," kata Agus.

Data yang dikirimkan Agus mencatat lebih dari 244 ribu anak di jenjang SD, lebih dari 224 ribu di jenjang SMP, dan lebih dari 151 ribu di jenjang SMA/SMK tidak bersekolah.

Kekurangan lebih dari 20 ribu guru di seluruh Papua menjadi salah satu tantangan utama.

Langkah mengatasi masalah ini antara lain dengan merekrut guru melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, proses tersebut menghadapi kendala di beberapa provinsi Papua, yang tergolong lamban dalam menutupi kebutuhan guru.

Derek Hegemur, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Papua, memastikan bahwa proses tersebut akan selesai pada bulan Juni.

Selain kekurangan guru, Papua juga dihadapkan pada persoalan geografis yang menyulitkan akses anak-anak ke sekolah. Solusi seperti konsep asrama tengah diwacanakan untuk mengatasi jarak tempuh yang jauh.

Tantangan lainnya adalah kesadaran orang tua di Papua untuk melihat pendidikan sebagai kebutuhan penting bagi anak-anak mereka.

Diperlukan upaya pemerintah daerah dalam menyediakan lebih banyak beasiswa dengan distribusi yang adil.

Meskipun Papua membutuhkan lebih banyak lembaga pendidikan untuk memberi inspirasi bagi generasi muda, keberhasilan beberapa sekolah swasta menunjukkan bahwa kunci perbaikan terletak pada sektor infrastruktur pendidikan di Papua itu sendiri.