LSPR akan Buka Program S3 Komunikasi di Awal 2024

JAKARTA - LSPR Institute of Communication And Business akan membuka program pendidikan tingkat doktoral (S3) Komunikas i pada awal 2024 mendatang. Hal ini untuk membantu pemerintah meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi.

Dosen LSPR Syafiq Assegaf mengatakan, program doktoral komunikasi itu diinisiasi LSPR berhubung banyaknya minat calon mahasiswa, termasuk lulusan magister (S2) LSPR sendiri.

Menurutnya, selama beberapa tahun belakangan alumni S2 LSPR menyatakan keinginannya untuk memperoleh pendidikan setara S3 komunikasi di lembaga yang kredibel dan bermutu.

"Tentu saja akses kepada pendidikan mesti disertai peningkatan mutu, sebab tanpa kualitas yang baik maka akses itu bisa menjadi sia-sia. Syukurlah, upaya peningkatan mutu LSPR telah menunjukkan hasil yang menggembirakan," ujarnya, dalam keterangan resmi, Rabu (13/12/2023).

Baca juga: Mau Studi Komunikasi di Kampus Favorit, Ini Jurusan dan Biaya Kuliah LSPR 2024

Dia menjelaskan, pembukaan S3 Komunikasi termasuk program LSPR untuk membantu meningkatkan angka partisipasi belajar di perguruan tinggi selain dengan program blended learnung dan membuka jurusan S2 Komunikasi Kesehatan.

APK perguruan tinggi (PT) masyarakat Indonesia saat ini masih berada di angka 31,16 persen di tahun 2022 (BPS, 2022).

Dia menjelaskan, hingga akhir 2023 ini, jumlah peserta didik program blended learning LSPR mencapai 1.280 orang.

Terdapat pula sejumlah mahasiswa dari luar negeri seperti Jerman, Dubai, Qatar, Jepang, Malaysia dan Timor Leste. Melalui blended learning, mahasiswa dapat mengatur waktu belajar secara mandiri (misalnya dari rumah) dan hanya datang ke kampus bila diperlukan.

Baca juga: Pertama di Indonesia, LSPR Institute Buka Program Doktoral Kelas Dunia

"Melalui pemanfaatan teknologi informasi yang ada, mahasiswa dapat mengakses materi belajar kapan saja dan di mana saja, sehingga memiliki fleksibilitas waktu dan ruang sesuai dengan kebutuhannya," ucapnya.

Dia mengatakan, secara serius LSPR terus membantu usaha pemerintah dalam pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan, sebagaimana diatur perundang-undangan yang mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.