Kemendikbud Klarifikasi Terkait Kluster COVID-19 di Satuan Pendidikan
loading...
Dirjen Pendidikan Paud, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Jumeri. Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kemendikbud melakukan klarifikasi ke daerah-daerah yang dilaporkan muncul klaster COVID-19 baru di satuan pendidikan.
Dirjen Pendidikan Paud, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Jumeri mengatakan, untuk di Papua disebutkan bahwa ada 289 peserta didik yang terpapar Corona.
Dia meluruskan bahwa siswa yang terpapar di Papua ini bukan terjadi pada Agustus ini. Melainkan ini adalah akumulasi orang yang terpapar Corona dari Maret sampai Agustus. (Baca juga: Pemerintah Persilahkan Dana BOS untuk Biayai Rapid Test Siswa dan Guru )
"Itu jumlah peserta didik atau anak usia 0-18 tahun yang terpapar COVID-19 dalam kehidupan sehari-harinya. Tidak di sekolah atau satuan pendidikannya," katanya pada Bincang Sore, Kamis (13/8).
Mantan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah ini menerangkan, untuk Balikpapan juga dikabarkan ada satu guru yang terpapar. Namun guru itu tertular dari tetangganya dan tidak dalam posisi ada di sekolah.
"Kemudian dia isolasi dirumahnya. Tidak melaksankaan kegiatan belajar mengajar dan di Balikpapan belum dilaksanakan pembukaan tatap muka," katanya. (Baca juga: 1.410 Sekolah Sudah Lakukan Belajar Tatap Muka di Zona Hijau dan Kuning )
Kemudian peristiwa yang terjadi di Pontianak, jelasnya, dilaporkan 14 siswa dan 8 guru di jenjang SMA dinyatakan reaktif COVID-19. Dia mengungkapkan, yang terjadi di Pontianak adalah mereka dinyatakan reaktif karena Gubernur Kalimantan melakukan tes swab kepada guru dan random tes kepada siswa untuk menghadapi pembukaan sekolah. Hasilnya ada 14 siswa dan 8 guru yang reaktif.
"Jadi yang terjadi di Pontianak, Kalimantan Barat ini adalah contoh praktek baik dari proses persiapan menghadapi pembukaan sekolah tatap muka," jelasnya.
Dia menjelaskan, gubernur Kalimantan Barat melakukan tes tersebut sebelum sekolah beroperasi. Lalu setelah diketahui ada yang reaktif, katanya, maka rencana pembukaan sekolah tatap muka di Pontianak pun ditunda.
Selanjutnya di Tulungagung, Jawa Timur disebutkan ada siswa SD yang reaktif. Jumeri menjelaskan, siswa SD itupun tidak sedang dalam belajar di sekolah. Siswa itu reaktif karena tertular dari orangtuanya yang sering bepergian karena berprofesi sebagai pedagang. (Baca juga: Guru Diingatkan PJJ Jangan Terlalu Membebani Siswa )
Siswa SD di Tulungagung itu juga diketahui terkena Corona karena gurunya yang sedang mendatangi siswa itu untuk memberikan pelajaran.
Sementara untuk kejadian di SMKN 1 Gunem, Rembang, Jawa Tengah Jumeri menjelaskan jika ada guru yang positif di sekolah namun kejadian ini terjadi ketika kegiatan belajar mengajar di SMK di Jawa Tengah memang belum membuka sekolah tatap muka.
"Penularan bukan dari satuan pendidikan tetapi dari unsur lain di pemerintah daerah. Bukan karena pada satuan pendidikan," ungkapnya.
Jumeri mengatakan, Kemendikbud menyadari bahwa pada saat sekolah tatap muka dilakukan pasti ada resiko-resiko yang mungkin terjadi di sekolah.
Oleh karena itu Kemendikbud pun telah memberikan penegasan kepada dinas pendidikan di kabupaten kota dan provinsi bahwa pembukaan itu harus dilakukan atas izin satgas gugus tugas COVID-19 setempat yang paling mengetahui tentang kondisi daerah tersebut.
Selain itu, ujarnya, ketika satu sekolah mengajukan izin pembukaan sekolah tatap muka maka permohonan izin itu diverifikasi dan divalidasi di lapangan untuk memastikan bahwa satuan pendidikan itu siap melaksanakan tatap muka dengan protokol kesehatan sehingga bisa tetap melindungi guru, siswa, dan keluarga.
Dirjen Pendidikan Paud, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Jumeri mengatakan, untuk di Papua disebutkan bahwa ada 289 peserta didik yang terpapar Corona.
Dia meluruskan bahwa siswa yang terpapar di Papua ini bukan terjadi pada Agustus ini. Melainkan ini adalah akumulasi orang yang terpapar Corona dari Maret sampai Agustus. (Baca juga: Pemerintah Persilahkan Dana BOS untuk Biayai Rapid Test Siswa dan Guru )
"Itu jumlah peserta didik atau anak usia 0-18 tahun yang terpapar COVID-19 dalam kehidupan sehari-harinya. Tidak di sekolah atau satuan pendidikannya," katanya pada Bincang Sore, Kamis (13/8).
Mantan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah ini menerangkan, untuk Balikpapan juga dikabarkan ada satu guru yang terpapar. Namun guru itu tertular dari tetangganya dan tidak dalam posisi ada di sekolah.
"Kemudian dia isolasi dirumahnya. Tidak melaksankaan kegiatan belajar mengajar dan di Balikpapan belum dilaksanakan pembukaan tatap muka," katanya. (Baca juga: 1.410 Sekolah Sudah Lakukan Belajar Tatap Muka di Zona Hijau dan Kuning )
Kemudian peristiwa yang terjadi di Pontianak, jelasnya, dilaporkan 14 siswa dan 8 guru di jenjang SMA dinyatakan reaktif COVID-19. Dia mengungkapkan, yang terjadi di Pontianak adalah mereka dinyatakan reaktif karena Gubernur Kalimantan melakukan tes swab kepada guru dan random tes kepada siswa untuk menghadapi pembukaan sekolah. Hasilnya ada 14 siswa dan 8 guru yang reaktif.
"Jadi yang terjadi di Pontianak, Kalimantan Barat ini adalah contoh praktek baik dari proses persiapan menghadapi pembukaan sekolah tatap muka," jelasnya.
Dia menjelaskan, gubernur Kalimantan Barat melakukan tes tersebut sebelum sekolah beroperasi. Lalu setelah diketahui ada yang reaktif, katanya, maka rencana pembukaan sekolah tatap muka di Pontianak pun ditunda.
Selanjutnya di Tulungagung, Jawa Timur disebutkan ada siswa SD yang reaktif. Jumeri menjelaskan, siswa SD itupun tidak sedang dalam belajar di sekolah. Siswa itu reaktif karena tertular dari orangtuanya yang sering bepergian karena berprofesi sebagai pedagang. (Baca juga: Guru Diingatkan PJJ Jangan Terlalu Membebani Siswa )
Siswa SD di Tulungagung itu juga diketahui terkena Corona karena gurunya yang sedang mendatangi siswa itu untuk memberikan pelajaran.
Sementara untuk kejadian di SMKN 1 Gunem, Rembang, Jawa Tengah Jumeri menjelaskan jika ada guru yang positif di sekolah namun kejadian ini terjadi ketika kegiatan belajar mengajar di SMK di Jawa Tengah memang belum membuka sekolah tatap muka.
"Penularan bukan dari satuan pendidikan tetapi dari unsur lain di pemerintah daerah. Bukan karena pada satuan pendidikan," ungkapnya.
Jumeri mengatakan, Kemendikbud menyadari bahwa pada saat sekolah tatap muka dilakukan pasti ada resiko-resiko yang mungkin terjadi di sekolah.
Oleh karena itu Kemendikbud pun telah memberikan penegasan kepada dinas pendidikan di kabupaten kota dan provinsi bahwa pembukaan itu harus dilakukan atas izin satgas gugus tugas COVID-19 setempat yang paling mengetahui tentang kondisi daerah tersebut.
Selain itu, ujarnya, ketika satu sekolah mengajukan izin pembukaan sekolah tatap muka maka permohonan izin itu diverifikasi dan divalidasi di lapangan untuk memastikan bahwa satuan pendidikan itu siap melaksanakan tatap muka dengan protokol kesehatan sehingga bisa tetap melindungi guru, siswa, dan keluarga.
(mpw)
Lihat Juga :
