Kampanye Go Public Fund Education, PB PGRI Ingatkan Pemerintah Pentingnya Investasi Pendidikan
Jum'at, 26 April 2024 - 14:22 WIB
loading...
Ketua Umum PB PGRI Prof Unifah Rosyidi pada seminar Go Public Fund Education, Kamis (25/4/2024). Foto/YouTube PB PGRI.
A
A
A
JAKARTA - PB PGRI bekerja sama dengan organisasi guru tingkat global Education International turut mengkampanyekan Go Public Fund Education. PB PGRI adalah satu-satunya organisasi guru perwakilan dari Indonesia yang bersama 198 negara yang tergabung dalam anggota Education International.
Ketua Umum PB PGRI Prof Unifah Rosyidi menjelaskan, gerakan Go Public Fund Education ini ditujukan untuk mendorong pemerintah di seluruh negara agar mengalokasikan dana pendidikan yang memadai untuk pendidikan yang berkualitas.
Pemerintah dan pemerintah daerah didorong untuk berinvestasi dalam pendidikan, pemenuhan kebutuhan guru, dan peningkatan profesionalisme guru, sebagai bentuk investasi masa depan untuk kemajuan bangsa.
Baca juga: PB PGRI Dorong Guru Swasta yang Lolos PPPK Kembali Mengajar ke Sekolah Asal
"Pemerintah sudah seharusnya memberikan lingkungan kerja yang memadai untuk guru, memberikan pelatihan yang cukup sesuai kebutuhan, mengurangi berbagai beban tugas administrasi, dan memberikan gaji serta tunjangan yang memadai, dan memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan yang luas, guru yang berkualitas dan profesional, dan pendidikan yang inklusif dan merata," katanya, dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (26/4/2024).
Setiap siswa berhak memiliki guru yang berkualitas dengan didukung oleh lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Hal ini sejalan dengan sasaran pembangunan yang berkelanjutan “SDG 4 Goal” yaitu pendidikan yang bermutu melalui pemenuhan pendidikan yang inklusif dan merata.
Selain itu, UN high panel merekomendasikan bahwa investasi terhadap guru dan pendidik dianggap sebagai strategi yang paling efektif dan kuat dalam membangun pendidikan.
PGRI sebagai satu-satunya anggota Education International dari Indonesia, bersama 198 negara yang tergabung dalam anggota Education International juga akan turut serta dalam gerakan kampanye Go Public Fund Education yang dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan salah satunya adalah Seminar Internasional tentang Go Public Fund Education.
Baca juga: PB PGRI Usul Pembentukan Badan dan Komisi Khusus untuk Atasi Permasalahan Guru
Seminar ini untuk mensosialisasikan, mengkampanyekan, dan melakukan dialog sosial untuk mendorong komitmen pemerintah dalam membiayai pendidikan yang berkualitas dan inklusif dengan mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan pendidikan dan undang-undang yang berlaku.
PGRI sebagai organisasi perjuangan, organisasi profesi dan ketenagakerjaan selama ini aktif turut andil dalam mewujudkan tercapainya SDG Goal 4: Pendidikan berkualitas di Indonesia melalui kemitraan strategis dengan pemerintah dengan mengawal pemenuhan anggaran pendidikan 20 persen untuk biaya pendidikan baik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
Dalam menghadapi tantangan pendidikan yang kompleks, PGRI memandang pentingnya alokasi dana yang memadai untuk mendukung biaya pendidikan bermutu, termasuk pembangunan infrastruktur, kepastian status guru, peningkatan kesejahteraan guru, dan pemenuhan kebutuhan pendidikan lainnya.
"Melalui gerakan ini, PGRI berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak guru dan siswa, serta memastikan bahwa pendidikan tetap menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional," ungkapnya.
Sementara itu Direktur Education International, Angelo Gavrielatos, mengatakan, pihaknya mendukung PB PGRI soal penegakan anggaran 20 persen APBN untuk pendidikan. Menurutnya, penerapan anggaran 20 persen APBN langsung untuk pendidikan cukup mengkhawatirkan di Indonesia.
“Kalau di Indonesia, yang terjadi itu luar biasa. Kedua puluh persen anggaran itu tidak langsung ke pendidikan, dibagi-bagi kemana-mana. Seharusnya itu langsung ke pendidikan,” katanya.
Menurutnya, pemerintah seharusnya benar-benar berinvestasi dalam pendidikan. Pasalnya, persoalan paling besar di tingkat global saat ini adalah krisis kekurangan guru.
Berdasarkan data Unesco, katanya, kekurangan guru di tingkat dunia mencapai 44 juta guru. “Dan di ASEAN, itu 4,5 juta guru. Sementara di Indonesia, itu lebih dari 1 juta kekurangannya. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah investasi kepada guru ini juga supaya mencegah eksodus dari profesi guru di kalangan anak muda,” pungkasnya.
Ketua Umum PB PGRI Prof Unifah Rosyidi menjelaskan, gerakan Go Public Fund Education ini ditujukan untuk mendorong pemerintah di seluruh negara agar mengalokasikan dana pendidikan yang memadai untuk pendidikan yang berkualitas.
Pemerintah dan pemerintah daerah didorong untuk berinvestasi dalam pendidikan, pemenuhan kebutuhan guru, dan peningkatan profesionalisme guru, sebagai bentuk investasi masa depan untuk kemajuan bangsa.
Baca juga: PB PGRI Dorong Guru Swasta yang Lolos PPPK Kembali Mengajar ke Sekolah Asal
"Pemerintah sudah seharusnya memberikan lingkungan kerja yang memadai untuk guru, memberikan pelatihan yang cukup sesuai kebutuhan, mengurangi berbagai beban tugas administrasi, dan memberikan gaji serta tunjangan yang memadai, dan memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan yang luas, guru yang berkualitas dan profesional, dan pendidikan yang inklusif dan merata," katanya, dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (26/4/2024).
Setiap siswa berhak memiliki guru yang berkualitas dengan didukung oleh lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Hal ini sejalan dengan sasaran pembangunan yang berkelanjutan “SDG 4 Goal” yaitu pendidikan yang bermutu melalui pemenuhan pendidikan yang inklusif dan merata.
Selain itu, UN high panel merekomendasikan bahwa investasi terhadap guru dan pendidik dianggap sebagai strategi yang paling efektif dan kuat dalam membangun pendidikan.
PGRI sebagai satu-satunya anggota Education International dari Indonesia, bersama 198 negara yang tergabung dalam anggota Education International juga akan turut serta dalam gerakan kampanye Go Public Fund Education yang dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan salah satunya adalah Seminar Internasional tentang Go Public Fund Education.
Baca juga: PB PGRI Usul Pembentukan Badan dan Komisi Khusus untuk Atasi Permasalahan Guru
Seminar ini untuk mensosialisasikan, mengkampanyekan, dan melakukan dialog sosial untuk mendorong komitmen pemerintah dalam membiayai pendidikan yang berkualitas dan inklusif dengan mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan pendidikan dan undang-undang yang berlaku.
PGRI sebagai organisasi perjuangan, organisasi profesi dan ketenagakerjaan selama ini aktif turut andil dalam mewujudkan tercapainya SDG Goal 4: Pendidikan berkualitas di Indonesia melalui kemitraan strategis dengan pemerintah dengan mengawal pemenuhan anggaran pendidikan 20 persen untuk biaya pendidikan baik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
Dalam menghadapi tantangan pendidikan yang kompleks, PGRI memandang pentingnya alokasi dana yang memadai untuk mendukung biaya pendidikan bermutu, termasuk pembangunan infrastruktur, kepastian status guru, peningkatan kesejahteraan guru, dan pemenuhan kebutuhan pendidikan lainnya.
"Melalui gerakan ini, PGRI berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak guru dan siswa, serta memastikan bahwa pendidikan tetap menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional," ungkapnya.
Sementara itu Direktur Education International, Angelo Gavrielatos, mengatakan, pihaknya mendukung PB PGRI soal penegakan anggaran 20 persen APBN untuk pendidikan. Menurutnya, penerapan anggaran 20 persen APBN langsung untuk pendidikan cukup mengkhawatirkan di Indonesia.
“Kalau di Indonesia, yang terjadi itu luar biasa. Kedua puluh persen anggaran itu tidak langsung ke pendidikan, dibagi-bagi kemana-mana. Seharusnya itu langsung ke pendidikan,” katanya.
Menurutnya, pemerintah seharusnya benar-benar berinvestasi dalam pendidikan. Pasalnya, persoalan paling besar di tingkat global saat ini adalah krisis kekurangan guru.
Berdasarkan data Unesco, katanya, kekurangan guru di tingkat dunia mencapai 44 juta guru. “Dan di ASEAN, itu 4,5 juta guru. Sementara di Indonesia, itu lebih dari 1 juta kekurangannya. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah investasi kepada guru ini juga supaya mencegah eksodus dari profesi guru di kalangan anak muda,” pungkasnya.
(nnz)
Lihat Juga :
