Guru Banyak Terjerat Pinjol, DPR: Salah Satu Indikator Rentannya Kualitas Pendidikan Nasional
Senin, 29 April 2024 - 12:31 WIB
loading...
A
A
A
“Kondisi ini hampir bisa dipastikan berkorelasi pada kualitas pembelajaran karena fokus tenaga pendidik akan terpecah di mana satu sisi harus mengajar dan di sisi lain harus berupaya memenuhi kebutuhan dasar,” katanya.
Dia mengungkapkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun ajaran 2022/2023 ada sebanyak 3,37 juta guru di Indonesia. Dari jumlah tersebut, jumlah guru paling banyak berada di jenjang Sekolah Dasar (SD) yang mencapai 1,61 juta orang. “Mereka tersebar di sekitar 399.376 unit sekolah di seluruh Indonesia,” katanya.
Pemerintah, kata Huda, memang telah berupaya meningkatkan kesejahteraan para guru. Salah satunya dengan program satu juta guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun upaya ini relatif berjalan lamban di mana hampir empat tahun berjalan program tersebut belum juga tuntas.
“Pengangkatan satu juta guru menjadi PPPK sebenarnya merupakan langkah darurat sebagai solusi persoalan kesejahteraan guru yang belasan tahun tak kunjung tuntas, namun faktanya solusi darurat ini juga tidak berjalan optimal karena hingga saat ini masih ratusan ribu guru yang belum diangkat menjadi PPPK,” katanya.
Lemahnya koordinasi antar kementerian/lembaga (K/L), lanjut Huda, menjadi kendala utama penuntasan program satu juta guru honorer menjadi PPPK. Persoalan ini pada gilirannya menjadi kendala baik pada proses penentuan formasi, pendaftaran, seleksi, kelulusan, pengangkatan, hingga penempatan guru honorer menjadi PPPK.
Dia mengungkapkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun ajaran 2022/2023 ada sebanyak 3,37 juta guru di Indonesia. Dari jumlah tersebut, jumlah guru paling banyak berada di jenjang Sekolah Dasar (SD) yang mencapai 1,61 juta orang. “Mereka tersebar di sekitar 399.376 unit sekolah di seluruh Indonesia,” katanya.
Pemerintah, kata Huda, memang telah berupaya meningkatkan kesejahteraan para guru. Salah satunya dengan program satu juta guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun upaya ini relatif berjalan lamban di mana hampir empat tahun berjalan program tersebut belum juga tuntas.
“Pengangkatan satu juta guru menjadi PPPK sebenarnya merupakan langkah darurat sebagai solusi persoalan kesejahteraan guru yang belasan tahun tak kunjung tuntas, namun faktanya solusi darurat ini juga tidak berjalan optimal karena hingga saat ini masih ratusan ribu guru yang belum diangkat menjadi PPPK,” katanya.
Lemahnya koordinasi antar kementerian/lembaga (K/L), lanjut Huda, menjadi kendala utama penuntasan program satu juta guru honorer menjadi PPPK. Persoalan ini pada gilirannya menjadi kendala baik pada proses penentuan formasi, pendaftaran, seleksi, kelulusan, pengangkatan, hingga penempatan guru honorer menjadi PPPK.
Lihat Juga :
