Seminar Pusat Studi G20 UPH dan FSI: China Ancaman De Facto di Laut China Selatan
loading...
Pusat Studi G20 Universitas Pelita Harapan (UPH) bersama Forum Sinologi Indonesia (FSI) menggelar seminar bertema dinamika di Laut China Selatan di Jakarta. Jumat (21/6/2024). Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Pandangan kritis masyarakat terhadap Republik Rakyat China (RRC) , khususnya terkait sikap agresif negara itu di Laut China Selatan dalam beberapa tahun terakhir ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Indonesia. Hal ini karena persepsi dan pandangan publik idealnya tak terlalu berbeda dari sudut pandang elit yang berkuasa.
Demikian salah satu argumen yang mencuat dalam seminar berjudul ‘Ancaman China di Laut China Selatan: Antara Persepsi dan Realita,” yang diselenggarakan oleh Pusat Studi G20 Universitas Pelita Harapan (UPH) bersama Forum Sinologi Indonesia (FSI) di Jakarta, Jumat 21 Juni 2024.
Hadir dalam seminar tersebut co-founder dari Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) Edna Caroline, S.T, M.Sc, dosen Program Studi Keamanan Maritim Universitas Pertahanan Republik Indonesia Laksamana Muda TNI (Purn) Dr. Surya Wiranto, S.H., M.H., dan dosen Magister Ilmu Komunikasi UPH Johanes Herlijanto, Ph.D. Acara dibuka oleh Direktur Eksekutif Pusat Studi G20 UPH, Amelia J.R. Liwe, Ph.D.
Direktur Eksekutif Pusat Studi G20 UPH, Amelia J.R. Liwe, Ph.D. menyatakan bahwa Indonesia diharapkan memiliki sikap yang tegas dalam menghadapi ancaman China di Laut China Selatan, demi mempertahankan prinsip-prinsip Indonesia.
“Memang Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif, tetapi bebas dan aktif tidak berarti tidak punya prinsip. Dengan memegang prinsip, Indonesia akan memainkan peran yang besar di kancah regional dan internasional,” kata Amelia yang juga menjabat sebagai ketua Program Studi Magister Ilmu Hubungan Internasional UPH dalam keterangan resminya, Sabtu (22/4/2024)
Diskusi mengenai sikap tegas terhadap China di atas mengemuka sebagai respons dari hasil jajak pendapat publik yang dilakukan oleh lembaga Institute for Strategic and Development Studies (ISDS) beberapa waktu yang lalu.
“Dalam survei tersebut, 78,9 responden berpandangan bahwa kehadiran China di Laut China Selatan membawa ancaman bagi negara-negara ASEAN, sedangkan 73,1 persen responden menganggap China menghadirkan ancaman bagi Indonesia,” timpal co-founder ISDS, Edna Caroline.
Yang menarik, Edna mengemukakan bahwa generasi Y dan Z termasuk di antara responden yang memiliki persepsi ancaman dari China itu. Yang tak kalah menarik, sebagian terbesar (39,1 persen) responden beranggapan bahwa Indonesia dapat memperkuat kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan melalui menjalin kemitraan dengan negara-negara ASEAN, sedangkan 16,7 persen menganggap Amerika Serikat (AS) sebagai mitra yang tepat.
Isu kedaulatan juga menjadi sebuah tema yang didiskusikan dalam seminar ini. Edna melaporkan bahwa para responden survey memahami kedaulatan bukan semata-mata dalam konteks teritorial, tetapi juga dalam konteks lain, seperti kedaulatan ekonomi, politik, dan ideologi.
Demikian salah satu argumen yang mencuat dalam seminar berjudul ‘Ancaman China di Laut China Selatan: Antara Persepsi dan Realita,” yang diselenggarakan oleh Pusat Studi G20 Universitas Pelita Harapan (UPH) bersama Forum Sinologi Indonesia (FSI) di Jakarta, Jumat 21 Juni 2024.
Hadir dalam seminar tersebut co-founder dari Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) Edna Caroline, S.T, M.Sc, dosen Program Studi Keamanan Maritim Universitas Pertahanan Republik Indonesia Laksamana Muda TNI (Purn) Dr. Surya Wiranto, S.H., M.H., dan dosen Magister Ilmu Komunikasi UPH Johanes Herlijanto, Ph.D. Acara dibuka oleh Direktur Eksekutif Pusat Studi G20 UPH, Amelia J.R. Liwe, Ph.D.
Direktur Eksekutif Pusat Studi G20 UPH, Amelia J.R. Liwe, Ph.D. menyatakan bahwa Indonesia diharapkan memiliki sikap yang tegas dalam menghadapi ancaman China di Laut China Selatan, demi mempertahankan prinsip-prinsip Indonesia.
“Memang Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif, tetapi bebas dan aktif tidak berarti tidak punya prinsip. Dengan memegang prinsip, Indonesia akan memainkan peran yang besar di kancah regional dan internasional,” kata Amelia yang juga menjabat sebagai ketua Program Studi Magister Ilmu Hubungan Internasional UPH dalam keterangan resminya, Sabtu (22/4/2024)
Diskusi mengenai sikap tegas terhadap China di atas mengemuka sebagai respons dari hasil jajak pendapat publik yang dilakukan oleh lembaga Institute for Strategic and Development Studies (ISDS) beberapa waktu yang lalu.
“Dalam survei tersebut, 78,9 responden berpandangan bahwa kehadiran China di Laut China Selatan membawa ancaman bagi negara-negara ASEAN, sedangkan 73,1 persen responden menganggap China menghadirkan ancaman bagi Indonesia,” timpal co-founder ISDS, Edna Caroline.
Yang menarik, Edna mengemukakan bahwa generasi Y dan Z termasuk di antara responden yang memiliki persepsi ancaman dari China itu. Yang tak kalah menarik, sebagian terbesar (39,1 persen) responden beranggapan bahwa Indonesia dapat memperkuat kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan melalui menjalin kemitraan dengan negara-negara ASEAN, sedangkan 16,7 persen menganggap Amerika Serikat (AS) sebagai mitra yang tepat.
Isu kedaulatan juga menjadi sebuah tema yang didiskusikan dalam seminar ini. Edna melaporkan bahwa para responden survey memahami kedaulatan bukan semata-mata dalam konteks teritorial, tetapi juga dalam konteks lain, seperti kedaulatan ekonomi, politik, dan ideologi.
Lihat Juga :
