Capaian Pendidikan Rendah, DPR: Kemendikbud Harus Buat 'Ramuan Mujarab'

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengungkapkan capaian standar pendidik dan tenaga kependidikan merupakan yang terendah. Pemerintah perlu melakukan terobosan yang tidak biasa untuk membenahi dunia pendidikan Indonesia.

“Kalau sarana dan prasarana bisa dilihat dari jumlah ruang kelas yang belum memadai. Tahun lalu, ada 1.000 sekolah yang direnovasi total. Tahun ini akan ada banyak yang kita lakukan walaupun terpengaruh COVID-19,” katanya dalam diskusi daring dengan tema “Peran Guru dan Kepala Sekolah Admired Dalam Difusi Inovasi Pendidikan”, Jumat (21/8/2020).

Hambatan dan tantangan yang dihadapi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) semakin bertambah dengan adanya badainya pandemi COVID-19. Virus Sars Cov-II membuka mata semua orang mengenai kekurangan, permasalahan, dan ketimpangan sektor pendidikan. (Baca juga: Ditjen GTK: Guru Harus Menguatkan Kemauan Murid untuk Tekun Belajar )

Pembelajaran jarak jauh (PJJ) via daring yang awalnya dianggap solusi, malah mengalami banyak masalah. Dan, sampai hari ini Kemendikbud belum menemukan “ramuan mujarab” untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Hetifah menerangkan salah satu permasalahan PJJ adalah kurangnya pemahaman guru dalam melaksanakan belajar dari rumah. Di sisi lain, PJJ telah membukakan mata orang tua bahwa menjadi guru itu tidaklah mudah.

“Pemerintah agak memandang sebelah mata pendidikan terhadap orang tua dan masyarakat. Selama ini diabaikan. Sekarang, banyak modul diterbitkan untuk (mengajarkan) pendampingan orang tua,” ujarnya. (Baca juga: Khofifah Minta Guru Utamakan Pendidikan Karakter )

Komisi X mendorong pemerintah melakukan inovasi untuk mengatasi ini. Inovasi, menurutnya, bisa diperoleh dari pengalaman dan dimodifikasi untuk menjadi bentuk yang lebih baik.

Politisi Partai Golkar itu menginginkan pemerataan pendidikan bagi seluruh warga Indonesia. Pandemi COVID-19 telah membuka secara jelas ketimpangan fasilitas antara siswa-siswi di perkotaan dengan pelosok. Juga menunjukan pendidikan lebih mudah diakses oleh siswa-siswi yang kaya.

“Mudah-mudah kami bisa berperan mendorong perubahan dan akselarasi. Tantangannya, bagaimana pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan literasi digital guru. Pemerintah daerah harus menyediakan (perangkat) teknologi,” tuturnya.

Dia menjelaskan di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, ada gerakan donasi ponsel pintar untuk anak-anak sekolah yang tidak mampu. “Catatannya, mereka (penggagas) punya data siapa anak yang butuh gawai,” pungkasnya.