Kemendikbud Cairkan Rp9 T untuk PJJ, FSGI: Nasib Guru-Siswa Luring Gimana?
loading...
Pemerintah sudah mulai membolehkan sekolah tatap muka di zona kuning dengan protokol kesehatan ketat. Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengapresiasi langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang menggelontorkan dana Rp9 triliun untuk keperluan pulsa dan kuota dalam rangka pembelajaran jarak jauh (PJJ). Mereka yang akan memperoleh para guru dan siswa.
Wasekjen FSGI Satriwan Salim mengatakan, ini akan mengurangi beban keuangan para guru, siswa, dan orang tua dalam melaksanakan PJJ. Dia menyarankan agar bantuan ini berupa kuota internet yang dikirim langsung ke nomor ponsel pintar para guru dan siswa.
Guru di salah satu sekolah swasta di Jakarta Timur itu menyayangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim hanya membahas bantuan kuota untuk guru dan siswa yang melaksanakan belajar secara daring. Kemendikbud seharusnya memperhatikan para guru dan siswa yang melaksanakan pembelajaran di luar jaringan (luring). (Baca juga: Selain Kurikulum Darurat, Kemendikbud Juga Siapkan Modul Khusus PAUD-SD )
“Bahkan terkesan diabaikan. Belum ada format bantuan bagi guru dan siswa dengan metode luring. Mestinya ini juga menjadi perhatian sebab persoalan PJJ selama ini yang dominan adalah PJJ luring,” ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Kamis (27/8/2020).
Kendala dalam PJJ luring, antara lain, akses internet, listrik, kepemilikan gawa, dan sulitnya akses guru untuk berkunjung ke rumah siswa. Kemendikbud bersama kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah (pemda) seharusnya segera mengatasi masalah ini.
Sejak pandemi COVID-19 merebak di Indonesia, terlihat belum ada tindakan atau intervensi berarti dari pemerintah. Kondisi saat ini dan sekarang adanya bantuan seperti menunjukkan perbedaan treatment antara yang melaksanakan PJJ daring dan luring.
Sejak awal pandemi, FSGI mendesak kemendikbud untuk mendata jumlah guru dan siswa yang belajar secara luring. Satriwan menduga Kemendikbud tidak memiliki data itu. (Baca juga: Anggarkan Rp1 T, Mendikbud Jamin Tak Ada Mahasiswa yang DO Saat COVID-19 )
“Akses terhadap internet yang merata dan penambahan hotspot ke daerah-daerah adalah kebutuhan belajar siswa dan guru saat ini dan ke depan. Apalagi, kita sudah masuk era internet of things (IoT) dalam bingkai revolusi industri 4.0,” tuturnya.
Satriwan menegaskan kunci kemajuan dan sumber daya manusia yang bermutu saat ini itu tergantung pada akses pembelajaran yang berbasis digital. Generasi yang saat ini menempuh pendidikan adalah Z dan alfa.
“Mereka adalah digital native. Bagaimana digital native ini akan menjadi SDM Indonesia yang bermutu jika prasyarat akses dan perangkat digitalnya belum merata dan menyentuh mereka yang berada di pelosok,” pungkasnya.
Wasekjen FSGI Satriwan Salim mengatakan, ini akan mengurangi beban keuangan para guru, siswa, dan orang tua dalam melaksanakan PJJ. Dia menyarankan agar bantuan ini berupa kuota internet yang dikirim langsung ke nomor ponsel pintar para guru dan siswa.
Guru di salah satu sekolah swasta di Jakarta Timur itu menyayangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim hanya membahas bantuan kuota untuk guru dan siswa yang melaksanakan belajar secara daring. Kemendikbud seharusnya memperhatikan para guru dan siswa yang melaksanakan pembelajaran di luar jaringan (luring). (Baca juga: Selain Kurikulum Darurat, Kemendikbud Juga Siapkan Modul Khusus PAUD-SD )
“Bahkan terkesan diabaikan. Belum ada format bantuan bagi guru dan siswa dengan metode luring. Mestinya ini juga menjadi perhatian sebab persoalan PJJ selama ini yang dominan adalah PJJ luring,” ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Kamis (27/8/2020).
Kendala dalam PJJ luring, antara lain, akses internet, listrik, kepemilikan gawa, dan sulitnya akses guru untuk berkunjung ke rumah siswa. Kemendikbud bersama kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah (pemda) seharusnya segera mengatasi masalah ini.
Sejak pandemi COVID-19 merebak di Indonesia, terlihat belum ada tindakan atau intervensi berarti dari pemerintah. Kondisi saat ini dan sekarang adanya bantuan seperti menunjukkan perbedaan treatment antara yang melaksanakan PJJ daring dan luring.
Sejak awal pandemi, FSGI mendesak kemendikbud untuk mendata jumlah guru dan siswa yang belajar secara luring. Satriwan menduga Kemendikbud tidak memiliki data itu. (Baca juga: Anggarkan Rp1 T, Mendikbud Jamin Tak Ada Mahasiswa yang DO Saat COVID-19 )
“Akses terhadap internet yang merata dan penambahan hotspot ke daerah-daerah adalah kebutuhan belajar siswa dan guru saat ini dan ke depan. Apalagi, kita sudah masuk era internet of things (IoT) dalam bingkai revolusi industri 4.0,” tuturnya.
Satriwan menegaskan kunci kemajuan dan sumber daya manusia yang bermutu saat ini itu tergantung pada akses pembelajaran yang berbasis digital. Generasi yang saat ini menempuh pendidikan adalah Z dan alfa.
“Mereka adalah digital native. Bagaimana digital native ini akan menjadi SDM Indonesia yang bermutu jika prasyarat akses dan perangkat digitalnya belum merata dan menyentuh mereka yang berada di pelosok,” pungkasnya.
(mpw)
Lihat Juga :
