Program Organisasi Penggerak Ditunda, Ini Penjelasan Mendikbud
Kamis, 27 Agustus 2020 - 20:09 WIB
loading...
Mendikbud Nadiem Anwar Makarim saat Rapat Kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8). Foto/SINDOnews/Abdul Rochim
A
A
A
JAKARTA - Program Organisasi Penggerak (POP) menuai polemik di tengah masyarakat. Mendikbud pun menjelaskan POP ini akhirnya ditunda dan akan dijalankan kembali tahun depan.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan, setelah dievaluasi akhirnya Kemendikbud memutuskan untuk menunda pelaksanaan POP tahun ini. Nadiem menjelaskan, POP akan dimulai pelaksanaanya pada 2021. Dia menjelaskan, penundaan ini untuk melakukan penyempurnaan sebagaimana direkomendasikan oleh organisasi masyarakat.
"Kita ada 3 konsiderasi kenapa menunda. Yang pertama untuk memastikan kita bisa merangkul organisasi masyarakat di dunia pendidikan yang luar biasa pentingnya untnuk kita dan masyarakat Indonesia dengan ilmu mereka yang sudah berpuluh-puluh tahun," katanya saat Rapat Kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8). (Baca juga: Selain Kurikulum Darurat, Kemendikbud Juga Siapkan Modul Khusus PAUD-SD )
Mendikbud melanjutkan, alasan kedua penundaan adalah Kemendikbud ingin memberikan organisasi-organisasi yang memiliki fokus dibidang penddidikan ini waktu untuk membuat perencanaan program pelatihanya. Selain itu juga memberi waktu transformasi sekolah di masa pandemi COVID-19 ini dengan lebih detail.
Alumnus Harvard ini menjelaskan alasan ketiga ialah untuk memastikan dan menjawab kecemasan masyarakat dan organisasi masyarakat terkait proses seleksi organisasi yang masuk POP. Kemendikbud akan melakukan proses seleksi untuk memeriksa kelayakan organisasi yang mendaftar.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan, setelah dievaluasi akhirnya Kemendikbud memutuskan untuk menunda pelaksanaan POP tahun ini. Nadiem menjelaskan, POP akan dimulai pelaksanaanya pada 2021. Dia menjelaskan, penundaan ini untuk melakukan penyempurnaan sebagaimana direkomendasikan oleh organisasi masyarakat.
"Kita ada 3 konsiderasi kenapa menunda. Yang pertama untuk memastikan kita bisa merangkul organisasi masyarakat di dunia pendidikan yang luar biasa pentingnya untnuk kita dan masyarakat Indonesia dengan ilmu mereka yang sudah berpuluh-puluh tahun," katanya saat Rapat Kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8). (Baca juga: Selain Kurikulum Darurat, Kemendikbud Juga Siapkan Modul Khusus PAUD-SD )
Mendikbud melanjutkan, alasan kedua penundaan adalah Kemendikbud ingin memberikan organisasi-organisasi yang memiliki fokus dibidang penddidikan ini waktu untuk membuat perencanaan program pelatihanya. Selain itu juga memberi waktu transformasi sekolah di masa pandemi COVID-19 ini dengan lebih detail.
Alumnus Harvard ini menjelaskan alasan ketiga ialah untuk memastikan dan menjawab kecemasan masyarakat dan organisasi masyarakat terkait proses seleksi organisasi yang masuk POP. Kemendikbud akan melakukan proses seleksi untuk memeriksa kelayakan organisasi yang mendaftar.
Lihat Juga :
