Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Program Organisasi Penggerak Ditunda, Ini Penjelasan Mendikbud
loading...
Mendikbud Nadiem Anwar Makarim saat Rapat Kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8). Foto/SINDOnews/Abdul Rochim
A
A
A
JAKARTA - Program Organisasi Penggerak (POP) menuai polemik di tengah masyarakat. Mendikbud pun menjelaskan POP ini akhirnya ditunda dan akan dijalankan kembali tahun depan.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan, setelah dievaluasi akhirnya Kemendikbud memutuskan untuk menunda pelaksanaan POP tahun ini. Nadiem menjelaskan, POP akan dimulai pelaksanaanya pada 2021. Dia menjelaskan, penundaan ini untuk melakukan penyempurnaan sebagaimana direkomendasikan oleh organisasi masyarakat.
"Kita ada 3 konsiderasi kenapa menunda. Yang pertama untuk memastikan kita bisa merangkul organisasi masyarakat di dunia pendidikan yang luar biasa pentingnya untnuk kita dan masyarakat Indonesia dengan ilmu mereka yang sudah berpuluh-puluh tahun," katanya saat Rapat Kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8). (Baca juga: Selain Kurikulum Darurat, Kemendikbud Juga Siapkan Modul Khusus PAUD-SD )
Mendikbud melanjutkan, alasan kedua penundaan adalah Kemendikbud ingin memberikan organisasi-organisasi yang memiliki fokus dibidang penddidikan ini waktu untuk membuat perencanaan program pelatihanya. Selain itu juga memberi waktu transformasi sekolah di masa pandemi COVID-19 ini dengan lebih detail.
Alumnus Harvard ini menjelaskan alasan ketiga ialah untuk memastikan dan menjawab kecemasan masyarakat dan organisasi masyarakat terkait proses seleksi organisasi yang masuk POP. Kemendikbud akan melakukan proses seleksi untuk memeriksa kelayakan organisasi yang mendaftar.
"Misalnya kita harus cek dan reverifikasi apa rekam jejak organisasi masing-masing sekecil apapun. Harus kita cek dan recek," jelasnya. (Baca juga: Menristek: Pentingnya Kolaborasi Riset Ekonomi Berbasis Inovasi Teknologi )
Dia menjelaskan, Kemendikbud pun akan memiliki waktu untuk menyempurnakan kredibilitas dan integritas POP sehingga juga bisa melibatkan semua organisasi masyarakat yang terbaik. Nadiem menerangkan, karena POP ditunda maka dana POP yang akan digunakan tahun ini akan dialokasikan untuk membantu guru dalam bentuk pemberian pulsa di masa pembelajaran jarak jauh ini.
Mantan petinggi Gojek ini pun berharap agar PB PGRI dan Majelis Dikdasmen Muhammadiyah yang sebelumnya mengundurkan diri dapat kembali bergabung di POP dan berkolaborasi dengan pemerintah untuk memajukan pendidikan.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan, setelah dievaluasi akhirnya Kemendikbud memutuskan untuk menunda pelaksanaan POP tahun ini. Nadiem menjelaskan, POP akan dimulai pelaksanaanya pada 2021. Dia menjelaskan, penundaan ini untuk melakukan penyempurnaan sebagaimana direkomendasikan oleh organisasi masyarakat.
"Kita ada 3 konsiderasi kenapa menunda. Yang pertama untuk memastikan kita bisa merangkul organisasi masyarakat di dunia pendidikan yang luar biasa pentingnya untnuk kita dan masyarakat Indonesia dengan ilmu mereka yang sudah berpuluh-puluh tahun," katanya saat Rapat Kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8). (Baca juga: Selain Kurikulum Darurat, Kemendikbud Juga Siapkan Modul Khusus PAUD-SD )
Mendikbud melanjutkan, alasan kedua penundaan adalah Kemendikbud ingin memberikan organisasi-organisasi yang memiliki fokus dibidang penddidikan ini waktu untuk membuat perencanaan program pelatihanya. Selain itu juga memberi waktu transformasi sekolah di masa pandemi COVID-19 ini dengan lebih detail.
Alumnus Harvard ini menjelaskan alasan ketiga ialah untuk memastikan dan menjawab kecemasan masyarakat dan organisasi masyarakat terkait proses seleksi organisasi yang masuk POP. Kemendikbud akan melakukan proses seleksi untuk memeriksa kelayakan organisasi yang mendaftar.
"Misalnya kita harus cek dan reverifikasi apa rekam jejak organisasi masing-masing sekecil apapun. Harus kita cek dan recek," jelasnya. (Baca juga: Menristek: Pentingnya Kolaborasi Riset Ekonomi Berbasis Inovasi Teknologi )
Dia menjelaskan, Kemendikbud pun akan memiliki waktu untuk menyempurnakan kredibilitas dan integritas POP sehingga juga bisa melibatkan semua organisasi masyarakat yang terbaik. Nadiem menerangkan, karena POP ditunda maka dana POP yang akan digunakan tahun ini akan dialokasikan untuk membantu guru dalam bentuk pemberian pulsa di masa pembelajaran jarak jauh ini.
Mantan petinggi Gojek ini pun berharap agar PB PGRI dan Majelis Dikdasmen Muhammadiyah yang sebelumnya mengundurkan diri dapat kembali bergabung di POP dan berkolaborasi dengan pemerintah untuk memajukan pendidikan.
(mpw)
Explore More