Pendaftaran PPPK Kemenhub 2024 Dibuka, Baca Persyaratan dan Cara Daftarnya

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuka pendaftaran PPPK 2024. Pelamar wajib memiliki pengalaman kerja di bidang yang relevan dengan jabatan yang akan dilamar.

Sesuai dengan Pengumuman Nomor PG-SKJ 28 Tahun 2024 Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), pelamar yang dibutuhkan terdiri dari tiga kriteria.

Baca juga: Mau Daftar PPPK Guru 2024? Segera Siapkan 4 Hal Berikut Ini!

Kriteria pertama adalah pegawai eks tenaga honorer kategori II, tenaga non ASN yang terdata di BKN dan aktif bekerja di Kemenhub, dan ketiga non ASN yang terdaftar di database sistem informasi kepegawaian Kemenhub dengan masa kerja dua tahun terakhir secara terus-menerus.

Para pelamar dengan tiga kriteria di atas wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang
dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan bekerja paling singkat 2 tahun bagi yang melamar pada jabatan pelaksana dan jabatan fungsional jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama.

Baca juga: Pejuang ASN Wajib Catat! Ini Link dan Kuota Pendaftaran PPPK 2024

Bagi Anda yang ingin melamar menjadi PPPK di Kemenhub, berikut ini persyaratan dan cara pendaftarannya.

Persyaratan PPPK Kemenhub 2024

1. Setiap Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu saat melamar pada jabatan yang akan dilamar
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih;

c. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

d. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

e. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;

f. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;

g. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar (dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah, wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir);

h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;

i. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;

j. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP);

k. Tidak memiliki ketergantungan/ tidak mengonsumsi/ tidak menggunakan narkotika dan obat-obatan terlarang, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya (dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud dan masih berlaku, wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan
lulus seleksi pengadaan PPPK);

Baca juga: Rekrutmen PPPK 2024 Buka 1.031.554 Formasi untuk Honorer, Cek Yuk Sebelum Daftar

l. Bagi Wanita tidak bertato/ bekas tato dan tidak tindik/ bekas tindik pada anggota badan selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat, serta bagi Pria tidak bertato/ bekas tato dan tidak tindik/ bekas tindik pada anggota badan kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat;

m. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;

n. Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar;

o. Pelamar merupakan lulusan:

1) Perguruan Tinggi yang berasal dari Dalam Negeri untuk jenjang pendidikan Profesi Tenaga Kesehatan, Strata Tiga (S-3), Strata Dua (S-2), Strata Satu (S-1), Diploma Empat (D-IV), Diploma Tiga (D-III), dan Diploma Dua (D-II);
2) Perguruan Tinggi yang berasal dari Luar Negeri untuk jenjang pendidikan Profesi Tenaga Kesehatan, Strata Tiga (S-3), Strata Dua (S-2), Strata Satu (S-1), Diploma Empat (D-IV), Diploma Tiga (D-III), dan Diploma Dua (D-II) dengan ijazah dan transkrip nilai yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi;
3) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/ sederajat yang berasal dari sekolah Dalam Negeri yang terdaftar di kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau Kementerian Agama;
4) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/ sederajat yang berasal dari sekolah Dalam Negeri yang terdaftar di kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau Kementerian Agama;
5) Sekolah Dasar (SD)/ sederajat yang berasal dari sekolah Dalam Negeri yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau Kementerian Agama

2. Pelamar yang mendaftar pada formasi jenis jabatan Tenaga Kesehatan yaitu Jabatan Apoteker Ahli Pertama, Asisten Apoteker Terampil, Bidan Terampil, Dokter Ahli Pertama, Dokter Gigi Ahli Pertama, Fisioterapis Ahli Pertama, Fisioterapis Terampil, Nutrisionis Ahli Pertama, Nutrisionis Terampil, Perawat Ahli Pertama, Perawat Terampil, Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil, dan Radiografer Terampil wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai jabatan yang dilamar (linier) yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (bukan STR Internship).

3. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 391 Tahun 2024 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi eknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional, maka Pelamar yang
melamar pada formasi Jabatan Fungsional terdapat ketentuan sebagai berikut:

a. Pelamar yang melamar pada Jabatan Fungsional yang mempersyaratkan persyaratan Wajib Tambahan, maka wajib memiliki dan melampirkan dokumen wajib tambahan pada laman https://sscasn.bkn.go.id saat pendaftaran secara daring.

b. Pelamar yang melamar pada Jabatan Fungsional yang mempersyaratkan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis, maka bagi yang memiliki dapat melampirkan dokumen pada laman https://sscasn.bkn.go.id saat pendaftaran secara daring.

c. Jabatan yang memiliki lebih dari satu jenis sertifikat kompetensi dan/atau ketentuan lain sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis, maka peserta seleksi pengadaan PPPK hanya dapat memilih salah satu jenis sertifikat/ketentuan lain yang memiliki bobot paling tinggi.

4. Masa kerja Pelamar dibuktikan dengan Surat Keterangan Pengalaman Kerja dan Surat Keterangan Aktif Bekerja pada Kementerian Perhubungan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja.

5. Pelamar wajib memiliki pengalaman bekerja paling singkat 2 tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan yang dilamar, yang dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Pengalaman Kerja (contoh sebagaimana dalam Lampiran III pengumuman) yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja.

6. Pelamar wajib memiliki masa kerja paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus, yang dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Aktif Bekerja pada Kementerian Perhubungan saat mendaftar (contoh sebagaimana dalam Lampiran IV pengumuman) yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja.

7. Setiap pelamar wajib memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran yang tercantum dalam pengumuman.

8. Pelamar wajib terdaftar dalam pangkalan data (database) Badan Kepegawaian Negara dan/atau pangkalan data (database) Sistem Informasi Kepegawaian Kementerian Perhubungan, apabila tidak terdaftar maka pelamar dinyatakan
gugur.

9. Pendaftaran peserta seleksi PPPK dilakukan serentak secara daring oleh Panitia Seleksi Nasional yang secara teknis dikoordinasikan oleh BKN melalui portal pendaftaran daring (https://sscasn.bkn.go.id) dengan menggunakan Nomor
Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)/ Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Kartu Keluarga.

10. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 jenis pengadaan ASN yaitu PNS atau PPPK serta hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi Pemerintah dan 1 jenis jabatan dalam 1 periode tahun anggaran yang sama.

Tata Cara Pendaftaran PPPK Kemenhub 2024

1. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan dilakukan secara daring melalui laman https://sscasn.bkn.go.id dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)/ Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK), dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bagi pelamar dengan kriteria pelamar sebagai Eks THK-II dan Tenaga Non ASN di lingkungan Kementerian Perhubungan yang terdata dalam pangkalan data (database) BKN sebagaimana dimaksud pada Romawi II angka 1 (satu) dan 2 (dua) pengumuman ini, dapat melakukan pendaftaran mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan 20 Oktober 2024.

b. Bagi pelamar dengan kriteria pelamar Tenaga Non ASN di lingkungan Kementerian Perhubungan yang terdaftar dalam pangkalan data (database) Sistem Informasi Kepegawaian Kementerian Perhubungan dan aktif bekerja pada Kementerian Perhubungan paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada Romawi II angka 3 pengumuman ini, dapat melakukan pendaftaran mulai tanggal 17 November s.d 31 Desember 2024.

2. Pada saat pendaftaran secara daring, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran daring serta mengunggah (upload) berkas sebagai berikut:

a. Scan Surat Lamaran yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia, ditandatangani dengan pena atau pulpen, dan dibubuhi meterai 10.000 (contoh Surat Lamaran tercantum dalam Lampiran V pengumuman);

b. Scan Surat Pernyataan Pengabdian Pada Instansi Kementerian Perhubungan, ditandatangani dengan pena atau pulpen, dan dibubuhi meterai 10.000 (contoh Surat Pernyataan Pengabdian Pada Instansi Kementerian Perhubungan tercantum dalam Lampiran VI pengumuman);

c. Scan Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) sesuai dengan kualifikasi Pendidikan pada formasi jabatan yang dilamar;

d. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan Ijazah yang telah mendapat penyetaraan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi;

e. Scan Transkrip Nilai;

f. Scan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)/ Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP;

g. Pas photo terbaru dengan menggunakan kemeja;

h. Scan Sertifikat Wajib Tambahan dan/atau Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis sesuai dengan kebutuhan yang dipersyaratkan formasi jabatan sesuai ketentuan pada Romawi III;

i. Scan Surat Keterangan Memiliki Pengalaman Kerja yang telah ditandatangani oleh pimpinan unit kerja sesuai ketentuan pada Romawi III (contoh Surat Keterangan Memiliki Pengalaman Kerja sebagaimana dalam Lampiran III Pengumuman);

j. Scan Surat Keterangan Aktif Bekerja pada Kementerian Perhubungan saat mendaftar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja (contoh Surat Keterangan Aktif Bekerja sebagaimana dalam Lampiran IV Pengumuman);

k. Scan Surat Keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan tentang jenis dan derajat disabilitasnya serta menyampaikan tautan/link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang dilamar (khusus pelamar penyandang disabilitas).

3. Pelamar dapat menggunakan meterai elektronik (e-Meterai) atau meterai konvensional (tempel).

4. Tata cara penggunaan e-Meterai pada Surat Lamaran dan Surat Pernyataan Pengabdian Pada Instansi Kementerian Perhubungan adalah dokumen ditandatangani dengan menggunakan pena atau pulpen, di scan ke dalam format pdf, dan selanjutnya dibubuhi e-Meterai yang terintegrasi SSCASN dengan PERUM PERURI.

5. Pembubuhan e-Meterai dilakukan pada sisi kiri tanda tangan dan tidak boleh menutupi/menimpa tanda tangan, tulisan, gambar, dan/atau informasi apapun yang tertera pada Surat Lamaran dan Surat Pernyataan Pengabdian Pada Instansi Kementerian Perhubungan.

6. Pembubuhan e-Meterai dilakukan pada periode pendaftaran, apabila pembubuhan e-Meterai dilakukan sebelum periode pendaftaran maka dokumen dianggap tidak memenuhi syarat.

7. Tata cara penggunaan meterai tempel pada Surat Lamaran dan Surat Pernyataan Pengabdian Pada Instansi Kementerian Perhubungan adalah dokumen ditandatangani diatas meterai tempel dan tidak menggunakan meterai palsu ataupun meterai yang sudah digunakan, karena hal tersebut dapat mengakibatkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada tahap Seleksi Administrasi.

8. Surat Keterangan Lulus/Ijazah Sementara tidak berlaku.

9. Pelamar wajib memastikan kembali dokumen yang telah diunggah dapat diunduh, dokumen tidak rusak, tidak blur, dan dapat terbaca dengan jelas;

10. Pelamar yang telah melakukan pendaftaran secara daring agar mengunduh (download) dan mencetak Tanda Bukti Pendaftaran.

11. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu peserta ujian secara online melalui laman: https://sscasn.bkn.go.id.

Demikian informasi pendaftaran PPPK di Kemenhub 2024. Semoga informasi ini bermanfaat.