Gibran Curhat Pernah Keluhkan Zonasi, tapi Tak Direspons Nadiem
loading...
A
A
A
JAKARTA - Wapres Gibran Rakabuming Raka pernah mengeluhkan sistem zonasi saat ia menjabat sebagai Wali Kota Solo kepada Nadiem Anwar Makarim . Sayangnya tak mendapat tanggapan.
Wapres Gibran pun mengungkapkan kekecewaannya bahwa surat yang dikirimkan hingga saat ini dia telah menjadi orang nomor dua di Indonesia itu belum ditanggapi.
Baca juga: Gibran Minta Sistem Zonasi Dikaji Ulang: Belum Bisa Diterapkan di Semua Wilayah
Hal itu diungkapkan Gibran saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pendidikan Dasar dan Menengah, di Sheraton Grand Jakarta, Gandaria City Hotel, Kebayoran, Jakarta, Senin (11/11/2024).
“Ini adalah surat yang saya kirim waktu saya masih jadi Wali Kota. Saya kirim surat ini ke Pak Menteri Pendidikan, namun kemarin saya cek ke Pak Sekda dan Kepala Dinas yang ada di Solo, surat ini belum mendapat tanggapan,” kata Wapres Gibran sambil menunjukkan suratnya di layar monitor.
Baca juga: Wapres Gibran: UU Perlindungan Anak Jangan Jadi Senjata untuk Menyerang Guru
Wapres Gibran kemudian menunjukkan surat yang bertuliskan kop “Wali Kota Surakarta” dengan nomor surat DK.00/2513/2024. “Surat ini isinya adalah keluhan-keluhan saya sebagai Wali Kota, ya mengenai, tadi sudah dibahas Pak Menteri, mengenai masalah zonasi, masalah program Merdeka Belajar, masalah pengawas sekolah, masalah ujian nasional,” ujarnya.
Meski demikian, Wapres Gibran yakin bahwa akan ada perubahan di era Menteri saat ini yang menggantikan Nadiem Makarim. Kini, jabatan Menteri Pendidikan ada di tangan Abdul Mu’ti. Sehingga, harapan besar perubahan pendidikan di Indonesia ada di tangannya.
“Tapi Pak Menteri yang sekarang beda. Kemarin pulang dari Akmil, pulang dari Akmil Magelang, kita langsung koordinasi dan kita langsung klik untuk masalah-masalah zonasi ini,” pungkasnya.
Wapres Gibran pun mengungkapkan kekecewaannya bahwa surat yang dikirimkan hingga saat ini dia telah menjadi orang nomor dua di Indonesia itu belum ditanggapi.
Baca juga: Gibran Minta Sistem Zonasi Dikaji Ulang: Belum Bisa Diterapkan di Semua Wilayah
Hal itu diungkapkan Gibran saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pendidikan Dasar dan Menengah, di Sheraton Grand Jakarta, Gandaria City Hotel, Kebayoran, Jakarta, Senin (11/11/2024).
“Ini adalah surat yang saya kirim waktu saya masih jadi Wali Kota. Saya kirim surat ini ke Pak Menteri Pendidikan, namun kemarin saya cek ke Pak Sekda dan Kepala Dinas yang ada di Solo, surat ini belum mendapat tanggapan,” kata Wapres Gibran sambil menunjukkan suratnya di layar monitor.
Baca juga: Wapres Gibran: UU Perlindungan Anak Jangan Jadi Senjata untuk Menyerang Guru
Wapres Gibran kemudian menunjukkan surat yang bertuliskan kop “Wali Kota Surakarta” dengan nomor surat DK.00/2513/2024. “Surat ini isinya adalah keluhan-keluhan saya sebagai Wali Kota, ya mengenai, tadi sudah dibahas Pak Menteri, mengenai masalah zonasi, masalah program Merdeka Belajar, masalah pengawas sekolah, masalah ujian nasional,” ujarnya.
Meski demikian, Wapres Gibran yakin bahwa akan ada perubahan di era Menteri saat ini yang menggantikan Nadiem Makarim. Kini, jabatan Menteri Pendidikan ada di tangan Abdul Mu’ti. Sehingga, harapan besar perubahan pendidikan di Indonesia ada di tangannya.
“Tapi Pak Menteri yang sekarang beda. Kemarin pulang dari Akmil, pulang dari Akmil Magelang, kita langsung koordinasi dan kita langsung klik untuk masalah-masalah zonasi ini,” pungkasnya.
(nnz)