Seminar BSKLN: Strategi Pengembangan Jurnal Hubungan Luar Negeri sebagai Media Diplomasi

JAKARTA - Dosen Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta Musa Maliki dan Marten Hanura dari Universitas Diponegoro jadi narasumber ahli di Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Keduanya mengisi Seminar Jurnal Hubungan Luar Negeri berjudul, "Strategi Meningkatkan Jurnal Hublu Sebagai Media Komunikasi Diplomasi.”

Seminar ini diadakan secara hybrid pada Kamis, (28/11/2024). BSKLN adalah Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri.

Baca juga: Viral Kisah Chamimah Adik Wapres Try Sutrisno Jadi Guru dengan Gaji Rp300 Ribu

BSKLN juga mengelola Jurnal Hubungan Luar Negeri yang sudah cukup lama sejak pertama kali terbit bertepatan pada hari ulang tahun Kementerian Luar Negeri ke-38 tepatnya pada 19 Agustus 1983.

Seminar ini membahas proses pengembangan jurnal Luar Negeri secara digital dan update isu-isu internasional kontemporer serta menentukan arah Jurnal tersebut. Basis ilmiah tertulis sebagai sumber ilmiah untuk perumusan, penyusunan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan merupakan hal penting. Dengan kata lain, jurnal adalah sarana sahih agar pengambilan kebijakan mempunyai dasar riset.

Pembicara pertama secara online, Marten membahas trend jurnal internasional di dunia yang didominasi oleh jurnal dan artikel negara maju. Selain itu, Marten dengan sangat detail memberikan penunjukan pembuatan jurnal yang baik.

Dalam hal ini, Marten mengecek Jurnal Hubungan Luar Negeri yang masih perlu dikembangkan lebih baik lagi. Agar jurnal mempunyai nilai tinggi, maka harus ada konsistensi dan kolaborasi penulis, editor dan reviewer yang berbeda beda lintas kampus, akademisi dan praktisi baik dilevel nasional maupun internasional.

Secara offline, Musa Maliki membahas pentingnya pengembangan jurnal mengacu pada Renstra Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemenlu) sehingga jurnal Hublu harus mempunyai identitas kuat yang mewakili Kementerian Luar Negeri Indonesia. Kegiatan yang dilakukan oleh Kemenlu sebaiknya didokumentasikan secara ilmiah dalam jurnal Hublu agar khalayak umum tahu bahwa proses pengambilan kebijakan politik luar negeri berbasis riset.

Marten dan Musa memberikan kontribusi yang jelas dari arahan awal Sekretaris BSKLN, Nina Kurnia Widhi. “Seminar yang melibatkan akademisi sekaligus praktisi Jurnal ilmiah level nasional ini, diharapkan dapat membantu peningkatan postur Jurnal Hubungan Luar Negeri. Langkah strategis terutama pentingnya menjadikan visi dan misi Kemenlu sebagai pedoman dalam membentuk karateristik Jurnal Hublu,” ujar Nina Kurnia Widhi, dalam keterangan resminya, Rabu (4/12/2024).

Dalam ruang diskusi, Musa menegaskan, “Sikap ilmiah itu harus memihak yang lemah dan bermuatan moral. Intelektual itu harus mempunyai nilai dalam kerja ilmiahnya. Dalam hal ini, Jurnal Hublu harus menampilkan wajah Keindonesiaan dalam kebijakan politik luar negerinya,”.

“Kegiatan ini ditujukan untuk mempromosikan Jurnal Hublu sebagai pelayanan informasi publik Kementerian Luar negeri sekaligus sebagai forum diskusi peningkatan kualitas jurnal menuju akreditasi nasional. Diharapkan seminar ini dapat memperluas jejaring dan mengundang lebih banyak penulis berkualitas di Jurnal Hublu,” ucap Nadia Said, Kepala Bagian Tata Usaha Organisasi dan Publikasi, Sekretariat BSKLN yang saat ini sedang menyelesaikan Pendidikan intergrasi Sekolah Staf dan Pimpinan Kementerian Luar Negeri dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II.

Lebih jauh, Nadia selaku penyelenggara mengapresiasi partisipasi dan keaktifan para peserta dalam kegiatan seminar tersebut.

Kolaborasi Praktisi dan Akademisi

Kegiatan ini bentuk implementasi kerja sama antara UPNVJ dengan BSKLN. Kerja sama saling memberi masukan agar kedua institusi dapat berkembang ke arah yang lebih progresif. Akademisi Hubungan Internasional membantu praktisi secara paradigmatic sedangkan diplomat memberikan pengalaman lapangan agar akademisi tidak asal kritik.

“Kritik-kritik terhadap Kementerian Luar Negeri biasanya berisi argumen sepenggal tanpa ada sentuhan pengalaman di lapangan. Oleh sebab itu, para praktisi dan diplomat harus menulis dan berkolaborasi bersama akademisi dalam artikel jurnal ilmiah agar dapat meluruskan kesalahpahaman,” ujar Musa.

Kegiatan ini diharapkan dapat mengembangkan jurnal Hublu sebagai media komunikasi untuk masyarakat nasional dan internasional. Dengan jurnal ini, maka identitas dan citra kebijakan politik luar negeri Indonesia dan peran diplomasinya dapat diketahui secara akademik dan intelektual dalam wadah riset.