Tukin Tak Kunjung Cair, Aliansi Dosen Kirim Karangan Bunga ke Kemendikti Saintek
Senin, 06 Januari 2025 - 15:24 WIB
loading...
Aksi massa Aliansi Dosen ASN Kemendiktisainte Seluruh Indonesia (ADAKSI) mengirimkan karangan bunga ke kantor Kemendiktisaintek, Senin (6/1/2024). Foto/Istimewa.
A
A
A
JAKARTA - Kantor Kemendiktisaintek banjir karangan bunga hari ini, Senin (6/1/2024). Karangan bunga tersebut dikirim oleh massa aksi Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) sebagai ungkapan kekecewaan atas tunjangan kinerja (tukin) dosen yang tak kunjung disalurkan.
Koordinator Aksi Anggun Gunawan mengatakan, tukin dosen ASN yang secara regulasi ada sejak tahun 2020 namun sampai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini tidak kunjung dipenuhi.
Baca juga: 8 Dosen Tetap Unhan Masuk Daftar Mutasi TNI Awal Desember 2024, Ada Nama Petinggi PSHT
Anggung mengatakan, sudah lebih dari 5 tahun berlalu dosen ASN baik dianaktirikan sebab sejak menerima SK sebagai ASN pegawai lain di kementerian ini langsung mendapatkan tukin.
"Ini bukan sekadar penundaan, melainkan pengabaian terhadap hak-hak dosen ASN di bawah naungan Kemendiktisaintek, katanya, melalui keterangan resmi, dikutip Senin (6/1/2025).
Baca juga: Gaji dan Tunjangan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN
Dia mengatakan, Nadiem Anwar Makarim pada akhir masa jabatannya sebagai Mendikbudristek menyatakan pemerintah akan merealisasikan tunjangan kinerja dosen ASN mulai Januari 2025.
Baca juga: Berapa Gaji Dosen Swasta per SKS di Indonesia? Begini Rinciannya
Namun, pernyataan terbaru Plt. Sekjen Kemendiktisaintek Togar Mangihut Simatupang pada 3 Januari 2025 menyebutkan, dana untuk Tukin belum tersedia dan belum diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait tukin dosen ASN Kemendiktisaintek ini.
ADAKSI memandang alasan ini mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah. Regulasi dan janji ini sudah bergulir selama lima tahun. Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk terus menunda hak yang sudah dijanjikan.
"Para dosen ASN adalah motor penggerak pendidikan tinggi, dan pengabaian seperti ini adalah tamparan terhadap integritas dan komitmen negara memajukan pendidikan tinggi di Indonesia," ujarnya.
1. Pemerintah harus segera menerbitkan Perpres yang mengatur pemberian Tukin bagi dosen ASN.
2. Memastikan alokasi anggaran Tukin dalam APBN 2025.
3. Memberikan jadwal pasti untuk pelaksanaan pemberian Tukin bagi dosen ASN.
Ini bukan hanya soal kesejahteraan, tetapi soal keadilan. Dosen telah berkontribusi secara signifikan dalam membangun pendidikan tinggi Indonesia, namun pemerintah justru mengabaikan dosen-dosennya sendiri yang menjadi lokomotif kampus.
"Aksi ini merupakan pengingat bahwa dosen ASN tidak akan tinggal diam. Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia akan terus bersuara hingga pemerintah memenuhi komitmennya. Pendidikan tinggi yang kuat tidak mungkin berdiri di atas ketidakadilan," kata dia.
Aksi ini juga mendapat dukungan penuh dari beberapa organisasi, antara lain: Green Engineering Society (GES), Forum Profesi Dosen Republik Indonesia (FPDRI), dan Forum Komunikasi Senat Politeknik Indonesia (FKSPI).
Organisasi-organisasi ini bersama ADAKSI mengingatkan pemerintah bahwa dosen ASN tidak akan diam. Mereka akan terus bersuara hingga pemerintah memenuhi janji yang telah dibuat.
"Pendidikan tinggi yang kuat dan berkelanjutan hanya bisa terwujud melalui penghargaan yang adil terhadap para dosen yang menjadi tulang punggung dunia akademik," pungkas dia.
Koordinator Aksi Anggun Gunawan mengatakan, tukin dosen ASN yang secara regulasi ada sejak tahun 2020 namun sampai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini tidak kunjung dipenuhi.
Baca juga: 8 Dosen Tetap Unhan Masuk Daftar Mutasi TNI Awal Desember 2024, Ada Nama Petinggi PSHT
Anggung mengatakan, sudah lebih dari 5 tahun berlalu dosen ASN baik dianaktirikan sebab sejak menerima SK sebagai ASN pegawai lain di kementerian ini langsung mendapatkan tukin.
"Ini bukan sekadar penundaan, melainkan pengabaian terhadap hak-hak dosen ASN di bawah naungan Kemendiktisaintek, katanya, melalui keterangan resmi, dikutip Senin (6/1/2025).
Baca juga: Gaji dan Tunjangan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN
Dia mengatakan, Nadiem Anwar Makarim pada akhir masa jabatannya sebagai Mendikbudristek menyatakan pemerintah akan merealisasikan tunjangan kinerja dosen ASN mulai Januari 2025.
Baca juga: Berapa Gaji Dosen Swasta per SKS di Indonesia? Begini Rinciannya
Namun, pernyataan terbaru Plt. Sekjen Kemendiktisaintek Togar Mangihut Simatupang pada 3 Januari 2025 menyebutkan, dana untuk Tukin belum tersedia dan belum diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait tukin dosen ASN Kemendiktisaintek ini.
ADAKSI memandang alasan ini mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah. Regulasi dan janji ini sudah bergulir selama lima tahun. Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk terus menunda hak yang sudah dijanjikan.
"Para dosen ASN adalah motor penggerak pendidikan tinggi, dan pengabaian seperti ini adalah tamparan terhadap integritas dan komitmen negara memajukan pendidikan tinggi di Indonesia," ujarnya.
3 Tuntutan ADAKSI
1. Pemerintah harus segera menerbitkan Perpres yang mengatur pemberian Tukin bagi dosen ASN.
2. Memastikan alokasi anggaran Tukin dalam APBN 2025.
3. Memberikan jadwal pasti untuk pelaksanaan pemberian Tukin bagi dosen ASN.
Ini bukan hanya soal kesejahteraan, tetapi soal keadilan. Dosen telah berkontribusi secara signifikan dalam membangun pendidikan tinggi Indonesia, namun pemerintah justru mengabaikan dosen-dosennya sendiri yang menjadi lokomotif kampus.
"Aksi ini merupakan pengingat bahwa dosen ASN tidak akan tinggal diam. Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia akan terus bersuara hingga pemerintah memenuhi komitmennya. Pendidikan tinggi yang kuat tidak mungkin berdiri di atas ketidakadilan," kata dia.
Aksi ini juga mendapat dukungan penuh dari beberapa organisasi, antara lain: Green Engineering Society (GES), Forum Profesi Dosen Republik Indonesia (FPDRI), dan Forum Komunikasi Senat Politeknik Indonesia (FKSPI).
Organisasi-organisasi ini bersama ADAKSI mengingatkan pemerintah bahwa dosen ASN tidak akan diam. Mereka akan terus bersuara hingga pemerintah memenuhi janji yang telah dibuat.
"Pendidikan tinggi yang kuat dan berkelanjutan hanya bisa terwujud melalui penghargaan yang adil terhadap para dosen yang menjadi tulang punggung dunia akademik," pungkas dia.
(nnz)
Lihat Juga :
