Abdul Mu'ti Apresiasi Peran Aisyiyah Wujudkan Pendidikan Inklusif di Indonesia
loading...
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengapresiasi peran Aisyiyah dalam mewujudkan pendidikan inklusif di Indonesia. Foto/Dok Muhammadiyah
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengapresiasi peran 'Aisyiyah dalam mewujudkan pendidikan inklusif di Indonesia. Hal itu disampaikan Mu'ti dalam Pembukaan Tanwir I 'Aisyiyah di Tavia Hotel, Jakarta, Rabu (15/1/2025).
Menurut Mu'ti, saat ini banyak sekali anak Indonesia yang belum berkesempatan mendapatkan layanan pendidikan dan banyak anak putus sekolah yang karena keadaannya baik karena keadaan ekonomi maupun faktor lain dalam kehidupan menempatkan mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan sebagaimana mestinya.
Dalam pembukaan Tanwir I 'Aisyiyah bertema "Dinamisasi Perempuan Berkemajuan Mewujudkan Indonesia Berkeadilan" ini Mu'ti menyampaikan harapannya agar 'Aisyiyah bisa menjadi mitra Kemendikdasmen dalam mewujudkan pendidikan inklusif sehingga semua anak apa pun kondisinya bisa mendapatkan pendidikan berkualitas.
Baca Juga: Abdul Muti Ungkap Alasan Prabowo Tunjuk Jadi Menteri: Agar Awet Muda Mengurusi Anak Sekolah
Pendidikan inklusi diharapkan dapat mendukung pemenuhan wajib belajar 13 th yang dimulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD). "Wajib belajar 13 tahun ini meniscayakan peran penting dan dukungan masyarakat khususnya 'Aisyiyah yang selama ini memiliki gerakan luar biasa dalam pendidikan anak usia dini," ujarnya.
Mu'ti menyebut TK ABA yang tersebar di seluruh pelosok negeri hingga mancanegara jumlahnya telah mencapai lebih dari 20 ribu sangat mendukung gerakan pendidikan Indonesia. "Ini adalah angka terbesar layanan pendidikan yang dimiliki ormas, bahkan jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan TK yang dimiliki pemerintah," tegasnya.
Mu'ti juga sangat mengapresiasi peran 'Aisyiyah dalam pendidikan inklusif terutama pendidikan yang berbasis masyakarat karena banyak anak disabilitas maupun non- disabilitas yang belum mendapatkan layanan pendidikan.
"Pendidikan inklusi yang menjadi bagian dari ikhtiar kita bersama membangun komitmen mendukung pemenuhan hak pendidikan bagi disabilitas atau pelajar berkebutuhan khusus itu belum berjalan sebagaimana yang diharapkan," kata Mu'ti.
Oleh karena itu, Mu'ti berharap kerja sama ini khususnya dalam bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan inklusi dapat menyukseskan keinginan bersama dalam memberikan pendidikan bermutu bagi semua.
Sinergi Kemendikdasmen dan 'Aisyiyah dalam gerakan pendidikan inklusif 'Aisyiyah ini diwujudkan dalam penandatanganan kerja sama yang dilakukan di Pembukaan Tanwir I 'Aisyiyah ini.
Tri Hastuti 'Aisyiyah selaku Sekretaris Umum PP 'Aisyiyah menyampaikan bahwa kerja sama akan meliputi peningkatan kapasitas pendidik maupun tenaga pendidik, penguatan peran keluarga dalam pendidikan inklusif, pendidikan karakter, literasi, dan numerasi, penguatan kompetensi literasi dan numerasi bagi peserta didik, dan penyelenggaraan wajib belajar 13 tahun yang inklusif.
Lebih lanjut Tri mengungkapkan bahwa 'Aisyiyah sudah mengupayakan pendidikan inklusif dengan meningkatkan kapasitas guru dan tenaga pendidik perihal pendidikan inklusif, pengembangan SOP layanan pendidikan inklusif, parenting pendidikan inklusif, hingga penyelenggaraan PKBM bagi pemulung maupun korban perkawinan anak.
Menurut Mu'ti, saat ini banyak sekali anak Indonesia yang belum berkesempatan mendapatkan layanan pendidikan dan banyak anak putus sekolah yang karena keadaannya baik karena keadaan ekonomi maupun faktor lain dalam kehidupan menempatkan mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan sebagaimana mestinya.
Dalam pembukaan Tanwir I 'Aisyiyah bertema "Dinamisasi Perempuan Berkemajuan Mewujudkan Indonesia Berkeadilan" ini Mu'ti menyampaikan harapannya agar 'Aisyiyah bisa menjadi mitra Kemendikdasmen dalam mewujudkan pendidikan inklusif sehingga semua anak apa pun kondisinya bisa mendapatkan pendidikan berkualitas.
Baca Juga: Abdul Muti Ungkap Alasan Prabowo Tunjuk Jadi Menteri: Agar Awet Muda Mengurusi Anak Sekolah
Pendidikan inklusi diharapkan dapat mendukung pemenuhan wajib belajar 13 th yang dimulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD). "Wajib belajar 13 tahun ini meniscayakan peran penting dan dukungan masyarakat khususnya 'Aisyiyah yang selama ini memiliki gerakan luar biasa dalam pendidikan anak usia dini," ujarnya.
Mu'ti menyebut TK ABA yang tersebar di seluruh pelosok negeri hingga mancanegara jumlahnya telah mencapai lebih dari 20 ribu sangat mendukung gerakan pendidikan Indonesia. "Ini adalah angka terbesar layanan pendidikan yang dimiliki ormas, bahkan jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan TK yang dimiliki pemerintah," tegasnya.
Mu'ti juga sangat mengapresiasi peran 'Aisyiyah dalam pendidikan inklusif terutama pendidikan yang berbasis masyakarat karena banyak anak disabilitas maupun non- disabilitas yang belum mendapatkan layanan pendidikan.
"Pendidikan inklusi yang menjadi bagian dari ikhtiar kita bersama membangun komitmen mendukung pemenuhan hak pendidikan bagi disabilitas atau pelajar berkebutuhan khusus itu belum berjalan sebagaimana yang diharapkan," kata Mu'ti.
Oleh karena itu, Mu'ti berharap kerja sama ini khususnya dalam bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan inklusi dapat menyukseskan keinginan bersama dalam memberikan pendidikan bermutu bagi semua.
Sinergi Kemendikdasmen dan 'Aisyiyah dalam gerakan pendidikan inklusif 'Aisyiyah ini diwujudkan dalam penandatanganan kerja sama yang dilakukan di Pembukaan Tanwir I 'Aisyiyah ini.
Tri Hastuti 'Aisyiyah selaku Sekretaris Umum PP 'Aisyiyah menyampaikan bahwa kerja sama akan meliputi peningkatan kapasitas pendidik maupun tenaga pendidik, penguatan peran keluarga dalam pendidikan inklusif, pendidikan karakter, literasi, dan numerasi, penguatan kompetensi literasi dan numerasi bagi peserta didik, dan penyelenggaraan wajib belajar 13 tahun yang inklusif.
Lebih lanjut Tri mengungkapkan bahwa 'Aisyiyah sudah mengupayakan pendidikan inklusif dengan meningkatkan kapasitas guru dan tenaga pendidik perihal pendidikan inklusif, pengembangan SOP layanan pendidikan inklusif, parenting pendidikan inklusif, hingga penyelenggaraan PKBM bagi pemulung maupun korban perkawinan anak.
(zik)
Lihat Juga :
