KIP Kuliah dan 4 Beasiswa Kena Efisiensi, Mahasiswa Tidak Mampu Terancam
loading...
Efisiensi anggaran berdampak ke KIP Kuliah dan sejumlah beasiswa mahasiswa dan dosen. Foto/SINDOnews.
A
A
A
JAKARTA - Efisiensi anggaran yang digencarkan pemerintah berdampak ke KIP Kuliah dan sejumlah beasiswa . Kemendikti Saintek pun mengusulkan agar dana bansos pendidikan itu tidak terkena pemangkasan anggaran.
Pada Raker dengan Komisi X DPR, Rabu (12/2/2025), Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan, anggaran yang kena efisiensi anggaran itu termasuk juga dana bantuan sosial pendidikan.
Baca juga: Kemdiktisaintek Sebut KIP Kuliah Tidak Hanya Bantu Biaya Pendidikan
Seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang pagu awalnya Rp14,6 triliun kemudian kena efisiensi anggaran sebesar Rp1,3 triliun.
Kemudian Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) pagu awalnya sebesar Rp194 miliar kemudian kena pemangkasan Rp19,4 miliar atau 10 persen.
Baca juga: Bantuan Operasional PTN Kena Efisiensi, Mendikti: Uang Kuliah Bisa Naik
Lalu, dia melanjutkan, beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik) untuk membantu siswa dari daerah 3T kuliah pagu awalnya sebesar Rp213 miliar kena efisiensi 10 persen sebesar Rp21,3 miliar.
Beasiswa Kerja Sama Negara Berkembang (KNB) pagu awalnya Rp85 miliar lalu kena potong 25 persen sebesar Rp21,3 miliar.
Terakhir ada beasiswa dosen dan tenaga pendidik dalam dan luar negeri yang pagu awalnya Rp236 miliar kemudian terkena efisiensi anggaran Rp59 miliar.
Baca juga: KIP Kuliah akan Ganti Nama Lagi, Mendikti Ungkap Alasannya
Satryo pun mengatakan, KIP Kuliah dan keempat beasiswa yang dibutuhkan oleh mahasiswa dan dosen tersebut untuk diusulkan kembali ke anggaran semula atau tidak terkena efisiensi anggaran.
"Kami usulkan dikembalikan lagi ke pagu semula karena ini tidak kena efisiensi," kata dia, dikutip dari YouTube Komisi X DPR, dikutip Kamis (13/2/2025).
Anggota Komisi X DPR Ratih Megasari Singkarru mengatakan, Inpres No 1 Tahun 2025 menyatakan anggaran-anggaran yang bersifat bantuan sosial seharusnya tidak terpotong.
"Seharusnya ada 200 ribu mahasiswa baru yang lulus SMA, dia seharusnya bisa melanjutkan kuliah apabila mereka memang berada dalam keadaan ekonomi yang sangat rendah. Namun dengan adanya efisiensi ini jadinya terancam, apakah mereka bisa lanjut atau tidak," ucapnya.
"Yang ongoing (mahasiswa aktif) pun sama, seharusnya sudah bisa studi dengan nyaman di beberapa tahun ke depan khususnya, namun saya yakin beberapa tahun ke depan khususnya tahun ini, namun saya sebagian dari mereka juga pasti deg-degan, 'Apakah saya nanti yang kena pemotongan atau tidak?'," lanjutnya.
Maka dari itu ia pun berharap Komisi X DPR dan juga kementerian terkait bisa mengevaluasi terkait efisiensi KIP Kuliah dan beasiswa itu disesuaikan kembali dengan Inpres No 1 bahwa bansos tidak boleh terkena efisiensi karena sifatnya membantu siswa yang tidak mampu.
Anggota Komisi X DPR Ali Zamroni mengatakan, untuk penyaluran tahun 2025 dan mahasiswa on going ada kurang lebih 1 juta mahasiswa penerima KIP Kuliah.
Ia pun berharap dana bantuan sosial fungsi pendidikan ini bisa dikembalikan ke pagu awal. "Artinya ada anggaran 6,8 Triliun yang diusulkan untuk disampaikan kepada pemerintah untuk segera melakukan perubahan APBN 2025, semoga kekurangan itu bisa kembali," harapnya.
Pada Raker dengan Komisi X DPR, Rabu (12/2/2025), Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan, anggaran yang kena efisiensi anggaran itu termasuk juga dana bantuan sosial pendidikan.
Baca juga: Kemdiktisaintek Sebut KIP Kuliah Tidak Hanya Bantu Biaya Pendidikan
Seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang pagu awalnya Rp14,6 triliun kemudian kena efisiensi anggaran sebesar Rp1,3 triliun.
Kemudian Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) pagu awalnya sebesar Rp194 miliar kemudian kena pemangkasan Rp19,4 miliar atau 10 persen.
Baca juga: Bantuan Operasional PTN Kena Efisiensi, Mendikti: Uang Kuliah Bisa Naik
Lalu, dia melanjutkan, beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik) untuk membantu siswa dari daerah 3T kuliah pagu awalnya sebesar Rp213 miliar kena efisiensi 10 persen sebesar Rp21,3 miliar.
Beasiswa Kerja Sama Negara Berkembang (KNB) pagu awalnya Rp85 miliar lalu kena potong 25 persen sebesar Rp21,3 miliar.
Terakhir ada beasiswa dosen dan tenaga pendidik dalam dan luar negeri yang pagu awalnya Rp236 miliar kemudian terkena efisiensi anggaran Rp59 miliar.
Baca juga: KIP Kuliah akan Ganti Nama Lagi, Mendikti Ungkap Alasannya
Satryo pun mengatakan, KIP Kuliah dan keempat beasiswa yang dibutuhkan oleh mahasiswa dan dosen tersebut untuk diusulkan kembali ke anggaran semula atau tidak terkena efisiensi anggaran.
"Kami usulkan dikembalikan lagi ke pagu semula karena ini tidak kena efisiensi," kata dia, dikutip dari YouTube Komisi X DPR, dikutip Kamis (13/2/2025).
Anggota Komisi X DPR Ratih Megasari Singkarru mengatakan, Inpres No 1 Tahun 2025 menyatakan anggaran-anggaran yang bersifat bantuan sosial seharusnya tidak terpotong.
"Seharusnya ada 200 ribu mahasiswa baru yang lulus SMA, dia seharusnya bisa melanjutkan kuliah apabila mereka memang berada dalam keadaan ekonomi yang sangat rendah. Namun dengan adanya efisiensi ini jadinya terancam, apakah mereka bisa lanjut atau tidak," ucapnya.
"Yang ongoing (mahasiswa aktif) pun sama, seharusnya sudah bisa studi dengan nyaman di beberapa tahun ke depan khususnya, namun saya yakin beberapa tahun ke depan khususnya tahun ini, namun saya sebagian dari mereka juga pasti deg-degan, 'Apakah saya nanti yang kena pemotongan atau tidak?'," lanjutnya.
Maka dari itu ia pun berharap Komisi X DPR dan juga kementerian terkait bisa mengevaluasi terkait efisiensi KIP Kuliah dan beasiswa itu disesuaikan kembali dengan Inpres No 1 bahwa bansos tidak boleh terkena efisiensi karena sifatnya membantu siswa yang tidak mampu.
Anggota Komisi X DPR Ali Zamroni mengatakan, untuk penyaluran tahun 2025 dan mahasiswa on going ada kurang lebih 1 juta mahasiswa penerima KIP Kuliah.
Ia pun berharap dana bantuan sosial fungsi pendidikan ini bisa dikembalikan ke pagu awal. "Artinya ada anggaran 6,8 Triliun yang diusulkan untuk disampaikan kepada pemerintah untuk segera melakukan perubahan APBN 2025, semoga kekurangan itu bisa kembali," harapnya.
(nnz)
Lihat Juga :
