FISIP UI Gelar Diskusi Urgensi Agenda Antariksa Nasional Bareng Tokoh Nasional

Pernyataan ini juga diamini oleh Prof. Dr. Fredy B.L. Tobing dan Asra Virgianita selaku staf pengajar dari FISIP UI yang menekankan bahwa antariksa harus menjadi bagian dari diplomasi luar negeri dan kerja sama internasional Indonesia, khususnya dalam memperkuat norma damai, alih teknologi, dan pemanfaatan antariksa sebagai milik bersama umat manusia.

Jika kita tidak segera bertindak, maka Indonesia akan terus tertinggal dan hanya menjadi konsumen atau penonton saja di wilayah strategis yang seharusnya bisa diakses secara setara, tegasnya.

Sorotan kritis juga datang dari peserta diskusi. Nia, mahasiswa Unhan, mempertanyakan apakah lambannya kemajuan antariksa Indonesia mencerminkan kurangnya dukungan politik dari pemerintah. Kekhawatiran ini diperkuat oleh tanggapan Hendra Manurung dan Ihzan Ibrahim, yang menggarisbawahi absennya arah kelembagaan yang jelas, meskipun amanat UU sudah menyebut pembentukan Badan Antariksa sejak 2013.

Mereka menyuarakan kekecewaan publik terhadap janji-janji yang tak berlanjut, serta minimnya konsistensi dalam kebijakan anggaran.

Dave Laksono mengakui bahwa political will pemerintah dan kesadaran publik terhadap pentingnya antariksa memang masih sangat rendah, kalah oleh sektor yang efeknya terasa langsung seperti pendidikan dan kesehatan.

Oleh sebab itu, secara politis sektor ini memang belum menjadi perhatian khusus karena tangible effects-nya tidak terlalu terlihat oleh masyarakat sehingga menyebabkan minimnya kebijakan prioritas negara terhadap pembangunan kemandirian ruang angkasa.

Para pembicara lainnya menambahkan bahwa pembangunan ruang angkasa saat ini tidak bisa mengandalkan inisiatif-inisiatif dari pemerintah. Asosiasi dan para peneliti saat ini mulai aktif menggandeng kerja sama dengan pihak-pihak swasta untuk pembiayaan pengembangan industri antariksa.

Arif Nurhakim dari Pusat Riset Teknologi Roket pada akhir diskusi juga menyampaikan bahwa pembangunan teknologi antariksa memiliki risiko yang sangat tinggi dan kapasitas Indonesia saat ini belum siap. Sehingga, dengan dana yang diberikan pun belum tentu dapat dikembangkan dengan baik.

Arif juga memberikan sinyal positif mengenai keberlanjutan Badan Antariksa dalam waktu dekat.
Diskusi publik ini menggarisbawahi urgensi kemandirian antariksa Indonesia sebagai pilar kedaulatan dan daya saing global.

Di tengah rivalitas geopolitik dan dominasi negara maju, Indonesia dituntut untuk segera membangun strategi terpadu, mulai dari regulasi, investasi, hingga kolaborasi lintas sektor, agar tidak terjebak sebagai penonton dalam perlombaan antariksa abad ke-21.

Tanpa aksi nyata dan dukungan serta komitmen yang kuat dari pemerintah, visi menjadi pelaku aktif dalam space economy akan tetap menjadi mimpi yang tertinggal di orbit tanpa kepastian ini.