Kemendikbud Khawatir Banyak Anak Putus Sekolah Akibat COVID-19
loading...
Dirjen Pendidikan Paud, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Jumeri. Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut banyak anak terpaksa mencari nafkah di masa pandemi COVID-19 guna membantu keuangan keluarga. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbud, Jumeri, khawatir fenomena ini mengakibatkan banyak anak putus sekolah.
"Ada anak-anak yang selama masa pandemi ini mereka bekerja, mungkin jadi ART (asisten rumah tangga), kenek angkutan, bekerja di sawah, ternak, di laut dan mereka terbiasa menerima uang, kita khawatir mereka tidak mau sekolah lagi," kata Jumeri dalam Hari Aksara Internasional melalui siaran YouTube Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (PMPK), Selasa (8/9/2020). (Baca juga: Gandeng Google, 3 Ribu Mahasiswa akan Dilatih Jadi Talent Digital )
Jumeri menambahkan, ada juga kekhawatiran terhadap perubahan persepsi orang tua terhadap sekolah. Menurut Jumeri, kemungkinan ada orang tua yang menganggap sekolah tak punya peran penting selama anak belajar dari rumah.
"Tidak ada peran sekolah karena anak tidak masuk sekolah, tidak ada proses belajar mengajar di sekolah, akibatnya ada orang tua yang keberatan dengan iuran sekolah, minta dibebaskan, di diskon, dan sebagainya," terang dia.
Selain itu, kata dia, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) juga dinilai telah menciptakan kesenjangan capaian belajar. Sebab, terdapat perbedaan kemampuan siswa dalam mengakses teknologi, karena perbedaan kemampuan ekonomi sosial. (Baca juga: Sinergikan Industri-Kampus, Kemendikbud Luncurkan Platform Kedai Reka )
Kemudian, terdapat pula risiko learning lost, atau hilangnya kesempatan belajar yang maksimal. Menurut Jumeri, hal itu merupakan dampak PJJ, yang memang tidak serupa belajar tatap muka di sekolah.
"Ini permasalahan, akhirnya pemerintah mengambil langkah relaksasi zona hijau dan kuning untuk masuk sekolah dalam rangka mengurangi resiko pandemi, dengan memperhatikan kesehatan peserta didik, guru dan keluarganya, kemudian juga memperhatikan tumbuh kembang anak," jelas dia.
"Ada anak-anak yang selama masa pandemi ini mereka bekerja, mungkin jadi ART (asisten rumah tangga), kenek angkutan, bekerja di sawah, ternak, di laut dan mereka terbiasa menerima uang, kita khawatir mereka tidak mau sekolah lagi," kata Jumeri dalam Hari Aksara Internasional melalui siaran YouTube Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (PMPK), Selasa (8/9/2020). (Baca juga: Gandeng Google, 3 Ribu Mahasiswa akan Dilatih Jadi Talent Digital )
Jumeri menambahkan, ada juga kekhawatiran terhadap perubahan persepsi orang tua terhadap sekolah. Menurut Jumeri, kemungkinan ada orang tua yang menganggap sekolah tak punya peran penting selama anak belajar dari rumah.
"Tidak ada peran sekolah karena anak tidak masuk sekolah, tidak ada proses belajar mengajar di sekolah, akibatnya ada orang tua yang keberatan dengan iuran sekolah, minta dibebaskan, di diskon, dan sebagainya," terang dia.
Selain itu, kata dia, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) juga dinilai telah menciptakan kesenjangan capaian belajar. Sebab, terdapat perbedaan kemampuan siswa dalam mengakses teknologi, karena perbedaan kemampuan ekonomi sosial. (Baca juga: Sinergikan Industri-Kampus, Kemendikbud Luncurkan Platform Kedai Reka )
Kemudian, terdapat pula risiko learning lost, atau hilangnya kesempatan belajar yang maksimal. Menurut Jumeri, hal itu merupakan dampak PJJ, yang memang tidak serupa belajar tatap muka di sekolah.
"Ini permasalahan, akhirnya pemerintah mengambil langkah relaksasi zona hijau dan kuning untuk masuk sekolah dalam rangka mengurangi resiko pandemi, dengan memperhatikan kesehatan peserta didik, guru dan keluarganya, kemudian juga memperhatikan tumbuh kembang anak," jelas dia.
(mpw)
Lihat Juga :
