Cegah Anak Putus Sekolah, Pemda Terapkan Beragam Strategi di SPMB 2025
Jum'at, 20 Juni 2025 - 08:17 WIB
loading...
Sejumlah pemerintah daerah menerapkan strategi untuk menekan angka putus sekolah di Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025. Foto/BKHM.
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah pemerintah daerah menerapkan strategi untuk menekan angka putus sekolah di Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025. Mulai dari pelibatan sekolah swasta hingga pemberian beasiswa, bahkan ke SMA Taruna Nusantara Magelang.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Gogot Suharwoto, mengatakan bahwa SPMB 2025 berprinsip dan mengedepankan aspek pemerataan, berkeadilan, dan kualitas layanan pendidikan.
Baca juga: SPMB 2025 Dinilai Berjalan Baik, 50% Daerah Sudah Masuk Tahap Implementasi
“Terkait dengan pemerataan akses, kami mendorong kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk melakukan pendekatan wilayah/rayonisasi. Sehingga pelibatan sekolah swasta sangat penting untuk memastikan ketercukupan daya tampung seluruh calon murid baru,” ujarnya, melalui siaran pers, Jumat (20/6/025).
Gogot menjelaskan, perencanaan SPMB dengan melakukan pemetaan pendudukan dan sebaran sekolah menjadi hal utama terpenuhnya daya tampung murid di daerah. Selain itu, pelibatan sekolah swasta dan pemberian beasiswa kepada murid untuk bersekolah di sekolah swasta juga penting dalam menekan angka anak putus sekolah di suatu daerah.
Baca juga: Penerimaan Siswa SDN-SMPN di Tangsel Pakai Sistem Online
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin mengungkapkan bahwa pelaksanaan SPMB di Jawa Tengah menghasilkan sejumlah praktik baik, di antaranya adalah pemberian perluasan akses bagi keluarga kurang mampu melalui sekolah boarding di tiga SMK negeri yang berada di Kota Semarang, Pati, dan Purbalingga.
Selain itu, terdapat juga pemberian kuota sebanyak 3% daya tampung khusus kepada anak tidak sekolah dan anak panti asuhan.
Baca juga: Jadwal, Jalur, dan Kuota SPMB Sumut 2025, Cek Cara Daftarnya!
“Pelaksanaan SPMB di Jawa Tengah juga memberikan prioritas utama kepada calon murid penyandang disabilitas. Lebih lanjut, kami juga memberikan kuota sebesar 5% daya tampung bagi calon murid yang tinggal di wilayah kecamatan yang belum ada SMA atau SMK Negeri melalui jalur domisili khusus,” ungkap Sadimin.
Sadimin menambahkan, pada SPMB tahun ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah melakukan program kemitraan bersama 139 sekolah SMA dan SMK swasta. Masing-masing sekolah tersebut membuka satu rombongan belajar dengan total 5.004 kursi untuk calon murid.
“Sasaran Program Kemitraan kami adalah calon murid yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kategori P1 (Miskin Ekstrim), P2 (sangat Miskin), dan P3 (Miskin) yang kami peroleh dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Sekolah penyelenggara program ini tentunya harus memenuhi persyaratan, yakni nilai akreditasi minimal B, memiliki ketercukupan sarana prasarana, memiliki ketercukupan tenaga guru, dan bersedia menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah,” tuturnya.
Selanjutnya, Sadimin menuturkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya menekan jumlah angka anak tidak sekolah dan anak rentan putus sekolah dengan mengalokasikan anggaran lebih dari 2 miliar rupiah dengan sasaran sebanyak 1.100 anak. Selain itu, Beasiswa Siswa Kurang Mampu (BSM) juga kembali diberikan kepada 15.000 sasaran penerima bantuan dengan jumlah anggaran 15 miliar rupiah.
“Setiap tahunnya kami mengikutsertakan sebanyak 10 anak untuk mengikuti pendidikan sampai lulus di SMA Taruna Nusantara Magelang dengan sepenuhnya pembiayaan dari APBD Jateng. Hingga saat ini, jumlah anak dari keluarga kurang mampu yang mengikuti program ini sebanyak 100 anak, dengan total biaya untuk tahun 2025 sebesar Rp. 2.520.000.000,00 kepada 10 anak,” pungkas Sadimin.
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan telah menjalin kerja sama dengan 92 sekolah swasta untuk menampung siswa yang tidak diterima di sekolah negeri.
“Kami punya bantuan pendidikan bagi siswa-siswi yang tidak keterima di negeri. Kami bekerja sama dengan 92 sekolah swasta. Jadi ketika murid-murid itu tadi tidak keterima di sekolah negeri, mereka akan tersalurkan ke sekolah-sekolah pendamping yang sudah bekerja sama dengan kami,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, Deden Deni.
Deden menguraikan bahwa di Tangerang Selatan, terdapat 24 SMP negeri, dengan daya tampung 7 ribu siswa. Sementara itu, tren setiap tahunnya, dari 25 ribu lulusan SD, 12 ribu di antaranya mendaftar ke sekolah negeri. Sehingga ada selisih sebanyak 5 ribu siswa. "Ini solusi kami untuk akses pendidikan bagi warga Tangsel tanpa terkecuali. Sekolah swasta tadi juga terverifikasi di awal ketika bermitra dengan kami. Kami pun meyakinkan sekolah swasta untuk meningkatkan kualitasnya,” tambah Deden.
Irpan Maidelis, Kepala Bidang Pembinaan SMP Pekanbaru, menyebutkan bahwa Pemkot Pekanbaru telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan 16 sekolah swasta. Siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri akan dibebaskan dari seluruh biaya, dan status pembiayaan mereka disamakan dengan siswa di sekolah negeri.
“Status pembiayaannya nanti sama dengan sekolah-sekolah negeri yang ada di Kota Pekanbaru. Jadi tidak ada diminta biaya, baik SPP, ujian, dan biaya lainnya. Gratis sama dengan sekolah negeri yang ada di Kota Pekanbaru,” kata Irpan.
Selain itu, Wali Kota Pekanbaru akan memberikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Afirmasi kepada seluruh sekolah swasta di Kota Pekanbaru bagi siswa yang tidak mampu, yang tidak tertampung di sekolah negeri, termasuk uang pakaian siswa juga diberikan sebanyak tiga pasang.
Irpan menyebut, “Akan diberikan dana BOSDA Afirmasi sebesar 1,5 juta per siswa. Itu sudah dimasukan ke dalam APBD untuk tahun 2025 ini," pungkasnya.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Gogot Suharwoto, mengatakan bahwa SPMB 2025 berprinsip dan mengedepankan aspek pemerataan, berkeadilan, dan kualitas layanan pendidikan.
Baca juga: SPMB 2025 Dinilai Berjalan Baik, 50% Daerah Sudah Masuk Tahap Implementasi
“Terkait dengan pemerataan akses, kami mendorong kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk melakukan pendekatan wilayah/rayonisasi. Sehingga pelibatan sekolah swasta sangat penting untuk memastikan ketercukupan daya tampung seluruh calon murid baru,” ujarnya, melalui siaran pers, Jumat (20/6/025).
Gogot menjelaskan, perencanaan SPMB dengan melakukan pemetaan pendudukan dan sebaran sekolah menjadi hal utama terpenuhnya daya tampung murid di daerah. Selain itu, pelibatan sekolah swasta dan pemberian beasiswa kepada murid untuk bersekolah di sekolah swasta juga penting dalam menekan angka anak putus sekolah di suatu daerah.
Baca juga: Penerimaan Siswa SDN-SMPN di Tangsel Pakai Sistem Online
Jawa Tengah
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin mengungkapkan bahwa pelaksanaan SPMB di Jawa Tengah menghasilkan sejumlah praktik baik, di antaranya adalah pemberian perluasan akses bagi keluarga kurang mampu melalui sekolah boarding di tiga SMK negeri yang berada di Kota Semarang, Pati, dan Purbalingga.
Selain itu, terdapat juga pemberian kuota sebanyak 3% daya tampung khusus kepada anak tidak sekolah dan anak panti asuhan.
Baca juga: Jadwal, Jalur, dan Kuota SPMB Sumut 2025, Cek Cara Daftarnya!
“Pelaksanaan SPMB di Jawa Tengah juga memberikan prioritas utama kepada calon murid penyandang disabilitas. Lebih lanjut, kami juga memberikan kuota sebesar 5% daya tampung bagi calon murid yang tinggal di wilayah kecamatan yang belum ada SMA atau SMK Negeri melalui jalur domisili khusus,” ungkap Sadimin.
Sadimin menambahkan, pada SPMB tahun ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah melakukan program kemitraan bersama 139 sekolah SMA dan SMK swasta. Masing-masing sekolah tersebut membuka satu rombongan belajar dengan total 5.004 kursi untuk calon murid.
“Sasaran Program Kemitraan kami adalah calon murid yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kategori P1 (Miskin Ekstrim), P2 (sangat Miskin), dan P3 (Miskin) yang kami peroleh dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Sekolah penyelenggara program ini tentunya harus memenuhi persyaratan, yakni nilai akreditasi minimal B, memiliki ketercukupan sarana prasarana, memiliki ketercukupan tenaga guru, dan bersedia menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah,” tuturnya.
Selanjutnya, Sadimin menuturkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya menekan jumlah angka anak tidak sekolah dan anak rentan putus sekolah dengan mengalokasikan anggaran lebih dari 2 miliar rupiah dengan sasaran sebanyak 1.100 anak. Selain itu, Beasiswa Siswa Kurang Mampu (BSM) juga kembali diberikan kepada 15.000 sasaran penerima bantuan dengan jumlah anggaran 15 miliar rupiah.
“Setiap tahunnya kami mengikutsertakan sebanyak 10 anak untuk mengikuti pendidikan sampai lulus di SMA Taruna Nusantara Magelang dengan sepenuhnya pembiayaan dari APBD Jateng. Hingga saat ini, jumlah anak dari keluarga kurang mampu yang mengikuti program ini sebanyak 100 anak, dengan total biaya untuk tahun 2025 sebesar Rp. 2.520.000.000,00 kepada 10 anak,” pungkas Sadimin.
Tangerang Selatan
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan telah menjalin kerja sama dengan 92 sekolah swasta untuk menampung siswa yang tidak diterima di sekolah negeri.
“Kami punya bantuan pendidikan bagi siswa-siswi yang tidak keterima di negeri. Kami bekerja sama dengan 92 sekolah swasta. Jadi ketika murid-murid itu tadi tidak keterima di sekolah negeri, mereka akan tersalurkan ke sekolah-sekolah pendamping yang sudah bekerja sama dengan kami,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, Deden Deni.
Deden menguraikan bahwa di Tangerang Selatan, terdapat 24 SMP negeri, dengan daya tampung 7 ribu siswa. Sementara itu, tren setiap tahunnya, dari 25 ribu lulusan SD, 12 ribu di antaranya mendaftar ke sekolah negeri. Sehingga ada selisih sebanyak 5 ribu siswa. "Ini solusi kami untuk akses pendidikan bagi warga Tangsel tanpa terkecuali. Sekolah swasta tadi juga terverifikasi di awal ketika bermitra dengan kami. Kami pun meyakinkan sekolah swasta untuk meningkatkan kualitasnya,” tambah Deden.
Pekanbaru
Irpan Maidelis, Kepala Bidang Pembinaan SMP Pekanbaru, menyebutkan bahwa Pemkot Pekanbaru telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan 16 sekolah swasta. Siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri akan dibebaskan dari seluruh biaya, dan status pembiayaan mereka disamakan dengan siswa di sekolah negeri.
“Status pembiayaannya nanti sama dengan sekolah-sekolah negeri yang ada di Kota Pekanbaru. Jadi tidak ada diminta biaya, baik SPP, ujian, dan biaya lainnya. Gratis sama dengan sekolah negeri yang ada di Kota Pekanbaru,” kata Irpan.
Selain itu, Wali Kota Pekanbaru akan memberikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Afirmasi kepada seluruh sekolah swasta di Kota Pekanbaru bagi siswa yang tidak mampu, yang tidak tertampung di sekolah negeri, termasuk uang pakaian siswa juga diberikan sebanyak tiga pasang.
Irpan menyebut, “Akan diberikan dana BOSDA Afirmasi sebesar 1,5 juta per siswa. Itu sudah dimasukan ke dalam APBD untuk tahun 2025 ini," pungkasnya.
(nnz)
Lihat Juga :
