Kemendikbud Akui PJJ Belum Maksimal, Ini Alasannya
Rabu, 09 September 2020 - 08:05 WIB
loading...
Dirjen Pendidikan Paud, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Jumeri. Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di tengah pandemi COVID-19 masih memunculkan sejumlah masalah. hal tersebut terjadi karena menyangkut persoalan siswa, guru, dan orang tua yang selama ini asing dengan model pembelajaran jarak jauh.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Jumeri menyampaikan, dari sisi siswa, mereka kesulitan konsentrasi belajar dari rumah, ada keluhan juga penugasan guru terlalu berat. (Baca juga: Kemendikbud Khawatir Banyak Anak Putus Sekolah Akibat COVID-19 )
Kemudian, peningkatan stres peserta didik pun menjadi masalah akibat isolasi berkepanjangan. "Kita tahu anak-anak kita, tidak semua hidup di lingkungan rumah yang menyenangkan, banyak anak-anak kita ada di rumah-rumah di situasi yang tidak menguntungkan peserta didik, saya mengkhawatirkan, sangat berbahaya dan tidak nyaman bagi peserta didik," ujar Jumeri dalam melalui siaran YouTube Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (PMPK), Selasa (8/9/2020).
Sementara itu, kendala yang dihadapi oleh guru selama PJJ antara lain kesulitan mengelola kegiatan pembelajaran. Guru juga masih berfokus pada penuntasan kurikulum. "Kemudian waktu pembelajaran berkurang untuk bisa menyampaikan pakai kurikulum (nasional), guru kita kurang waktu belajar, tidak mungkin kan sepanjang hari belajar," terangnya. (Baca juga: Agar Program Prioritas Pendidikan Nasional Cepat Terealisasi, Ini Kuncinya )
Dari sisi orang tua, masalah yang dihadapi ialah tidak semua orang tua mampu membimbing dan memotivasi anaknya untuk belajar. Seringkali, orang tua justru kesulitan memahami pelajaran."Karena mereka tidak dilatih untuk mengajar dan tidak menguasai bidang keilmuan tertentu," kata Jumeri.
Makanya, pemerintah merelaksasi pembukaan sekolah di zona kuning dan hijau. Selain itu, membuat alternatif kurikulum darurat yang bisa digunakan selama pandemi.
"Pemerintah berikhtiar dengan melakukan relaksasi pada proses belajar ini, dan dampak lain keberlangsungan proses pembelajaran yang tidak dilakukan di sekolah berpotensi menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan dan ancaman putus sekolah bagi anak-anak kita," tutur dia.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Jumeri menyampaikan, dari sisi siswa, mereka kesulitan konsentrasi belajar dari rumah, ada keluhan juga penugasan guru terlalu berat. (Baca juga: Kemendikbud Khawatir Banyak Anak Putus Sekolah Akibat COVID-19 )
Kemudian, peningkatan stres peserta didik pun menjadi masalah akibat isolasi berkepanjangan. "Kita tahu anak-anak kita, tidak semua hidup di lingkungan rumah yang menyenangkan, banyak anak-anak kita ada di rumah-rumah di situasi yang tidak menguntungkan peserta didik, saya mengkhawatirkan, sangat berbahaya dan tidak nyaman bagi peserta didik," ujar Jumeri dalam melalui siaran YouTube Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (PMPK), Selasa (8/9/2020).
Sementara itu, kendala yang dihadapi oleh guru selama PJJ antara lain kesulitan mengelola kegiatan pembelajaran. Guru juga masih berfokus pada penuntasan kurikulum. "Kemudian waktu pembelajaran berkurang untuk bisa menyampaikan pakai kurikulum (nasional), guru kita kurang waktu belajar, tidak mungkin kan sepanjang hari belajar," terangnya. (Baca juga: Agar Program Prioritas Pendidikan Nasional Cepat Terealisasi, Ini Kuncinya )
Dari sisi orang tua, masalah yang dihadapi ialah tidak semua orang tua mampu membimbing dan memotivasi anaknya untuk belajar. Seringkali, orang tua justru kesulitan memahami pelajaran."Karena mereka tidak dilatih untuk mengajar dan tidak menguasai bidang keilmuan tertentu," kata Jumeri.
Makanya, pemerintah merelaksasi pembukaan sekolah di zona kuning dan hijau. Selain itu, membuat alternatif kurikulum darurat yang bisa digunakan selama pandemi.
"Pemerintah berikhtiar dengan melakukan relaksasi pada proses belajar ini, dan dampak lain keberlangsungan proses pembelajaran yang tidak dilakukan di sekolah berpotensi menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan dan ancaman putus sekolah bagi anak-anak kita," tutur dia.
(mpw)
Lihat Juga :
