Dies Natalis ke-44, Dewan Guru Besar BINUS Tawarkan Solusi Hadapi Tantangan Global
Selasa, 01 Juli 2025 - 19:49 WIB
loading...
A
A
A
Forum ini menghadirkan pemikiran lintas disiplin dari para Guru Besar yang mewakili bidang strategis, masing-masing Guru Besar menyampaikan pemikirannya sebagai berikut:
Baca juga: Guru Besar Kedokteran Ajukan Mosi Tak Percaya pada Menkes, Pengamat: Reputasinya Sudah Anjlok
1. Prof. Dr. Ir. Derwin Suhartono, menyoroti perkembangan teknologi informasi yang menjadi fondasi dari banyak tantangan hari ini. Ia menekankan pentingnya kebijakan nasional yang adaptif dan agile, agar mampu mengimbangi kecepatan inovasi teknologi digital yang kian disruptif.
2. Prof. Yanthi Rumbina Ianova Hutagaol menggarisbawahi pentingnya etika digitalisasi di sektor ekonomi, khususnya UMKM. Menurutnya, transformasi digital yang sukses bukan hanya soal teknologi, tapi juga keberanian untuk menjaga integritas, transparansi, dan nilai-nilai keadilan sosial dalam praktik bisnis sehari-hari.
3. Prof. Dr. Shidarta menyoroti kondisi dinamika politik dan hukum di Indonesia dan menegaskan bahwa penegakan hukum dan stabilitas politik tidak cukup hanya dengan pendekatan normatif, tetapi juga perlu integritas, pendidikan etika hukum, dan peran serta publik dalam pengawasan.
Baca juga: Guru Besar Kedokteran Ajukan Mosi Tak Percaya pada Menkes, Pengamat: Reputasinya Sudah Anjlok
1. Prof. Dr. Ir. Derwin Suhartono, menyoroti perkembangan teknologi informasi yang menjadi fondasi dari banyak tantangan hari ini. Ia menekankan pentingnya kebijakan nasional yang adaptif dan agile, agar mampu mengimbangi kecepatan inovasi teknologi digital yang kian disruptif.
2. Prof. Yanthi Rumbina Ianova Hutagaol menggarisbawahi pentingnya etika digitalisasi di sektor ekonomi, khususnya UMKM. Menurutnya, transformasi digital yang sukses bukan hanya soal teknologi, tapi juga keberanian untuk menjaga integritas, transparansi, dan nilai-nilai keadilan sosial dalam praktik bisnis sehari-hari.
3. Prof. Dr. Shidarta menyoroti kondisi dinamika politik dan hukum di Indonesia dan menegaskan bahwa penegakan hukum dan stabilitas politik tidak cukup hanya dengan pendekatan normatif, tetapi juga perlu integritas, pendidikan etika hukum, dan peran serta publik dalam pengawasan.
Lihat Juga :
