P2G Terkejut, Hampir Setengah Anggaran Pendidikan Habis untuk MBG
Senin, 18 Agustus 2025 - 06:00 WIB
loading...
Setelah diamati lebih jauh ternyata anggaran pendidikan yang fantastis Rp 757,8 triliun itu dipakai sebesar 44,2% untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto/Arif Julianto.
A
A
A
JAKARTA - Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2026 yang menyebutkan anggaran pendidikan 20 % tahun depan terbesar sepanjang sejarah mendapat kritik, khususnya dari pemerhati pendidikan.
Bahwa anggaran pendidikan ditetapkan sebesar Rp757,8 Triliun itu naik 4,63 persen dibandingkan 2025 sebesar Rp724,3 triliun memang diapresiasi sebagai program quick wins pemerintah di bidang Pendidikan.
"Namun P2G menyayangkan, karena setelah diamati lebih jauh ternyata anggaran pendidikan yang fantastis Rp757,8 triliun itu dipakai sebesar 44,2% untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) ," ungkap Satriwan Salim, Koordinator Nasional (Kornas) Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) dalam keterangannya, Senin (18/8/2025).
Baca juga: Anggaran Pendidikan 2026 Capai Rp757,8 Triliun, Prabowo: Terbesar Sepanjang Sejarah
Satriwan menyatakan, postur anggaran demikian dirasa kurang tepat sasaran. Pihaknya pun terkejut dengan alokasi anggaran Pendidikan yang setelah diteliti lagi malah hamper separuhnya untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kami terkejut, 335 triliun atau hampir setengah anggaran pendidikan ternyata dipakai untuk program MBG. Padahal masih banyak persoalan mendasar pendidikan dan guru harus dibenahi dan dibiayai pemerintah," kata Satriwan.
Jika memandang postur APBN 2025 sebenarnya alokasi untuk pendidikan dasar dan menengah tidak mendapatkan alokasi yang proporsional.
Baca juga: Anggaran Pendidikan RAPBN 2026 Capai Rp757,8 Triliun, Ini Prioritas Programnya
"P2G menyesalkan anggaran pendidikan 20 persen sebagai mandatory spending justru lebih besar dialokasikan pada kementerian lain yang tidak mengelola pendidikan khususnya pendidikan dasar dan menengah. Padahal persoalan utama pendidikan Indonesia, masih berkutat pada pendidikan dasar dan menengah termasuk jenjang PAUD," lanjut Satriwan.
P2G menilai, pemerintah Prabowo-Gibran belum fokus terhadap pembenahan pendidikan dasar dan menengah termasuk PAUD. Buktinya saja Kemdikdasmen hanya mendapat alokasi 33,5 triliun atau sekitar 4,6% saja dari 20% APBN 2025 untuk pendidikan. Tampak kontras dengan anggaran MBG.
Baca juga: Prabowo: Gaji Guru dan Dosen 2026 Capai Rp178,7 Triliun
Mestinya anggaran MBG tidak boleh mengambil dari anggaran pendidikan 20%, mengingat anggaran MBG tidak secara langsung atau eksplisit diperintahkan oleh konstitusi, berbeda dengan anggaran pendidikan dan hak warga negara mendapat pendidikan yang disebut eskplisit dalam pasal 31 ayat 1-5 UUD NRI Tahun 1945.
Selain itu P2G juga berharap pemerintah melakukan refocusing anggaran pendidikan dari kementerian-kementerian di luar kementerian pendidikan. Ada sekitar 23 kementerian lembaga yang juga mengambil alokasi 20% anggaran pendidikan.
Seperti penyelenggaraan pendidikan ikatan dinas dan sekolah di bawah kementerian seperti Kemenkeu, Kemdagri, Kementan, Kemenhan, dan lainnya.
"Anggaran sekolah ikatan dinas yg dikelola kementerian non kementerian pendidikan lebih dari 100 triliyun, mestinya itu kemudian direalokasi ke kementerian yang mengurusi pendidikan saja agar lebih berkeadilan, proporsional, dan tepat sasaran sesuai perintah konstitusi," pungkasnya.
Bahwa anggaran pendidikan ditetapkan sebesar Rp757,8 Triliun itu naik 4,63 persen dibandingkan 2025 sebesar Rp724,3 triliun memang diapresiasi sebagai program quick wins pemerintah di bidang Pendidikan.
"Namun P2G menyayangkan, karena setelah diamati lebih jauh ternyata anggaran pendidikan yang fantastis Rp757,8 triliun itu dipakai sebesar 44,2% untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) ," ungkap Satriwan Salim, Koordinator Nasional (Kornas) Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) dalam keterangannya, Senin (18/8/2025).
Baca juga: Anggaran Pendidikan 2026 Capai Rp757,8 Triliun, Prabowo: Terbesar Sepanjang Sejarah
Satriwan menyatakan, postur anggaran demikian dirasa kurang tepat sasaran. Pihaknya pun terkejut dengan alokasi anggaran Pendidikan yang setelah diteliti lagi malah hamper separuhnya untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kami terkejut, 335 triliun atau hampir setengah anggaran pendidikan ternyata dipakai untuk program MBG. Padahal masih banyak persoalan mendasar pendidikan dan guru harus dibenahi dan dibiayai pemerintah," kata Satriwan.
Jika memandang postur APBN 2025 sebenarnya alokasi untuk pendidikan dasar dan menengah tidak mendapatkan alokasi yang proporsional.
Baca juga: Anggaran Pendidikan RAPBN 2026 Capai Rp757,8 Triliun, Ini Prioritas Programnya
"P2G menyesalkan anggaran pendidikan 20 persen sebagai mandatory spending justru lebih besar dialokasikan pada kementerian lain yang tidak mengelola pendidikan khususnya pendidikan dasar dan menengah. Padahal persoalan utama pendidikan Indonesia, masih berkutat pada pendidikan dasar dan menengah termasuk jenjang PAUD," lanjut Satriwan.
P2G menilai, pemerintah Prabowo-Gibran belum fokus terhadap pembenahan pendidikan dasar dan menengah termasuk PAUD. Buktinya saja Kemdikdasmen hanya mendapat alokasi 33,5 triliun atau sekitar 4,6% saja dari 20% APBN 2025 untuk pendidikan. Tampak kontras dengan anggaran MBG.
Baca juga: Prabowo: Gaji Guru dan Dosen 2026 Capai Rp178,7 Triliun
Mestinya anggaran MBG tidak boleh mengambil dari anggaran pendidikan 20%, mengingat anggaran MBG tidak secara langsung atau eksplisit diperintahkan oleh konstitusi, berbeda dengan anggaran pendidikan dan hak warga negara mendapat pendidikan yang disebut eskplisit dalam pasal 31 ayat 1-5 UUD NRI Tahun 1945.
Selain itu P2G juga berharap pemerintah melakukan refocusing anggaran pendidikan dari kementerian-kementerian di luar kementerian pendidikan. Ada sekitar 23 kementerian lembaga yang juga mengambil alokasi 20% anggaran pendidikan.
Seperti penyelenggaraan pendidikan ikatan dinas dan sekolah di bawah kementerian seperti Kemenkeu, Kemdagri, Kementan, Kemenhan, dan lainnya.
"Anggaran sekolah ikatan dinas yg dikelola kementerian non kementerian pendidikan lebih dari 100 triliyun, mestinya itu kemudian direalokasi ke kementerian yang mengurusi pendidikan saja agar lebih berkeadilan, proporsional, dan tepat sasaran sesuai perintah konstitusi," pungkasnya.
(nnz)
Lihat Juga :
